Author: Galang Adhe Sukma

Avatar photo

Hakim Yustisial Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat

Penyelesaian perkara di Mahkamah Agung diatur oleh batas waktu paling lama 250 hari, dihitung sejak berkas diterima hingga dikirim kembali ke pengadilan pengaju. Ketentuan itu termuat dalam Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 214/KMA/SK/XII/2014 tentang Jangka Waktu Penanganan Perkara, yang berlaku bagi perkara kasasi dan peninjauan kembali, kecuali undang-undang menentukan lain. Tentunya, angka 250 hari berpijak pada asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan, serta keyakinan bahwa penyelesaian perkara dalam waktu yang terukur adalah syarat pelayanan yang prima. Sebelumnya, SK Nomor 138/KMA/SK/IX/2009 memberi waktu maksimal satu tahun. Hasil stock opname berkas perkara menunjukkan rata-rata penyelesaian perkara sudah dapat ditekan di bawah…

Read More

BANDAR LAMPUNG, SuaraBSDK – Plt. Kepala Badan Strategi Kebijakan dan Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan Peradilan (BSDK) Mahkamah Agung RI, Dr. H. Syamsul Arief, S.H., M.H., menegaskan bahwa pengadilan pajak harus dapat diakses seluruh warga, bukan hanya mereka yang tinggal dekat dengan lembaga peradilannya. Penegasan itu disampaikan dalam Uji Publik Penyusunan Rekomendasi Kebijakan “Desentralisasi Pengadilan Pajak: Menuju Pengadilan yang Independen dan Aksesibel” pada rangkaian BSDK Campus Movement di Fakultas Hukum Universitas Lampung, Rabu (4/11/2026). Kegiatan ini diselenggarakan Pusat Strategi Kebijakan Hukum dan Peradilan MA RI dan Universitas Lampung, serta disiarkan langsung. Materi Syamsul bersumber dari naskah kajian dan disampaikan di…

Read More

Megamendung – Mahkamah Agung terus memperkuat kapasitas para penyusun regulasinya. Pada Senin (26/10/2026), Pelatihan Teknis Yudisial Penyusunan Rancangan Peraturan, Kebijakan dan Fatwa Mahkamah Agung (Legal Drafter) bagi Hakim dan ASN Mahkamah Agung RI menghadirkan Prof. Jimly Asshiddiqie sebagai narasumber. Prof. Jimly memberikan pemetaan konseptual tentang tata kelola regulasi di lingkungan peradilan.Prof. Jimly menekankan bahwa Peraturan Mahkamah Agung (Perma) dan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) adalah dua instrumen yang berbeda, dan perbedaan itu perlu dipahami para penyusun. Perma berfungsi sebagai regulasi yang mengatur. SEMA bersifat kebijakan dan administratif, yang dalam praktik sering lebih cepat ditindaklanjuti di lapangan. Menurut Prof. Jimly, kedua…

Read More

Megamendung (SuaraBSDK) – Persoalan perlindungan pihak ketiga dalam sengketa perdata, khususnya melalui mekanisme derden verzet (perlawanan pihak ketiga), menjadi salah satu isu krusial yang mengemuka dalam Forum Group Discussion (FGD) Konsultasi Publik Rancangan Undang-Undang Hukum Acara Perdata (RUU HAP) yang digelar Badan Strategi Kebijakan dan Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan Peradilan (BSDK) di Auditorium BSDK, Megamendung, Bogor. Forum yang menghadirkan Hakim Agung Kamar Perdata, Dr. Drs. Muhammad Yunus Wahab, S.H., M.H., Kepala Badan Strategi Kebijakan dan Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan Peradilan (BSDK) Mahkamah Agung Republik Indonesia, Dr. H. Syamsul Arief, S.H., M.H., dan Kepala Badan Keahlian DPR RI, Prof.…

Read More

Belakangan ada perubahan dalam potret persidangan Indonesia. Ruang sidang kini tidak lagi sekadar menjadi tempat di mana fakta hukum diuji, tetapi juga menjadi arena di mana opini publik terbentuk. Di tengah momen yang seharusnya menjadi puncak persidangan pembacaan putusan, muncul interupsi keras dari salah satu pihak. Nada bicara yang tinggi, tudingan dan pertanyaan retoris yang menyudutkan majelis hakim disuarakan secara terbuka di hadapan publik dan kamera. Dalam hitungan menit, potongan videonya beredar luas, dibingkai sebagai keberanian seorang penasihat hukum membela kliennya melawan pengadilan yang dianggap “sewenang-wenang”. Narasi semacam itu mudah menyulut simpati publik. Namun, hal yang hilang dari keadaan ini…

