Harmonisasi Kebebasan Berekspresi dan Delik Keagamaan dalam KUHP, Perspektif Hak Asasi Manusia

International Covenant on Civil and Political Rights / ICCPR adalah perjanjian internasional multilateral yang ditetapkan oleh Majelis Umum PBB melalui Resolusi 2200A (XXI) pada 16 Desember 1966 dan mulai berlaku efektif secara internasional pada 23 Maret 1976. ICCPR merupakan salah satu instrumen utama dalam International Bill of Human Rights bersama dengan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) dan Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya (ICESCR).Lebih lanjut, Indonesia telah meratifikasi instrumen Hak Asasi Manusia internasional utama tersebut melalui UU No. 12 Tahun 2005 tentang  Pengesahan International Covenant on Civil and Political Rights (Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik).

Dalam konstitusi, Pasal 28E ayat (3) menyatakan: “Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat.” Selanjutnya, Pasal 28F menyatakan: “Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.”

Pengesahan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 merepresentasikan rekonstruksi paradigma hukum pidana nasional terintegrasi dari bentuk represif kolonial menuju orientasi hukum pidana modern berorientasi keadilan restoratif dan pelindungan hak-hak konstitusional.

Rekonseptualisasi paling fundamental terletak pada Bab VII (Pasal 300–305) mengenai Tindak Pidana terhadap Agama, Kepercayaan, dan Kehidupan Beragama atau Kepercayaan, yang memosisikan ulang norma blasphemy yang sebelumnya diatur dalam Pasal 156a KUHP. Artikel ini menganalisis konstruksi dogmatik pembatasan hak berekspresi, batas demarkasi antara diskursus akademis dan tindak pidana, serta implikasi yuridis dan sosialnya terhadap ekosistem kebebasan sipil di Indonesia.

Dalam struktur hukum tata negara Indonesia, kebebasan menyatakan pendapat merupakan rights yang dijangkarkan secara eksplisit dalam Pasal 28E ayat (2) dan ayat (3) UUD NRI 1945 jo. Pasal 22 dan 23 UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, serta diakui secara universal. Kemudian, dalam doktrin hukum internasional, ranah kebebasan beragama dan berkeyakinan terkotak dalam dua dikotomi operasional berikut:

• Forum Internum: Kebebasan batiniah untuk meyakini, menganut, atau menginternalisasi nilai-nilai keagamaan/kepercayaan. Ranah ini berkategori non-derogable rights—hak mutlak yang tidak dapat direduksi atau dikesampingkan oleh kekuasaan negara (state power) dalam krisis apa pun.
• Forum Externum: Manifestasi eksternal, artikulasi, maupun objektivasi keyakinan di ruang publik. Berbeda dengan forum internum, ranah ini tergolong hak yang dapat dibatasi (permissible limitations) berdasarkan Pasal 18 ayat (3) ICCPR sehingga negara memiliki wewenang yuridis untuk melakukan pembatasan.

Berdasarkan ketentuan Pasal 28J ayat (2) UUD NRI 1945 serta Pasal 18 ayat (3) dan Pasal 19 ayat (3) ICCPR, pembatasan terhadap forum externum hanya sah secara dogmatik jika memenuhi tiga tahapan:

1. Prinsip Legalitas Formil, Norma pembatasan wajib dirumuskan secara presisi, terukur, serta mematuhi asas lex certa dan lex stricta;
2. Tujuan Konstitusional yang Sah, Pembatasan semata-mata ditujukan untuk memelihara ketertiban umum, ketenteraman masyarakat, kesehatan publik, serta pelindungan hak esensial pihak lain;
3. Necessity and Proportionality (Prinsip Kebutuhan dan Proporsionalitas), Penggunaan sanksi pidana wajib diposisikan sebagai ultimum remedium dan bertindak secara seimbang terhadap potensi distorsi sosial yang ditimbulkan.

Komparasi Delik Blasphemy KUHP Lama dan KUHP Baru

Perubahan formulasi delik dari Pasal 156a KUHP lama menuju Pasal 300–305 UU No. 1/2023 menggeser titik berat kriminalisasi dari yang semula berbasis blasphemy menuju perbuatan nyata yang mengganggu ketertiban umum dan memicu perpecahan sosial.

