Ketika Perceraian Tidak Menghapus Tanggung Jawab Orang Tua
Perceraian mengakhiri ikatan perkawinan antara suami dan istri, tetapi tidak menghapus tanggung jawab hukum keduanya terhadap anak. Anak tetap memiliki hak untuk memperoleh pemeliharaan, pendidikan, perlindungan, serta kasih sayang dari kedua orang tuanya. Oleh karena itu, penyelesaian perkara perceraian, khususnya mengenai hak asuh anak, tidak semestinya hanya berorientasi pada penentuan siapa yang berhak mengasuh, tetapi juga harus memperhatikan bagaimana hak dan kepentingan anak tetap terpenuhi setelah orang tuanya berpisah.
Prinsip tersebut sejalan dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. Tanggung jawab orang tua terhadap pemeliharaan dan pendidikan anak tetap melekat meskipun perkawinan telah berakhir. Dengan demikian, perceraian tidak dapat dijadikan alasan untuk menghilangkan tanggung jawab salah satu orang tua dalam mendukung tumbuh kembang anak.
Dalam hukum keluarga Islam di Indonesia, ketentuan mengenai hak asuh anak atau hadhanah diatur, antara lain, dalam Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam (KHI). Ketentuan tersebut pada dasarnya memberikan hak pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun kepada ibu. Sementara itu, anak yang telah mumayyiz diberikan hak untuk memilih pemeliharaan oleh ayah atau ibunya.
Pengaturan tersebut memberikan kerangka normatif dalam menentukan hak asuh anak setelah perceraian. Namun, persoalan pengasuhan dalam kehidupan nyata tidak selalu dapat diselesaikan hanya dengan menentukan salah satu orang tua sebagai pemegang hak asuh. Dalam keadaan tertentu, anak tetap membutuhkan keterlibatan langsung dari ayah dan ibu, baik dalam pengambilan keputusan penting maupun dalam kehidupan sehari-hari.
Perkembangan praktik peradilan menunjukkan adanya pola pengasuhan bersama yang dikenal sebagai joint custody. Melalui pola ini, kedua orang tua tetap dilibatkan dalam pengasuhan anak dengan pembagian tanggung jawab, waktu, dan akses yang disesuaikan dengan kebutuhan anak.
Perkembangan tersebut menimbulkan pertanyaan penting: bagaimana hakim membangun dasar pertimbangan hukum ketika menetapkan joint custody, sementara pola pengasuhan bersama belum dirumuskan secara eksplisit dalam Kompilasi Hukum Islam maupun Undang-Undang Perkawinan?
Memahami Joint Custody
Secara konseptual, joint custody merupakan pola pengasuhan yang melibatkan kedua orang tua setelah perceraian. Pengasuhan bersama dapat mencakup dua aspek utama, yaitu joint legal custody dan joint physical custody.
Joint legal custody berkaitan dengan keterlibatan kedua orang tua dalam pengambilan keputusan mengenai kepentingan anak, seperti pendidikan dan kebutuhan penting lainnya. Sementara itu, joint physical custody berkaitan dengan pembagian waktu pengasuhan fisik anak antara ayah dan ibu. Kedua aspek tersebut tidak selalu harus diterapkan melalui pembagian waktu yang sama persis. Pengasuhan bersama dapat disusun berdasarkan keadaan konkret anak, jarak tempat tinggal orang tua, jadwal sekolah, kebutuhan sehari-hari, dan kemampuan masing-masing orang tua dalam menjalankan tanggung jawab pengasuhan.
Dengan demikian, joint custody bukan sekadar pembagian waktu agar ayah dan ibu memperoleh kesempatan yang sama untuk bersama anak. Konsep ini berkaitan dengan bagaimana tanggung jawab pengasuhan dapat tetap dijalankan setelah perceraian tanpa mengabaikan kepentingan terbaik bagi anak.
