Mengantar Scientific Evidence Menjadi Legal Evidence di Persidangan

MEGAMENDUNG – Perkara lingkungan hidup dan perubahan iklim memiliki karakteristik yang multidimensional, kompleks secara ilmiah, serta sarat akan ketidakpastian (uncertainty). Kondisi ini menuntut kemampuan hakim untuk mengakses dan menganalisis pembuktian hubungan sebab-akibat (kausalitas) sebagai kunci keberhasilan penanganan perkara. Hal tersebut mengemuka dalam pemaparan Materi 9 bertajuk “Pengantar Pembuktian Ilmiah: Perkara Lingkungan Hidup dan Perubahan Iklim” pada Pelatihan Sertifikasi Lingkungan Hidup Angkatan XXIV yang diselenggarakan oleh Pusdiklat Teknis Peradilan, Mahkamah Agung Republik Indonesia.

Dalam sesi yang disampaikan oleh Dr. Windu Kisworo, S.H., LL.M., Ph.D., Senior Researcher, Indonesian Center for Environmental Law (ICEL) sekaligus dosen di School of Governance & Public Policy (SGPP), para peserta pelatihan diajak membedah irisan antara disiplin hukum dan ilmu pengetahuan. Urgensi penguasaan bukti ilmiah kian mendesak seiring lonjakan litigasi iklim global. Merujuk laporan UNEP dan Sabin Center per 30 Juni 2025, tercatat secara kumulatif terdapat 3.099 perkara perubahan iklim di 55 yurisdiksi nasional dan 24 badan internasional/regional—termasuk 15 perkara di Indonesia. Tren global seperti putusan Urgenda (Belanda), Gloucester Resources (Australia), Milieudefensie v. Royal Dutch Shell, Lliuya v. RWE AG (Jerman), hingga Advisory Opinion Mahkamah Internasional (ICJ) pada 2025 membuktikan bahwa ruang pengadilan kini menjadi arena krusial dalam memperjelas dan memajukan tata kelola kebijakan iklim.
 
Dinamika Epistemik vs. Normatif
Pemateri menyoroti bahwa relasi antara hukum dan sains tidak selalu berjalan sederhana karena perbedaan watak dasar keduanya. Sains berorientasi mencari kebenaran yang kesimpulannya selalu terbuka untuk direvisi, sehingga beroperasi dalam ranah probabilitas dan ketidakpastian. Sebaliknya, hukum bertujuan menyelesaikan sengketa secara cepat melalui putusan yang final, mengikat, serta dituntut menghadirkan kepastian dan keadilan.
Dalam kerangka ini, ilmuwan melakukan penilaian epistemik (epistemic judgement) yang bertumpu pada objektivitas bebas nilai demi pengetahuan kolektif, sementara hakim melakukan penilaian normatif (normative judgement) yang berakar pada keadilan dan manfaat publik. Windu menegaskan bahwa hakim mempelajari sains bukan untuk bertransformasi menjadi ilmuwan, melainkan untuk memahami batas-batas sains agar dapat merumuskan pertanyaan kritis guna menguji relevansi serta validitas metodologi para ahli di persidangan.
 
Literasi Sains dan Instrumen Uji di Persidangan
Untuk mengatasi tantangan latar belakang pendidikan hukum serta persoalan demarkasi antara sains yang sahih dan sekadar opini, hakim memerlukan literasi sains dasar. Hal ini mencakup pemahaman atas tujuh prinsip dasar penyelidikan ilmiah (scientific inquiry)—yakni objektivitas, transparansi, replikabilitas, peer review, independensi, presisi, dan falsifiabilitas—serta enam tahapan metode ilmiah (scientific method) mulai dari observasi hingga penarikan kesimpulan.

Sebagai perangkat praktis menyaring bukti ilmiah di ruang sidang, pemateri memaparkan dua standar rujukan internasional:

• Kriteria Daubert (AS, 1993): Menguji keandalan dan relevansi bukti melalui lima indikator, yaitu kemampuan uji empiris (falsifiability), tingkat kesalahan (error rate), tinjauan sejawat (peer review), standar teknis, dan penerimaan umum komunitas ilmiah (general acceptance).
• Uji Preston (Australia, 2003): Kerangka uji evidentiary reliability yang mencakup empat lapis pemeriksaan. Penerapan uji ini terlihat nyata dalam perkara tambang batubara Rocky Hill (2019), di mana Hakim Brian J. Preston menolak argumen ekonom pertanian yang berspekulasi di luar keahlian intinya mengenai carbon budget, serta mengutamakan bukti iklim arus utama yang teruji.

Implementasi Uji Preston dalam PERMA No. 1 Tahun 2023 dan Putusan PN Meulaboh
Kerangka konseptual Uji Preston tersebut sejatinya telah selaras dan terakomodasi dalam PERMA No. 1 Tahun 2023 tentang Pedoman Mengadili Perkara Lingkungan Hidup, yang mengatur ragam bukti ilmiah mulai dari keterangan ahli, hasil uji laboratorium, citra satelit, hingga kearifan lokal. Keselarasan antara Uji Preston, norma PERMA No. 1 Tahun 2023, serta praktiknya dalam yurisprudensi nasional pada Putusan PN Meulaboh No. 12/Pdt.G/2012/PN.MBO (perkara kebakaran lahan gambut Rawa Tripa, KLHK v. PT Kalista Alam) dijabarkan secara komprehensif melalui empat pilar pengujian berikut:

