Jakarta – Mahkamah Agung Republik Indonesia menyelenggarakan kegiatan Pembahasan Kaidah Hukum dan Pengalihbahasaan Putusan Penting (Landmark Decision) serta Muatan dalam Laporan Tahunan Mahkamah Agung RI Tahun 2026, Rabu (18/11/2026), pukul 10.00 WIB, bertempat di Hotel Grand Mercure Kemayoran, Jakarta. Kegiatan ini menjadi bagian penting dari upaya memperkuat kualitas dokumentasi pemikiran hukum Mahkamah Agung sekaligus memastikan putusan-putusan yang memiliki nilai strategis dapat diidentifikasi, dirumuskan, dan disebarluaskan secara tepat. Acara dibuka oleh Ketua Kamar Pembinaan Mahkamah Agung, Yang Mulia Syamsul Ma’arif, S.H., LL.M., Ph.D., dengan dihadiri jajaran pejabat Mahkamah Agung, unsur kepaniteraan, hakim tinggi, hakim yustisial, serta para hakim dari berbagai lingkungan peradilan.
Sebelum pembukaan, Kepala Pusat Strategi Kebijakan Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung, Dr. H. Andi Akram, S.H., M.H., menyampaikan sambutan mengenai maksud dan tujuan penyelenggaraan kegiatan. Pembahasan ini diarahkan untuk membangun kesamaan pemahaman dalam mengidentifikasi putusan yang memiliki arti penting bagi perkembangan hukum, merumuskan kaidah hukum yang terkandung di dalamnya, serta melakukan pengalihbahasaan dengan tetap menjaga ketepatan makna dan terminologi yuridis. Selain itu, kegiatan ini dimaksudkan untuk menghimpun substansi dan capaian kelembagaan yang relevan sebagai bagian dari penyusunan Laporan Tahunan Mahkamah Agung Tahun 2026. Dengan demikian, kegiatan tersebut tidak berhenti pada pekerjaan administratif, melainkan menjadi proses penguatan kualitas pengetahuan dan kebijakan hukum peradilan.
Sambutan berikutnya disampaikan oleh Plh. Kepala Badan Strategi Kebijakan dan Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung, yang diwakili Sekretaris BSDK, Drs. H. Ach. Jufri, S.H., M.H. Dalam sambutannya ditegaskan bahwa landmark decision harus ditempatkan sebagai instrumen strategis pengembangan hukum, bukan sekadar kegiatan menghimpun dan mendokumentasikan putusan. Tidak setiap putusan mempunyai kontribusi yang sama terhadap perkembangan hukum. Nilai pentingnya justru terletak pada kemampuan putusan tersebut membentuk, mengembangkan, atau memberikan arah bagi penerapan hukum. Karena itu, perumusan kaidah hukum harus mampu membedakan fakta persidangan, pertimbangan hukum, dan prinsip hukum yang benar-benar memiliki unsur kebaruan serta relevansi bagi praktik peradilan.
Lebih lanjut, disampaikan bahwa keberadaan landmark decision mempunyai hubungan erat dengan upaya mewujudkan kesatuan penerapan dan kepastian hukum di seluruh lingkungan peradilan. Perubahan sosial, kemajuan teknologi, dan kompleksitas hubungan hukum kerap menghadirkan persoalan yang belum sepenuhnya terakomodasi dalam peraturan perundang-undangan. Oleh sebab itu, hakim dituntut tidak hanya menerapkan norma secara tekstual, tetapi juga memahami nilai dan perkembangan hukum yang hidup dalam masyarakat. Proses identifikasi putusan penting pun perlu dilakukan secara berkelanjutan, sejak perkara diperiksa dan diputus, dengan melibatkan majelis hakim, kepaniteraan, serta Pusat Strategi Kebijakan Hukum dan Peradilan. Publikasi dan pengalihbahasaan selanjutnya harus menjaga keseragaman terminologi tanpa menghilangkan substansi yuridis putusan.
Dalam sambutan pembukaan, Yang Mulia Syamsul Ma’arif menekankan bahwa Mahkamah Agung memiliki empat instrumen penting dalam membangun dan mengembangkan arah hukum, yaitu putusan, yurisprudensi, pleno kamar, dan landmark decision. Putusan merupakan produk konkret pelaksanaan kekuasaan kehakiman dalam menyelesaikan perkara. Yurisprudensi menjadi rujukan dari putusan-putusan yang memiliki konsistensi dan nilai hukum tertentu. Pleno kamar berfungsi menyatukan pandangan hukum di antara hakim dalam kamar yang bersangkutan, sedangkan landmark decision menampilkan putusan pilihan yang mempunyai arti penting bagi perkembangan dan pembaruan hukum. Keempatnya memiliki fungsi yang saling melengkapi dalam menjaga kualitas, konsistensi, dan arah perkembangan hukum nasional.
Beliau juga memberikan penekanan terhadap tantangan hakim dalam membangun ratio decidendi atau pertimbangan hukum yang menjadi dasar suatu putusan. Menurutnya, kualitas putusan tidak cukup diukur dari kemampuan hakim memahami dan menerapkan bunyi peraturan perundang-undangan. Hakim harus mampu melakukan analisis melampaui teks, dengan mempertimbangkan nilai-nilai keadilan yang berkembang dalam masyarakat serta dinamika sosial yang melatarbelakangi suatu persoalan hukum. Di sinilah tanggung jawab intelektual hakim diuji: bukan sekadar menemukan norma yang dapat diterapkan, melainkan membangun argumentasi hukum yang rasional, bertanggung jawab, dan mampu menjawab kebutuhan keadilan. Dengan demikian, kaidah hukum yang lahir dari putusan tidak hanya menyelesaikan perkara konkret, tetapi juga memberikan sumbangan pemikiran bagi perkara-perkara berikutnya.
Kegiatan ini sekaligus menegaskan bahwa kualitas lembaga peradilan tidak semata-mata tercermin dari jumlah perkara yang berhasil diselesaikan, tetapi juga dari mutu pemikiran hukum yang diwariskan melalui putusan-putusannya. Sebagai peserta sekaligus penulis kegiatan, terdapat satu hal penting yang patut menjadi perhatian bersama: landmark decision bukanlah sekadar predikat bagi putusan tertentu, melainkan bentuk pertanggungjawaban intelektual lembaga peradilan terhadap perkembangan hukum. Demikian pula Laporan Tahunan tidak cukup hanya menyajikan angka dan capaian administratif, tetapi harus mampu merepresentasikan kontribusi nyata Mahkamah Agung dalam menegakkan keadilan, memperkuat kepastian hukum, dan membangun kepercayaan publik. Pada akhirnya, putusan yang baik menyelesaikan perkara, sedangkan putusan yang bernilai penting dapat memberikan arah bagi masa depan hukum Indonesia.
Untuk Mendapatkan Berita Terbaru Suara BSDK, Follow Channel WhatsApp: SUARABSDKMARI

