A. Pendahuluan
Lingkungan hidup merupakan bagian penting dalam kehidupan manusia yang harus dijaga dan dilestarikan untuk menjamin keberlangsungan kehidupan generasi sekarang maupun generasi mendatang. Namun, perkembangan pembangunan ekonomi, industrialisasi, dan pemanfaatan sumber daya alam sering kali menimbulkan risiko pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup.
Kegiatan industri yang menggunakan bahan berbahaya dan beracun (B3), pengelolaan limbah, pertambangan, serta kegiatan usaha lainnya berpotensi menimbulkan dampak serius terhadap lingkungan. Bahkan, dalam keadaan tertentu, kerusakan lingkungan dapat terjadi meskipun pelaku usaha telah menjalankan kegiatan berdasarkan izin yang diberikan pemerintah.
Permasalahan hukum muncul ketika masyarakat yang mengalami kerugian akibat pencemaran atau kerusakan lingkungan harus membuktikan adanya kesalahan pelaku usaha. Dalam praktiknya, pembuktian tersebut tidak mudah karena pencemaran lingkungan sering melibatkan proses ilmiah yang kompleks, membutuhkan biaya besar, dan memerlukan keahlian khusus.
Untuk mengatasi persoalan tersebut, hukum lingkungan mengembangkan prinsip strict liability atau tanggung jawab mutlak sebagai mekanisme pertanggungjawaban perdata yang memberikan perlindungan lebih efektif kepada masyarakat dan lingkungan hidup.
Prinsip ini memberikan kemudahan bagi pihak yang dirugikan karena tidak mengharuskan pembuktian unsur kesalahan dari pihak yang bertanggung jawab atas kegiatan berisiko tersebut.
B. Pengertian dan Hakikat Strict Liability
Strict liability merupakan suatu bentuk pertanggungjawaban hukum yang tidak didasarkan pada pembuktian unsur kesalahan (fault atau negligence).
Dalam pertanggungjawaban perdata pada umumnya, sebagaimana dikenal dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, penggugat harus membuktikan adanya perbuatan melawan hukum, kesalahan, kerugian, serta hubungan sebab akibat antara perbuatan dan kerugian.
Berbeda dengan pertanggungjawaban berdasarkan kesalahan tersebut, strict liability tidak mensyaratkan penggugat membuktikan adanya kesengajaan atau kelalaian tergugat.
Dengan demikian, penanggung jawab usaha atau kegiatan yang termasuk dalam kategori penerapan strict liability dapat dimintai pertanggungjawaban atas kerugian yang ditimbulkan, meskipun telah melakukan tindakan pencegahan atau menerapkan prinsip kehati-hatian.
Namun, perlu ditegaskan bahwa strict liability bukan berarti seluruh unsur pembuktian dihilangkan.
Penggugat tetap harus membuktikan beberapa hal penting, yaitu:
- Adanya kegiatan atau usaha yang termasuk dalam lingkup penerapan strict liability.
- Adanya kerugian yang ditimbulkan terhadap masyarakat atau lingkungan hidup.
- Adanya hubungan sebab akibat (causal relationship) antara kegiatan usaha tergugat dengan kerugian tersebut.
Oleh karena itu, inti strict liability adalah penghapusan kewajiban pembuktian unsur kesalahan, bukan penghapusan seluruh kewajiban pembuktian dalam perkara perdata.
C. Latar Belakang dan Urgensi Penerapan Strict Liability
Penerapan strict liability dilatarbelakangi oleh perkembangan kegiatan industri modern yang menimbulkan risiko tinggi terhadap lingkungan hidup.
Dalam perkara lingkungan hidup, korban pencemaran sering menghadapi kesulitan membuktikan bagaimana suatu kegiatan industri menyebabkan kerugian. Kesulitan tersebut semakin besar apabila pencemaran melibatkan bahan kimia berbahaya, dampak jangka panjang, atau berbagai sumber pencemaran yang saling berkaitan.
Selain itu, terdapat ketimpangan kemampuan antara masyarakat korban dengan korporasi yang memiliki sumber daya keuangan, teknologi, serta tenaga ahli yang lebih memadai.
Apabila pertanggungjawaban hanya didasarkan pada pembuktian kesalahan, terdapat kemungkinan korban tidak memperoleh ganti kerugian meskipun secara nyata telah mengalami kerugian akibat kegiatan berbahaya.
Strict liability hadir untuk mengatasi keterbatasan tersebut dengan menempatkan risiko kegiatan usaha tertentu pada pihak yang menjalankan dan memperoleh manfaat dari kegiatan tersebut.