Tiga Putusan Pengadilan yang Menggambarkan Perkembangan Pengasuhan Bersama
Kajian terhadap praktik peradilan menunjukkan adanya perkembangan pertimbangan hakim dalam menyelesaikan perkara hadhanah.
1. Putusan Peninjauan Kembali Nomor 171/PK/Ag/2022
Putusan ini berkaitan dengan pengasuhan tiga anak yang belum mumayyiz dan telah menjalani kehidupan di Singapura. Dalam perkara tersebut, hubungan anak dengan ayah menjadi salah satu aspek yang diperhatikan, sementara ibu tidak terbukti kehilangan kelayakan untuk menjalankan pengasuhan. Mahkamah Agung mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi anak dengan memperhatikan tanggung jawab kedua orang tua setelah perceraian, hubungan anak dengan ayah dan ibu, serta keberlanjutan kehidupan dan pendidikan anak.
Bukti berupa video dan rekaman CCTV turut dipertimbangkan untuk menggambarkan aktivitas sehari-hari dan kedekatan anak dengan ayahnya. Namun, kedekatan tersebut tidak secara otomatis menghilangkan peran ibu dalam pengasuhan. Pola pengasuhan yang dibahas dalam penelitian ini menggabungkan joint legal custody dan joint physical custody. Anak tetap bersama ayah pada hari sekolah, sedangkan ibu memperoleh waktu pengasuhan dan interaksi pada akhir pekan serta masa libur nasional. Pertimbangan tersebut memperlihatkan bahwa penentuan pengasuhan tidak semata-mata didasarkan pada siapa yang paling berhak secara formal, tetapi juga pada bagaimana hubungan anak dengan kedua orang tua dapat dipertahankan tanpa mengganggu stabilitas kehidupannya.
2. Putusan Pengadilan Agama Jakarta Timur Nomor 1633/Pdt.G/2025/PA.JT
Dalam perkara ini, persoalan pengasuhan berkaitan dengan hak asuh oleh ibu dan akses ayah untuk bertemu serta menjalin hubungan dengan anak. Kedua orang tua tinggal relatif berdekatan sehingga pengaturan waktu pengasuhan bersama dapat dipertimbangkan dengan memperhatikan kehidupan sehari-hari anak. Majelis hakim memperhatikan keberlanjutan pendidikan, hubungan kasih sayang dengan ayah dan ibu, pemenuhan kebutuhan dasar, kondisi emosional, serta dampak perceraian terhadap perkembangan anak. Hak anak untuk tetap bertemu dan berhubungan secara pribadi dengan kedua orang tua juga menjadi aspek penting. Pertimbangan tersebut sejalan dengan perlindungan hak anak sebagaimana diatur dalam Pasal 14 Undang-Undang Perlindungan Anak. Dalam pengaturan pengasuhan yang diuraikan penelitian, waktu pengasuhan ayah berlangsung sejak Rabu setelah anak pulang sekolah sampai Jumat malam. Sementara itu, ibu mengasuh anak sejak Sabtu pagi sampai Rabu pagi serta pada hari libur nasional.
Pembagian tersebut menunjukkan bahwa pengasuhan bersama dapat diwujudkan melalui pengaturan waktu yang konkret. Tujuannya bukan sekadar membagi hak ayah dan ibu, melainkan memastikan anak tetap mendapatkan perhatian, pendidikan, kebutuhan dasar, dan kasih sayang dari keduanya.
3. Putusan Pengadilan Agama Cikarang Nomor 1393/Pdt.G/2024/PA.Ckr
Putusan Pengadilan Agama Cikarang memperlihatkan persoalan pengasuhan yang berkaitan dengan hak asuh pada ayah, kondisi pengasuhan sehari-hari, serta kesulitan ibu untuk bertemu dengan anak. Dalam perkara ini, kemampuan kedua orang tua untuk menjalankan pengasuhan menjadi salah satu aspek yang dipertimbangkan. Majelis memperhatikan kondisi konkret ayah dan ibu, kemampuan memelihara serta mendidik anak, dan pentingnya mencegah terputusnya hubungan kasih sayang antara anak dengan salah satu orang tuanya. Pola pengasuhan yang diuraikan dalam penelitian membagi waktu pengasuhan antara ibu pada hari Sabtu dan Minggu serta ayah pada hari Senin sampai Jumat. Pembagian tersebut tidak mengurangi hak dan kewajiban kedua orang tua untuk memberikan pengasuhan terbaik bagi anak.