Read More

Yogyakarta — Tim Penyusun Naskah Urgensi Perubahan Kelima atas SK KMA Nomor 143/KMA/SK/VIII/2007 dari Badan Strategi Kebijakan dan Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan Peradilan (BSDK) Mahkamah Agung RI melanjutkan rangkaian audiensi lapangan di Daerah Istimewa Yogyakarta dengan mengunjungi Pengadilan Tinggi (PT) Yogyakarta, Pengadilan Agama (PA) Yogyakarta, dan Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta, Rabu (7/5/2026). Dr. Fikri Habibi, S.H., M.H., Hakim Yustisial Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat Mahkamah Agung RI, hadir bersama dengan tim penyusun dalam ketiga sesi audiensi tersebut. Tim disambut oleh Hakim Tinggi PT Yogyakarta, Bambang Kusmunandar, S.H., M.H., beserta jajaran hakim tinggi, di PA Yogyakarta disambut oleh Ketua dan…

Read More

Dalam sistem peradilan modern, sumpah saksi dan ahli menempati kedudukan yang sangat penting. Ia bukan sekadar tahapan formal yang mengawali pemberian keterangan di persidangan, melainkan instrumen etik yang berfungsi menjaga kejujuran, integritas, serta kebenaran materiil yang hendak digali oleh hakim. Melalui sumpah, proses pembuktian tidak hanya bertumpu pada kecermatan hakim dalam menilai alat bukti, tetapi juga pada tanggung jawab moral saksi dan ahli terhadap apa yang disampaikannya di hadapan persidangan. Dalam konteks Indonesia, makna sumpah memiliki dimensi yang lebih dalam. Secara filosofis, sumpah merupakan pengejawantahan sila pertama Pancasila, yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa. Sumpah menempatkan seseorang tidak hanya berhadapan dengan…

Read More

Bhopal, India — Dalam sesi terakhir program pelatihan hakim Indonesia di National Judicial Academy (NJA) Bhopal, Dr. Harold D’Costa menyampaikan materi yang ia sebut sebagai inti dari seluruh rangkaian sesi keamanan siber, yakni bagaimana hakim harus menyikapi bukti elektronik. Mulai dari tangkapan layar percakapan WhatsApp, rekaman audio-video, hingga dokumen yang dihasilkan kecerdasan buatan dengan skeptisisme yang terukur dan metodologi verifikasi yang benar. Dr. D’Costa membuka sesi dengan sebuah pernyataan “Jika Anda menerima tangkapan layar percakapan WhatsApp sebagai bukti yang meyakinkan tanpa memverifikasinya terlebih dahulu, Anda sedang bergerak ke arah yang salah.” Ia menguraikan betapa mudahnya percakapan WhatsApp dipalsukan atau dimanipulasi, termasuk…

Read More

Bhopal, India — Pemaparan Kuldeep Singh dari kepaniteraan Pengadilan Tinggi Madhya Pradesh memaparkan dua capaian yang mencuri perhatian delegasi hakim Indonesia, yaitu transformasi layanan salinan resmi putusan yang kini dapat diselesaikan dalam satu menit, serta sistem siaran langsung persidangan melalui platform streaming milik sendiri yang dapat diakses publik dari mana saja. Kuldeep Singh memaparkan evolusi layanan salinan putusan dalam tiga fase. Pada 2012, sistem pertama kali didigitalkan dengan tenggat penyelesaian tiga hari untuk permohonan mendesak dan tujuh hari untuk permohonan biasa. Pada 2019, layanan dipercepat menjadi hari yang sama. Kini, sejak 2025, Madhya Pradesh memperkenalkan sistem baru, pemohon mengajukan permohonan…

Read More

Bhopal, India — Hon’ble Mr. Justice N. Kotiswar Singh, Hakim Mahkamah Agung India, membuka sesi diskusi penyelesaian sengketa alternatif (Alternative Dispute Resolution/ADR) dengan menelusuri akar sejarah dan budaya yang menghubungkan India dan Indonesia jauh sebelum kedua negara berdiri sebagai bangsa modern. Pemaparan disampaikan di hadapan delegasi hakim Indonesia dalam program pelatihan di National Judicial Academy (NJA) Bhopal. Justice Singh menegaskan bahwa hubungan India dan Indonesia bukan sekadar hubungan antarnegara, melainkan warisan peradaban yang telah berlangsung lebih dari seribu tahun. Sejak para pedagang India, cendekiawan Sanskrit, dan biksu Buddha menyeberangi lautan membawa tidak hanya rempah-rempah, tetapi juga tradisi hukum dan filosofi…

Read More