Prinsip ini juga sejalan dengan gagasan keadilan lingkungan dan polluter pays principle, yaitu bahwa pihak yang menyebabkan pencemaran harus menanggung biaya kerugian serta pemulihan lingkungan yang ditimbulkannya.
Dalam konteks tersebut, kompensasi dapat dibedakan menjadi dua bentuk, yaitu kompensasi terhadap masyarakat yang mengalami kerugian (private compensation) serta kompensasi untuk pemulihan lingkungan sebagai kepentingan publik (public compensation).
Dengan demikian, tujuan strict liability tidak hanya memberikan perlindungan kepada korban, tetapi juga mendorong pelaku usaha untuk mengendalikan risiko dan mencegah kerusakan lingkungan sejak awal.
D. Sejarah dan Perkembangan Strict Liability
Secara historis, perkembangan prinsip strict liability dapat ditelusuri melalui perkara Rylands v. Fletcher di Inggris pada abad ke-19.
Perkara tersebut berkaitan dengan pembangunan tempat penampungan air yang kemudian mengakibatkan air mengalir ke kawasan pertambangan milik pihak lain sehingga menimbulkan kerugian Pengadilan mengembangkan prinsip bahwa seseorang yang melakukan penggunaan tanah secara tidak lazim dan menghadirkan sesuatu yang berpotensi membahayakan pihak lain dapat dimintai pertanggungjawaban apabila sesuatu tersebut keluar dari penguasaannya dan menimbulkan kerugian.
Prinsip tersebut berkembang dalam berbagai sistem hukum antarla lain :
- Di Amerika Serikat, strict liability diterapkan terhadap kegiatan yang sangat berbahaya (abnormally dangerous activities), termasuk kegiatan yang berhubungan dengan bahan berbahaya dan pencemaran lingkungan.
- Di Belanda, prinsip serupa dikenal sebagai risico-aansprakelijkheid, yaitu pertanggungjawaban berdasarkan risiko yang melekat pada suatu kegiatan.
- Di Thailand juga mengembangkan ketentuan pertanggungjawaban perdata atas pencemaran lingkungan tanpa mengharuskan korban membuktikan kesalahan pengelola sumber pencemaran.
Perkembangan tersebut menunjukkan bahwa strict liability telah menjadi instrumen penting dalam hukum lingkungan di berbagai negara.
E. Pengaturan Strict Liability dalam Hukum Lingkungan Indonesia
Perkembangan pengaturan strict liability di Indonesia dapat ditelusuri melalui beberapa undang-undang lingkungan hidup sebagai berikut :
1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1982
Pasal 21 UU Nomor 4 Tahun 1982 mulai memperkenalkan konsep tanggung jawab mutlak terhadap kegiatan tertentu yang menimbulkan pencemaran atau kerusakan lingkungan hidup.
Namun, penerapannya masih terbatas karena membutuhkan pengaturan lebih lanjut.
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997
Pasal 35 UU Nomor 23 Tahun 1997 mengatur tanggung jawab mutlak secara lebih terperinci, khususnya terhadap usaha atau kegiatan yang menimbulkan dampak besar dan penting terhadap lingkungan hidup, menggunakan B3, atau menghasilkan limbah B3.
Ketentuan tersebut juga mengenal keadaan tertentu yang dapat membebaskan penanggung jawab usaha dari pertanggungjawaban.
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009
Pasal 88 UU Nomor 32 Tahun 2009 mengatur bahwa pihak yang kegiatannya menggunakan B3, menghasilkan atau mengelola limbah B3, maupun menimbulkan ancaman serius terhadap lingkungan hidup, bertanggung jawab mutlak atas kerugian yang terjadi tanpa perlu pembuktian unsur kesalahan.
Ketentuan ini memperkuat kedudukan strict liability sebagai dasar pertanggungjawaban perdata dalam perkara lingkungan hidup.
4. Perubahan melalui Undang-Undang Cipta Kerja
Perubahan Pasal 88 melalui UU Cipta Kerja menghapus frasa “tanpa perlu pembuktian unsur kesalahan” dari rumusan pasal.
Namun, berdasarkan penjelasan dalam materi Dr. Mas Achmad Santosa, perubahan tersebut tidak menghilangkan hakikat strict liability karena penjelasan ketentuannya tetap menyatakan bahwa unsur kesalahan tidak perlu dibuktikan oleh penggugat.
Dengan demikian, dalam memahami perubahan Pasal 88, hakim perlu memperhatikan substansi tanggung jawab mutlak serta tujuan perlindungan lingkungan hidup.