Ketiga putusan tersebut menunjukkan bahwa bentuk pengasuhan bersama dapat berbeda sesuai dengan kondisi perkara. Hal yang menjadi titik temu bukan kesamaan pembagian waktunya, melainkan upaya hakim untuk memastikan bahwa pengaturan pengasuhan didasarkan pada kebutuhan konkret anak.
Apa Itu Ratio Decidendi dan Mengapa Penting dalam Perkara Hak Asuh Anak?
Ratio decidendi merupakan alasan hukum utama yang mendasari hakim dalam menjatuhkan putusan. Dalam perkara hak asuh anak, ratio decidendi menjadi penting karena memperlihatkan bagaimana hakim menghubungkan ketentuan hukum, fakta persidangan, dan tujuan perlindungan anak. Hakim tidak cukup hanya menyebutkan bahwa kepentingan terbaik bagi anak merupakan pertimbangan utama. Prinsip tersebut perlu diterjemahkan ke dalam alasan hukum yang menjelaskan mengapa suatu pola pengasuhan dipilih dan bagaimana pola tersebut memenuhi kebutuhan anak.
Berdasarkan tiga putusan yang dikaji, terdapat beberapa unsur yang menonjol dalam pertimbangan hakim.
- Kepentingan terbaik bagi anak ditempatkan sebagai orientasi utama. Hakim mempertimbangkan dampak pengaturan pengasuhan terhadap pendidikan, kebutuhan dasar, perkembangan emosional, dan kehidupan anak setelah perceraian.
- Hubungan anak dengan kedua orang tua tetap diperhatikan. Penetapan pengasuhan kepada salah satu pihak tidak dengan sendirinya menghapus tanggung jawab orang tua lainnya. Sepanjang tidak terdapat keadaan yang secara hukum menghalangi, hubungan anak dengan ayah dan ibu perlu tetap dilindungi.
- Kemampuan konkret masing-masing orang tua menjadi bagian dari penilaian. Faktor yang diperhatikan dapat meliputi kemampuan memelihara dan mendidik anak, kondisi pekerjaan dan penghasilan, perilaku, jarak tempat tinggal, serta kesanggupan menjalankan pengasuhan sehari-hari.
- Kedekatan emosional dan stabilitas kehidupan anak turut menjadi pertimbangan. Hubungan emosional, kesinambungan pendidikan, dan lingkungan tempat tinggal perlu diperhatikan agar keputusan pengasuhan tidak menimbulkan perubahan yang merugikan anak.
- Keadilan dan kemanfaatan dinilai berdasarkan akibat nyata putusan terhadap kehidupan anak. Putusan yang baik bukan hanya memberikan hak kepada orang tua, tetapi juga menciptakan pengaturan pengasuhan yang dapat dilaksanakan dan bermanfaat bagi perkembangan anak.
Dengan demikian, ratio decidendi dalam perkara joint custody tidak berhenti pada penentuan pihak yang memperoleh hak asuh. Pertimbangan hukum harus menjelaskan bentuk pengasuhan yang sesuai dengan kondisi konkret anak serta alasan mengapa pengaturan tersebut dipandang paling tepat.
