Author: Muhammad Fadllullah

Avatar photo

Hakim Pengadilan Negeri Bitung

Ketika kita berada di panggung media sosial, kita semua adalah penampil. Ada yang berperan bak miliuner, ada pula yang tampil sebagai pahlawan demokrasi, penjaga konstitusi, bahkan mengenakan jubah kesatria keadilan. Seakan-akan itulah realitas yang sesungguhnya, entah sebagai representasi diri maupun lembaga. Itulah fenomena yang memang marak terjadi pada era ini. Di era transformasi digital yang bergerak masif, narasi besar mengenai kemajuan teknologi kerap kali dibalut dengan retorika pelayanan publik yang modern, transparan, dan berbasis elektronik. Kementerian maupun lembaga negara berlomba-lomba menampilkan pencapaian digitalisasi mereka di ruang publik dan media sosial guna merawat public trust. Di balik estetika pencitraan digital tersebut,…

Read More

International Covenant on Civil and Political Rights / ICCPR adalah perjanjian internasional multilateral yang ditetapkan oleh Majelis Umum PBB melalui Resolusi 2200A (XXI) pada 16 Desember 1966 dan mulai berlaku efektif secara internasional pada 23 Maret 1976. ICCPR merupakan salah satu instrumen utama dalam International Bill of Human Rights bersama dengan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) dan Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya (ICESCR).Lebih lanjut, Indonesia telah meratifikasi instrumen Hak Asasi Manusia internasional utama tersebut melalui UU No. 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan International Covenant on Civil and Political Rights (Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik). Dalam konstitusi, Pasal 28E…

Read More

“Justice must not only be done, but must manifestly and undoubtedly be seen to be done.” (Keadilan tidak hanya harus ditegakkan, tetapi secara nyata dan tanpa keraguan harus terlihat ditegakkan). Adagium hukum yang masyhur dari Lord Chief Justice Hewart (1924), ini menjadi prinsip dasar universal mengenai independensi, ketidakberpihakan dan transparansi peradilan. Intisari dari adagium ini menekankan bahwa keputusan yang adil saja tidak cukup—proses peradilan juga harus bebas dari kecurigaan atau persepsi prasangka (appearance of bias) agar kepercayaan publik terhadap kehakiman tetap terjaga, ketika muncul persepsi atau prasangka saja maka lembaga Peradilan sudah cukup dikhawatirkan kebenaran hal tersebut, karena bilamana ada asumsi itu…

Read More

Sebuah peribahasa ini tidak berdiri sendiri, melainkan banyak peribahasa lain yang mendukung kebenaran isi pesan dari masing-masing pitutur jawa, yang mungkin dapat dikategorikan sebagai Saloka, Pitutur atau paribasan. Kesemuanya ini memmpunyai persamaan yaitu sebuah nasihat baik atau Pitutur luhur yang mana diterjemahkan merupakan nasihat atau ajaran mulia yang diturunkan oleh para leluhur. namun sekarang dengan adanya kemajuan teknologi, pergeseran budaya, akulturasi budaya lokal menyebabkan masyarakat sulit memahami dan menerapkan pitutur luhur itu sendiri. Budaya Jawa memiliki konsep-konsep (selanjutnya akan disebut sebagai falsafah). Falsafah-falsafah tersebut tersebar dalam berbagai dimensi kehidupan seperti etika dan tata karma pergaulan, hubungan orang tua dan anak,…

Read More