Pembahasan tersebut mengikuti perkembangan peraturan yang disajikan dalam materi, sedangkan penerapannya pada perkara konkret harus tetap memperhatikan peraturan yang berlaku dan ketentuan peralihan yang relevan.
F. Perbedaan Strict Liability dengan Absolute Liability
Dalam teori hukum, dikenal dua bentuk pertanggungjawaban tanpa pembuktian kesalahan, yaitu strict liability dan absolute liability.
Strict liability merupakan pertanggungjawaban tanpa pembuktian unsur kesalahan, tetapi masih memungkinkan adanya alasan pembelaan atau pengecualian (defences) tertentu sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Beberapa alasan pembelaan yang dikenal dalam perkembangan doktrin antara lain keadaan kahar (force majeure), bencana alam luar biasa (act of God), tindakan pihak ketiga, atau kesalahan pihak yang mengalami kerugian.
Sementara itu, absolute liability merupakan bentuk pertanggungjawaban yang lebih ketat karena pada prinsipnya tidak mengenal alasan pembebasan sebagaimana strict liability.
Perbedaan tersebut penting agar hakim tidak menyamakan tanggung jawab mutlak dengan pertanggungjawaban yang sama sekali tidak memberikan ruang pembelaan.
G. Penerapan Strict Liability dalam Pembuktian Perkara Lingkungan Hidup
Pembuktian merupakan aspek penting dalam penyelesaian perkara lingkungan hidup karena dampak pencemaran atau kerusakan sering kali tidak dapat dilihat secara langsung.
Dalam penerapan strict liability, hakim harus membedakan pembuktian mengenai unsur kesalahan dengan pembuktian mengenai kerugian dan hubungan kausalitas.
Unsur kesalahan tidak perlu dibuktikan, tetapi hubungan antara kegiatan tergugat dengan kerugian yang dialami penggugat tetap harus diperiksa.Untuk itu, bukti ilmiah atau scientific evidence memiliki peranan penting.
Bukti ilmiah dapat berupa hasil pengujian laboratorium, analisis kualitas air dan udara, pemeriksaan kondisi tanah, hasil pengamatan lapangan, serta keterangan ahli yang memiliki kompetensi di bidang lingkungan hidup.
Dalam menilai bukti ilmiah, hakim perlu memperhatikan metode pengambilan sampel, keandalan hasil pemeriksaan, keterkaitan antara sumber pencemaran dengan kerusakan, serta kemungkinan adanya faktor penyebab lain.
Meskipun demikian, kompleksitas pembuktian ilmiah tidak boleh menghilangkan tujuan perlindungan lingkungan hidup.
Hakim perlu mempertimbangkan prinsip kehati-hatian (precautionary principle), terutama apabila terdapat ancaman kerusakan serius atau kerusakan yang sulit dipulihkan.
Prinsip ini menegaskan bahwa kurangnya kepastian ilmiah secara penuh tidak seharusnya dijadikan alasan untuk menunda tindakan pencegahan yang diperlukan.
Namun, prinsip kehati-hatian tetap harus diterapkan secara proporsional dan tidak boleh ditafsirkan sebagai penghapusan seluruh kewajiban pembuktian dalam gugatan ganti rugi.
H. Contoh Penerapan Strict Liability dalam Putusan Pengadilan
1. Perkara Mandalawangi
Salah satu perkara penting dalam perkembangan strict liability di Indonesia adalah perkara Mandalawangi yang berkaitan dengan kerusakan lingkungan dan tanah longsor.Dalam perkara tersebut, masyarakat mengajukan gugatan terhadap sejumlah pihak yang dianggap bertanggung jawab atas kerusakan lingkungan yang menyebabkan kerugian.Putusan Mahkamah Agung Nomor 1794 K/Pdt/2004 menjadi salah satu rujukan penting dalam penerapan strict liability.Dalam pertimbangan hukumnya, prinsip tanggung jawab mutlak dikaitkan dengan prinsip kehati-hatian untuk memberikan perlindungan terhadap lingkungan hidup dan masyarakat yang terkena dampak.
Perkara tersebut memperlihatkan bahwa hakim dapat menggunakan prinsip-prinsip hukum lingkungan sebagai dasar pertimbangan dalam menyelesaikan sengketa yang berkaitan dengan risiko kerusakan lingkungan.