Teori Hukum Progresif Satjipto Rahardjo: Hukum untuk Manusia
Hukum progresif yang dikembangkan oleh Satjipto Rahardjo memandang hukum sebagai sarana untuk mewujudkan kepentingan manusia. Hukum tidak semestinya diperlakukan sebagai tujuan akhir yang terlepas dari kehidupan masyarakat, melainkan sebagai instrumen untuk menghadirkan keadilan dan kemanfaatan. Dalam perspektif ini, penerapan hukum tidak selalu berhenti pada pembacaan tekstual terhadap peraturan, terutama ketika norma yang tersedia belum memberikan pengaturan secara langsung terhadap persoalan konkret. Hakim dapat menggunakan penafsiran dan penemuan hukum untuk menghubungkan norma dengan fakta, nilai keadilan, dan tujuan perlindungan hukum.
Dalam perkara joint custody, pendekatan hukum progresif dapat digunakan untuk menilai bagaimana hakim menghubungkan antara norma dan hukum untuk manusia, hukum progresif tidak dapat dimaknai sebagai kebebasan tanpa batas bagi hakim untuk mengabaikan hukum positif. Pengembangan pola pengasuhan tetap harus memiliki dasar normatif dan argumentasi yang dapat dipertanggungjawabkan. Berdasarkan analisis terhadap ketiga putusan, penelitian ini mengidentifikasi enam parameter hukum progresif yang tercermin dalam ratio decidendi hakim.
1. Hukum untuk Manusia
Parameter pertama adalah penempatan manusia sebagai pusat tujuan hukum. Dalam perkara hak asuh anak, anak harus dipandang sebagai subjek yang memiliki hak dan kepentingan sendiri, bukan sekadar objek perselisihan antara ayah dan ibu. Orientasi tersebut tampak ketika hakim mempertimbangkan kebutuhan anak terhadap pendidikan, kasih sayang, perlindungan, dan hubungan dengan kedua orang tuanya. Putusan Nomor 171/PK/Ag/2022 memperlihatkan perhatian terhadap hubungan anak dengan ayah dan ibu serta keberlanjutan kehidupan anak. Pertimbangan tersebut menunjukkan bahwa penyelesaian perkara pengasuhan harus diarahkan pada perlindungan hak anak, bukan hanya penentuan kemenangan salah satu orang tua.
2. Keadilan Substantif
Keadilan substantif menitikberatkan pada terpenuhinya keadilan secara nyata dalam kehidupan anak. Penetapan hak asuh secara formal belum tentu menyelesaikan persoalan apabila pengaturan tersebut menyebabkan hubungan anak dengan orang tua lainnya menjadi terbatas. Dalam ketiga putusan, pengaturan pengasuhan diarahkan pada keberlanjutan pendidikan, pemenuhan kebutuhan dasar, kasih sayang, dan stabilitas emosional anak. Dengan demikian, keadilan tidak hanya diukur dari pembagian hak antara ayah dan ibu, tetapi dari sejauh mana keputusan hakim mampu melindungi kepentingan anak dalam kehidupan sehari-hari.
3. Penafsiran dan Penemuan Hukum
Penafsiran dan penemuan hukum memiliki posisi penting karena joint custody belum dirumuskan secara eksplisit dalam Kompilasi Hukum Islam maupun Undang-Undang Perkawinan. Dalam keadaan demikian, hakim perlu menjelaskan hubungan antara ketentuan hukum yang tersedia dan kebutuhan pengasuhan yang muncul dalam perkara konkret. Putusan Nomor 171/PK/Ag/2022, sebagaimana dianalisis dalam penelitian, memperlihatkan hubungan antara Pasal 105 KHI, Pasal 41 Undang-Undang Perkawinan, ketentuan perlindungan anak, prinsip kepentingan terbaik bagi anak, dan keadaan faktual hubungan anak dengan kedua orang tuanya.
Dari hubungan tersebut, pola pengasuhan bersama yang mencakup joint legal custody dan joint physical custody dapat dianalisis sebagai bentuk pengaturan yang dikembangkan melalui penalaran hukum.