Pada Pasal 156a KUHP Lama, konstruksi delik bersifat elastis dan berfokus pada frasa “permusuhan, penyalahgunaan, atau penodaan” terhadap suatu agama. Meskipun rumusannya memuat unsur “dengan sengaja”, dalam praktik mens rea sering kali dikesampingkan dan lebih mengutamakan actus reus seolah-olah delik ini strict liability. Penilaian ketercelaan lebih didominasi determinasi subjektif atau tekanan massa. Pengecualian bagi uraian yang objektif dan ilmiah hanya termuat dalam Penjelasan Pasal 4 UU No. 1/PNPS/1965, bukan dalam batang tubuh pasal. Sementara itu, Pasal 300–305 KUHP Baru (UU No. 1/2023) lebih kepada memformulasikan konstruksi delik secara aksiomatis pada perbuatan fisik/verbal yang spesifik: permusuhan, kebencian, atau hasutan (Pasal 300), penyebarluasannya, termasuk melalui sarana teknologi informasi (Pasal 301), hasutan meniadakan keyakinan dan pemaksaan berpindah agama (Pasal 302), gangguan ibadah serta penghinaan terhadap orang yang sedang beribadah (Pasal 303–304), hingga penodaan dan perusakan tempat ibadah (Pasal 305). Rumusan ini  menuntut pembuktian eksplisit mengenai kesengajaan dan direct intent untuk memicu distorsi ketertiban publik atau tindakan diskriminatif. KUHP Baru juga menyediakan klausul justification principle dalam Penjelasan Pasal 300 untuk kerja ilmiah, dialog,  dan kritik akademis.

Otonomi Akademis dan Ruang Diskursus Publik

Proteksi terhadap mimbar akademis sebagaimana Penjelasan Pasal 300 UU No. 1/2023 memberikan jaminan kepastian hukum yang signifikan bagi kebebasan mimbar akademis. Analisis hermeneutik, penelitian sosiologi historis, maupun desakralisasi teks keagamaan dalam ruang lingkup ilmiah tidak lagi dapat dipenetrasi oleh delik keagamaan, sepanjang dilakukan secara objektif dan menghindari kata-kata yang bersifat permusuhan. Hal ini mengukuhkan otonomi epistemologis perguruan tinggi dari ancaman kriminalisasi oleh entitas eksternal.

Meskipun batas demarkasi akademis telah terakomodasi, operasionalisasi pasal-pasal ini pada ruang ekspresi publik dan media digital tetap menyimpan kerentanan dogmatis. Untuk mengantisipasi diskresi berlebih dari aparat penegak hukum,    hukum pidana materiil melalui KUHP Baru menunjukkan ikhtiar konstitusional untuk menyelaraskan perlindungan keagamaan dengan doktrin hak asasi manusia modern. Untuk menjamin agar norma pidana Bab VII UU No. 1/2023 tidak menjadi instrumen restriktif terhadap kebebasan sipil, tulisan ini dapat menjadi satu pijakan awal untuk dapat dilakukan riset lebih lanjut secara holistik terkait pembahasan di atas, atau dapat menjadi trigger mengenai kebutuhan penguatan peraturan pelaksana  atau pedoman teknis  yang aplikatif. Harapannya,  delik keagamaan tidak lagi difungsikan untuk memproteksi kesucian doktrin keagamaan secara ortodoks, melainkan semata-mata ditujukan untuk memelihara harapan publik guna mencegah diskriminasi struktural, dan melindungi kebebasan berekspresi dan berpikir setiap warga negara.

Referensi

• Indonesia. (1945). Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
• Indonesia. (1999). Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165.
• Indonesia. (2005). Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan International Covenant on Civil and Political Rights (Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik). Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 119.
• Indonesia. (2023). Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1.
• United Nations Human Rights Council. (2013). Report of the United Nations High Commissioner for Human Rights on the Expert Workshops on the Prohibition of Incitement to National, Racial or Religious Hatred (A/HRC/22/17/Add.4), Appendix: Rabat Plan of Action. Geneva: United Nations.
• Hiariej, E. O. S. (2023). Pembaharuan hukum pidana nasional dalam UU No. 1 Tahun 2023: Antara kodifikasi dan perlindungan hak asasi manusia. Jurnal Hukum Ius Quia Iustum, 30(2), 
• Joseph, S., & Castan, M. (2013). The International Covenant on Civil and Political Rights: Cases, materials, and commentary. Oxford University Press.
• Monshipouri, M., & Welch, C. E. (2018). Search for human rights in Islamic law and international human rights law: A comparative study. Human Rights Quarterly,
• Nowak, M. (2005). UN Covenant on Civil and Political Rights: CCPR Commentary (2nd ed.). N.P. Engel Publisher.

Untuk Mendapatkan Berita Terbaru Suara BSDK, Follow Channel WhatsApp: SUARABSDKMARI