1. Relevancy Test (Uji Relevansi)
   • Substansi & Regulasi: Menguji apakah keterangan ahli membantu hakim memahami fakta atau menyelesaikan isu hukum dalam perkara. Hal ini berkorespondensi dengan Pasal 43 ayat (3) dan Pasal 44 ayat (3) PERMA No. 1 Tahun 2023 yang mewajibkan relevansi antara bukti ilmiah dengan fakta pembuktian berdasarkan teori/metode ilmiah serta fakta lapangan yang valid.
   • Penerapan di Persidangan: Dalam perkara PN Meulaboh, majelis hakim menerima data titik panas (hotspot) satelit MODIS NASA (bukti P-6) meskipun bukan dokumen asli, karena titik koordinatnya terhubung langsung dengan areal izin Tergugat dan telah dikonfirmasi oleh ahli pihak lawan di persidangan melalui pertanyaan kritis mengenai lokasi dan tanggal kemunculan titik panas.
2. Specialised Knowledge Test (Uji Pengetahuan Khusus)
   • Substansi & Regulasi: Menilai apakah pendapat ahli benar-benar bersumber dari ilmu yang diakui sahih dan bukan sekadar opini pribadi. Sesuai Pasal 43 ayat (2) PERMA No. 1 Tahun 2023, hakim menguji kesesuaiannya dengan ilmu yang diterima komunitas ilmiah, keberadaan publikasi rujukan, serta proses peninjauan sejawat (peer review).
   • Penerapan di Persidangan: Pada kasus Rawa Tripa, sumber data satelit dari lembaga resmi seperti NASA dan LAPAN diakui keabsahannya oleh ahli kedua belah pihak. Namun, pemateri mencatat perlunya hakim menggali lebih dalam melalui pertanyaan seputar pengakuan komunitas ilmiah dan standar teknis prosedur analisis satelit MODIS tersebut.
3. Qualification Test (Uji Kualifikasi)
   • Substansi & Regulasi: Menilai apakah ahli memiliki pengetahuan khusus dari pelatihan, studi, atau pengalaman di bidang yang diakui, dengan prinsip pengujian yang bersifat spesifik per isu (issue-specific), bukan sekadar per orang. Dalam Pasal 22 ayat (2), Pasal 44 ayat (2), dan Pasal 73 ayat (2) PERMA No. 1 Tahun 2023, disiplin ilmu dibuktikan melalui pendidikan formal minimal S2, sertifikat pelatihan, karya ilmiah relevan, atau keaktifan dalam seminar.
   • Penerapan di Persidangan: Majelis hakim PN Meulaboh mengesampingkan pendapat Ahli Tergugat (Ir. Megawati) yang berpendapat bahwa bekas kebakaran lahan terjadi karena ketidaksengajaan. Hakim menilai ahli tersebut merupakan ahli perkebunan, bukan ahli kebakaran hutan, sehingga tidak berkapasitas menentukan unsur kesengajaan kebakaran.
4. Basis Test (Uji Dasar)
   • Substansi & Regulasi: Memastikan kesimpulan ahli mengalir dari rantai penalaran yang transparan dan dapat direplikasi: Fakta  Metode  Kesimpulan. Sejalan dengan Pasal 23 ayat (1), Pasal 43 ayat (1), dan Pasal 72 ayat (1) PERMA No. 1 Tahun 2023, hakim memeriksa ketepatan metode, validitas prosedur pengambilan sampel, hingga akreditasi laboratorium.
   • Penerapan di Persidangan: Hakim menelusuri rantai pembuktian secara utuh mulai dari deteksi titik panas satelit, verifikasi lapangan menggunakan GPS, pengeboran gambut (boring) dengan berita acara pengambilan sampel (P-8A), hingga pengujian di Laboratorium Institut Pertanian Bogor (IPB).
5. Basis Test: Valuasi Kerugian (Valuation Basis Test)
   • Substansi & Regulasi: Merupakan pendalaman Basis Test (terkait Pasal 23 ayat (1), Pasal 43 ayat (1), dan Pasal 72 ayat (1) PERMA No. 1 Tahun 2023) untuk menguji keabsahan pendekatan valuasi ekonomi kerugian lingkungan, seperti Contingent Valuation Method (CVM), agar tepat secara ilmiah dan relevan secara sosial bagi masyarakat terdampak.
   • Pertanyaan Kritis Hakim: Hakim perlu menguji dua aspek fundamental kepada ahli: pertama, ketepatan pemilihan model ekonomi antara Willingness To Pay (WTP) atau Willingness To Accept (WTA)—di mana kerusakan yang sudah terjadi lebih tepat dinilai dengan WTA karena pilihan model mengubah nilai kerugian secara signifikan; kedua, validitas survei melalui jumlah responden serta tingkat keterwakilannya terhadap populasi terdampak agar nilai kerugian berasal dari persepsi masyarakat yang relevan dan memenuhi standar ilmiah, bukan sekadar asumsi.

Rekomendasi Penguatan Kapasitas Hakim

Sebagai penutup sesi, Windu Kisworo menegaskan bahwa meski sistem hukum Australia dan Indonesia berbeda, prinsip Uji Preston relevan sebagai acuan metodologis dalam koridor PERMA No. 1 Tahun 2023. Pemateri merekomendasikan tiga langkah strategis: meningkatkan literasi sains dasar (basic science literacy) bagi hakim lingkungan hidup, mengkaji putusan-putusan nasional maupun internasional yang melibatkan pembuktian ilmiah, serta menyelenggarakan pelatihan lanjutan berbasis sains yang memberikan panduan konkret agar hakim terbiasa merumuskan pertanyaan tajam guna menguji validitas bukti ilmiah dan keterangan ahli di ruang sidang.

Kontributor

Anton Ahmad Sogiri

Hakim Pengadilan Negeri Larantuka

Untuk Mendapatkan Berita Terbaru Suara BSDK, Follow Channel WhatsApp: SUARABSDKMARI