Aspek progresif tidak hanya terletak pada adanya amar joint custody, tetapi pada alasan hukum yang menjelaskan mengapa pengasuhan bersama diperlukan dan bagaimana pengaturan tersebut tetap mempunyai dasar dalam sistem hukum yang berlaku.
4. Keseimbangan antara Keadilan dan Kepastian Hukum
Penerapan hukum progresif tetap memerlukan keseimbangan antara keadilan substantif dan kepastian hukum.
Di satu sisi, hakim perlu merespons kebutuhan konkret anak yang mungkin tidak seluruhnya dapat dijawab melalui pembacaan tekstual terhadap norma yang tersedia. Di sisi lain, pengembangan pola pengasuhan harus tetap mempunyai dasar normatif dan argumentasi hukum yang jelas. Keseimbangan tersebut penting karena joint custody belum dirumuskan secara eksplisit dalam KHI maupun Undang-Undang Perkawinan. Oleh sebab itu, hakim harus menjelaskan dasar hukum dan proses penalaran yang digunakan dalam membentuk pengaturan pengasuhan bersama.
Dengan demikian, karakter progresif bukan terletak pada pengabaian hukum yang berlaku, melainkan pada kemampuan menggunakan dan menafsirkan norma secara kontekstual untuk memberikan perlindungan yang sesuai dengan kebutuhan anak.
Sintesis: Menghubungkan Norma Hukum, Fakta, dan Kepentingan Anak
Dari ketiga putusan yang dikaji, terdapat hubungan yang saling berkaitan antara parameter hukum progresif.
Orientasi hukum untuk manusia menempatkan anak sebagai pusat perhatian. Keadilan substantif dan responsivitas membantu hakim menilai keadaan konkret serta akibat pengaturan pengasuhan terhadap anak. Penafsiran dan penemuan hukum memberikan kerangka untuk menghubungkan norma yang tersedia dengan kebutuhan pengasuhan. Sedangkan keseimbangan antara keadilan dan kepastian hukum memastikan bahwa pengembangan pengasuhan tetap mempunyai dasar yang dapat dipertanggungjawabkan. Melalui hubungan tersebut, ratio decidendi menjadi bagian penting dalam menilai apakah suatu putusan benar-benar mencerminkan pendekatan hukum progresif.
Putusan tidak dapat dinilai progresif hanya karena memberikan pengasuhan kepada kedua orang tua. Penilaiannya harus melihat bagaimana hakim membangun argumentasi hukum, mempertimbangkan fakta yang relevan, menjelaskan kebutuhan pengasuhan, dan memastikan perlindungan kepentingan terbaik bagi anak.
Dengan kata lain, progresivitas hukum terletak pada proses penalaran yang mampu menghubungkan norma hukum dengan realitas kehidupan manusia tanpa kehilangan landasan normatifnya.
Mengutamakan Kepentingan Anak dalam Penegakan Hukum
Pada akhirnya, keberhasilan penyelesaian perkara hak asuh anak tidak semata-mata diukur dari siapa yang memperoleh hak pengasuhan, melainkan dari sejauh mana putusan mampu melindungi hak anak dan mendukung tumbuh kembangnya. Pengasuhan bersama dapat menjadi salah satu alternatif apabila sesuai dengan keadaan konkret, tetapi penerapannya tetap harus didasarkan pada penilaian hukum yang cermat.
Inilah esensi pendekatan hukum progresif dalam perkara hadhanah: hukum tidak berhenti pada teks, tetapi digunakan secara bertanggung jawab untuk menjawab kebutuhan manusia, dengan anak sebagai pihak yang kepentingannya harus memperoleh perlindungan utama.
Daftar Pustaka dan Sumber Hukum
Saputra, M. D. (2026). Penerapan hukum progresif terhadap ratio decidendi hakim pada penetapan joint custody dalam perkara hak asuh anak. Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, 16(12). https://journal.cib.institute/index.php/causa/article/view/5360
Untuk Mendapatkan Berita Terbaru Suara BSDK, Follow Channel WhatsApp: SUARABSDKMARI