Author: Ichsan Muhammad

Avatar photo

Hakim Pengadilan Negeri Idi

Pembuatan hukum di level legislatif kerap diromantisasi sebagai proses deliberatif yang agung melibatkan para ahli hukum terkemuka, riset mendalam, hingga pertimbangan filosofis yang matang. Namun, realitas kerap kali menampar logika ideal tersebut. Kasus terbaru Pasal 215 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) menjadi bukti telak bagaimana sebuah produk hukum nasional dapat mengalami cacat redaksional yang konyol akibat ketidaktelitian tingkat tinggi dari para pembentuk undang-undang; Beruntung, Mahkamah Konstitusi (MK) lewat putusannya hadir sebagai “pemadam kebakaran” yang membersihkan kekacauan teks tersebut. Namun, di balik koreksi itu, ada kritik pedas yang harus dialamatkan kepada pembentuk undang-undang: mengapa…

Read More

Ruang sidang pidana di Indonesia tidak jarang masih menyajikan pemandangan yang monoton dan problematis: seorang Hakim Ketua Majelis yang mendominasi pemeriksaan, mencecar saksi dengan nada intimidatif, hingga mengajukan pertanyaan-pertanyaan eksploratif yang lebih menyerupai proses interogasi kepolisian daripada sebuah pemeriksaan peradilan yang objektif. Model pemeriksaan yang kental dengan nuansa inquisitorial tersebut telah berakar puluhan tahun di bawah rezim Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP Lama). Dalam praktik tersebut, Hakim kerap memposisikan diri sebagai ‘penyidik jilid dua’ yang aktif memburu pengakuan, ketimbang bertindak sebagai wasit yang netral dan imparsial (impartial arbiter). Kini, hadirnya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025…

Read More