2. Perkara Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan melawan PT Waringin Agro Jaya
Perkara ini berkaitan dengan kebakaran lahan perkebunan kelapa sawit seluas sekitar 1.626 hektare.Dalam materi dijelaskan bahwa pengadilan menerapkan prinsip strict liability terhadap kegiatan perkebunan yang menimbulkan risiko serius terhadap lingkungan hidup.Pengadilan membebankan tanggung jawab kepada perusahaan untuk membayar ganti rugi lingkungan serta melakukan tindakan pemulihan.
Perkara tersebut menunjukkan bahwa penerapan strict liability tidak hanya berkaitan dengan kegiatan industri yang menggunakan bahan berbahaya, tetapi juga dapat diterapkan terhadap kegiatan usaha yang menimbulkan ancaman serius terhadap lingkungan hidup.
Kedua perkara tersebut memberikan gambaran mengenai pentingnya keberanian dan ketelitian hakim dalam menerapkan prinsip tanggung jawab mutlak berdasarkan fakta, karakteristik risiko kegiatan, dan dasar hukum yang relevan.
I. Peranan Hakim dalam Penerapan Strict Liability
Hakim memiliki kedudukan yang sangat penting dalam memastikan penerapan strict liability berjalan sesuai dengan tujuan hukum lingkungan.
Dalam memeriksa perkara, hakim tidak cukup hanya melihat apakah suatu perusahaan telah memiliki perizinan atau telah melaksanakan prosedur administrative,Kepemilikan izin tidak dengan sendirinya menghilangkan pertanggungjawaban perdata apabila kegiatan yang termasuk dalam lingkup strict liability terbukti menimbulkan kerugian lingkungan.
Oleh karena itu, hakim perlu melakukan pemeriksaan secara menyeluruh terhadap karakteristik kegiatan usaha, risiko lingkungan, kerugian yang terjadi, serta hubungan sebab akibat antara kegiatan dan kerugian.
Hakim juga harus mampu menilai keterangan ahli dan bukti ilmiah secara objektif, sehingga putusan yang dijatuhkan memiliki dasar pertimbangan hukum yang rasional dan dapat dipertanggungjawabkan.Selain itu, dalam menentukan besaran ganti rugi dan tindakan pemulihan, hakim perlu mempertimbangkan luas kerusakan, karakteristik pencemaran, kebutuhan rehabilitasi, serta kepentingan masyarakat yang terkena dampak.
Pendekatan ini sejalan dengan prinsip in dubio pro natura, yaitu orientasi perlindungan terhadap lingkungan hidup ketika menghadapi keraguan yang relevan dalam penafsiran dan penerapan hukum namun, orientasi perlindungan lingkungan harus tetap dilaksanakan dengan menghormati prinsip keadilan, kepastian hukum, dan ketentuan pembuktian yang berlaku.
Dengan demikian, putusan hakim diharapkan tidak hanya menyelesaikan sengketa antara para pihak, tetapi juga mendorong pencegahan pencemaran dan kerusakan lingkungan pada masa mendatang.
J. Kesimpulan
Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa asas strict liability merupakan salah satu instrumen penting dalam penegakan hukum lingkungan hidup, khususnya dalam pertanggungjawaban perdata terhadap kegiatan yang mengandung risiko tinggi. Prinsip ini memberikan perlindungan kepada masyarakat dan lingkungan dengan meniadakan keharusan pembuktian unsur kesalahan, tanpa menghilangkan kewajiban untuk membuktikan adanya kerugian dan hubungan sebab akibat.
Perkembangan pengaturan strict liability dalam hukum lingkungan Indonesia menunjukkan adanya upaya memperkuat pertanggungjawaban pelaku usaha atas dampak kegiatan yang menimbulkan kerugian lingkungan.Penerapannya memerlukan peranan aktif hakim dalam menafsirkan ketentuan hukum, menilai bukti ilmiah, serta mengintegrasikan prinsip kehati-hatian dan keadilan lingkungan ke dalam pertimbangan putusan.
Pada akhirnya, strict liability harus dipahami bukan semata-mata sebagai mekanisme pembebanan ganti rugi, melainkan juga sebagai instrumen untuk mendorong kegiatan usaha yang lebih bertanggung jawab. Dengan penerapan strict liability secara tepat, penegakan hukum lingkungan diharapkan mampu mewujudkan keseimbangan antara kepentingan pembangunan ekonomi, perlindungan hak masyarakat, dan kelestarian lingkungan hidup bagi generasi sekarang maupun generasi yang akan datang.
Untuk Mendapatkan Berita Terbaru Suara BSDK, Follow Channel WhatsApp: SUARABSDKMARI

