Author: Ahmad Muzayyin Destuladoe

Avatar photo

Hakim Yustisial BSDK

Menerbitkan aturan bukanlah ukuran keberhasilan sebuah kebijakan. Regulasi yang lahir tanpa identifikasi masalah, kajian mendalam, dan proses pembentukan yang tepat justru berpotensi menciptakan persoalan baru. Karena itu, memahami bagaimana sebuah kebijakan dibentuk menjadi hal yang tidak kalah penting dibandingkan kemampuan menyusun norma hukum. Pesan tersebut menjadi penekanan dalam materi Proses Pembuatan Kebijakan Mahkamah Agung yang disiapkan oleh Ketua Kamar Pembinaan Mahkamah Agung, Prof. Dr. Syamsul Ma’arif, S.H., LL.M., Ph.D., pada Pelatihan Teknis Yudisial Penyusunan Rancangan Peraturan, Kebijakan, dan Fatwa Mahkamah Agung (Legal Drafter), yang diselenggarakan BSDK Mahkamah Agung melalui Pusdiklat Teknis Yudisial di Megamendung, Bogor. Dalam paparannya, Syamsul Ma’arif mengangkat…

Read More

Kehadiran perancang peraturan perundang-undangan bukan sekadar kebutuhan administratif, melainkan bagian penting dalam memastikan kualitas regulasi. Karena itu, penguatan peran dan jabatan fungsional perancang di lingkungan Mahkamah Agung menjadi kebutuhan strategis untuk mendukung tata kelola peradilan yang profesional, konsisten, dan berkepastian hukum. Isu tersebut menjadi perhatian dalam materi Proses Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang disampaikan oleh Widyastuti, S.H., M.H., Direktur Fasilitasi Perancangan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah dan Pembinaan Perancang Peraturan Perundang-undangan, Kementerian Hukum RI, pada Pelatihan Legal Drafter yang diselenggarakan BSDK Mahkamah Agung melalui Pusdiklat Teknis Yudisial di Megamendung, Bogor, Selasa (27/10). Dalam paparannya, Widyastuti mengangkat ketentuan Pasal 98 Undang-Undang…

Read More

Badan Strategi Kebijakan dan Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung (BSDK MA) melalui Pusdiklat Teknis Yudisial menyelenggarakan Pelatihan Teknis Yudisial Penyusunan Rancangan Peraturan, Kebijakan dan Fatwa Mahkamah Agung (Legal Drafter) bagi hakim dan aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Mahkamah Agung. Pelatihan dilaksanakan dalam dua tahap, yakni pembelajaran mandiri pada 19–23 Oktober 2026 dan pembelajaran tatap muka di Megamendung, Bogor, pada 25–31 Oktober 2026. Kegiatan pembukaan dijadwalkan berlangsung pada Senin, 26 Oktober 2026, dengan melibatkan pimpinan BSDK Mahkamah Agung dan Pusdiklat Teknis Yudisial. Pelatihan ini menjadi bagian dari upaya strategis BSDK Mahkamah Agung dalam meningkatkan kompetensi aparatur peradilan,…

Read More