Bogor, 18 November 2026 – Upaya memperkuat kompetensi hakim dalam menangani perkara lingkungan hidup tidak hanya dilakukan melalui pembelajaran teori dan peraturan perundang-undangan, tetapi juga melalui pengenalan langsung terhadap proses teknis pengelolaan lingkungan. Sebagai bagian dari rangkaian Pendidikan dan Pelatihan Sertifikasi Hakim Lingkungan Hidup Angkatan XXIV Tahun 2026, para peserta melaksanakan observasi lapangan di fasilitas PT Prasadha Pamunah Limbah Industri (PPLI), Desa Nambo, Kecamatan Klapanunggal, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, pada Rabu (18/11/2026).
Kegiatan tersebut merupakan bagian dari program pendidikan dan pelatihan yang diselenggarakan oleh Pusat Pendidikan dan Pelatihan Teknis Peradilan pada Badan Strategi Kebijakan dan Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung Republik Indonesia (BSDK MA RI).
Observasi lapangan didampingi oleh Yang Mulia Raden Heru Wibowo Sukaten, S.H., M.H., Hakim Tinggi Yustisial pada BSDK MA, bersama sejumlah hakim yustisial lainnya serta Kepala Bidang Penyelenggaraan Program BSDK. Sementara itu, penjelasan mengenai profil perusahaan, sistem pengelolaan limbah, dan fasilitas pengolahan disampaikan oleh M. Yusuf Firdaus selaku Manajer Teknis PPLI.
Mengenal Sistem Pengelolaan Limbah B3 Secara Terintegrasi
PPLI merupakan perusahaan yang bergerak dalam pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) serta limbah non-B3 dan telah beroperasi sejak tahun 1994. Kehadiran perusahaan tersebut tidak terlepas dari perkembangan sektor industri di Indonesia yang turut meningkatkan kebutuhan terhadap pengelolaan limbah secara aman dan terkendali.
Dalam pemaparannya, pihak perusahaan menjelaskan bahwa salah satu pertimbangan pemilihan lokasi PPLI di Desa Nambo adalah karakteristik tanah yang mengandung material lempung atau tanah liat. Material tersebut memiliki permeabilitas relatif rendah sehingga dapat membantu menghambat pergerakan cairan menuju lapisan air tanah. Kondisi geologis tersebut menjadi salah satu faktor pendukung dalam pengembangan fasilitas penimbunan limbah yang tetap memerlukan sistem rekayasa dan pengendalian pencemaran.
Pihak PPLI juga menyampaikan bahwa perusahaan memiliki kemampuan pengolahan terhadap 785 dari 792 jenis limbah yang dirujuk berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021. Namun, terdapat jenis limbah yang tidak diterima, antara lain limbah radioaktif dan limbah yang memiliki sifat mudah meledak.
Peserta memperoleh penjelasan mengenai sistem pengelolaan limbah yang dilaksanakan secara terintegrasi, mulai dari pengambilan sampel, identifikasi karakteristik limbah melalui analisis laboratorium, penentuan metode pengolahan, pengangkutan menuju fasilitas, pemeriksaan ulang pada saat penerimaan, hingga pengolahan dan penempatan akhir limbah.
Rangkaian proses tersebut memperlihatkan pentingnya pengendalian dan ketertelusuran limbah sejak dari sumber penghasil hingga tahap akhir pengelolaan. Setiap tahapan memerlukan prosedur dan dokumentasi untuk memastikan bahwa limbah ditangani sesuai karakteristik serta risiko yang ditimbulkannya.
Menyaksikan Fasilitas Pengolahan dengan Protokol Keselamatan
Setelah memperoleh penjelasan mengenai sistem pengelolaan limbah, peserta mengikuti observasi dengan berkeliling kawasan fasilitas PPLI menggunakan kendaraan yang telah disiapkan. Pelaksanaan kegiatan dilakukan dengan memperhatikan protokol keselamatan, mengingat karakteristik kegiatan pengolahan limbah B3 yang memiliki potensi risiko terhadap kesehatan dan lingkungan.
Dari kendaraan yang berkeliling kawasan perusahaan, peserta menyaksikan sejumlah fasilitas pengelolaan limbah, mulai dari area penerimaan limbah, fasilitas penyaringan, unit evaporator, tempat penampungan limbah, insinerator, hingga fasilitas penimbunan akhir atau landfill.
Kunjungan tersebut memberikan gambaran mengenai keterhubungan berbagai fasilitas dalam satu sistem pengelolaan limbah. Limbah yang diterima tidak seluruhnya diproses dengan metode yang sama, melainkan memerlukan penanganan sesuai sifat fisik, kimia, dan karakteristik bahayanya.
Salah satu fasilitas yang diperkenalkan adalah insinerator, yakni instalasi pengolahan limbah melalui proses pembakaran pada temperatur tinggi. Berdasarkan penjelasan pihak PPLI, fasilitas tersebut memiliki kapasitas pengolahan mencapai 60 ton limbah per hari.
Fasilitas insinerator juga dilengkapi dengan Continuous Emission Monitoring System (CEMS), yaitu sistem pemantauan emisi secara berkelanjutan. Teknologi ini digunakan untuk memantau parameter tertentu yang berkaitan dengan proses pembakaran dan emisi gas buang, antara lain temperatur, kecepatan aliran gas, oksigen, karbon monoksida, sulfur dioksida, nitrogen dioksida, dan konsentrasi partikulat.
Selain insinerator, peserta mendapatkan penjelasan mengenai fasilitas landfill sebagai tempat penimbunan akhir limbah tertentu. Pihak perusahaan menyampaikan bahwa fasilitas tersebut memiliki sistem pemantauan jangka panjang hingga 31 tahun.
Hal ini memperlihatkan bahwa pengelolaan limbah tidak berhenti pada saat limbah selesai diolah atau ditimbun. Pengendalian potensi pencemaran, khususnya terhadap air tanah dan lingkungan sekitar, tetap memerlukan perhatian dalam jangka panjang.
Mempertemukan Pengetahuan Hukum dengan Pembuktian Ilmiah
Observasi lapangan di PPLI memiliki relevansi penting terhadap kompetensi hakim dalam memeriksa dan mengadili perkara lingkungan hidup. Persoalan lingkungan tidak jarang melibatkan proses teknis dan ilmiah yang kompleks, sehingga penguasaan terhadap norma hukum perlu disertai kemampuan memahami karakteristik kegiatan yang berpotensi menimbulkan pencemaran atau kerusakan lingkungan.
Melalui pengenalan terhadap sistem pengelolaan limbah B3, peserta memperoleh gambaran mengenai bagaimana suatu bahan pencemar diidentifikasi, bagaimana limbah diolah, serta bagaimana potensi dampak terhadap lingkungan dikendalikan dan dipantau.
Pemahaman tersebut memiliki hubungan erat dengan proses pembuktian dalam perkara lingkungan hidup, terutama ketika hakim harus menilai hasil pemeriksaan laboratorium, keterangan ahli, dokumen pemantauan lingkungan, maupun hubungan kausal antara suatu kegiatan dan dampak yang ditimbulkan.
Keberadaan teknologi pengolahan dan sistem pemantauan pada suatu fasilitas industri juga tidak dengan sendirinya membuktikan terpenuhinya seluruh kewajiban hukum lingkungan. Dalam konteks pemeriksaan perkara, penilaian kepatuhan tetap harus didasarkan pada persetujuan lingkungan, persyaratan teknis, hasil pengujian, serta bukti pelaksanaan kewajiban pengelolaan lingkungan yang relevan.
Dengan demikian, kegiatan observasi ini menjadi sarana untuk memperluas perspektif peserta mengenai hubungan antara aspek teknis pengelolaan limbah dan penerapan hukum lingkungan dalam praktik peradilan.
Melalui rangkaian pembelajaran yang mengintegrasikan teori, regulasi, dan observasi lapangan, Diklat Sertifikasi Hakim Lingkungan Hidup Angkatan XXIV diharapkan dapat memperkuat kapasitas hakim dalam memahami fakta ilmiah, mengevaluasi alat bukti, serta membangun pertimbangan hukum yang cermat dan dapat dipertanggungjawabkan.
Untuk Mendapatkan Berita Terbaru Suara BSDK, Follow Channel WhatsApp: SUARABSDKMARI

