Dalam kerangka pembaruan hukum pidana Indonesia, paradigma penegakan hukum lingkungan hidup terus bergerak menuju pendekatan yang lebih berorientasi pada keadilan restoratif dan pemulihan ekologis. Salah satu instrumen hukum progresif yang kini menjadi sorotan adalah penerapan Deferred Prosecution Agreement (DPA) atau Kesepakatan Penundaan Penuntutan. Instrumen ini memungkinkan perkara pidana, termasuk kejahatan korporasi di bidang lingkungan, ditangguhkan penuntutannya dengan syarat entitas tersebut bersedia memulihkan kerusakan yang ditimbulkan secara nyata.
Ketua Kamar Pidana Mahkamah Agung Republik Indonesia, Dr. Prim Haryadi, S.H., M.H., yang hadir sebagai narasumber utama dalam Pendidikan dan Pelatihan Sertifikasi Hakim Lingkungan Hidup Tahun 2026, menegaskan bahwa penerapan DPA dalam Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) tentang KUHAP harus memiliki batasan yang ketat, rasional, dan terukur. Tanpa pedoman waktu yang jelas, DPA berisiko menjadi celah bagi pelaku kejahatan lingkungan untuk mengulur waktu tanpa merealisasikan kewajiban perbaikannya.
Legitimasi Hukum dalam KUHAP 2025 dan SEMA 1/2026
Substansi mengenai DPA kini telah mendapatkan legitimasi formal dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Berdasarkan Pasal 1 angka 17 jo. Pasal 328 KUHAP 2025, Perjanjian Penundaan Penuntutan diformalkan sebagai mekanisme bagi Penuntut Umum untuk menunda penuntutan, khususnya terhadap perkara tindak pidana korporasi. Sebagai pedoman operasional di persidangan, Mahkamah Agung juga telah menerbitkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 1 Tahun 2026. SEMA ini menegaskan bahwa pengesahan DPA wajib melalui persidangan Hakim Tunggal yang ditugaskan untuk menilai kelayakan kesepakatan, proporsionalitas pemulihan, hingga dampaknya bagi korban dan kelestarian ekologis lingkungan hidup.
Penetapan Tenggang Waktu yang Efektif
Prinsip utama dari DPA adalah memberikan kesempatan kepada pihak yang bersalah untuk memperbaiki kerusakan ekologis secara sukarela di bawah pengawasan ketat. Namun, Prim Haryadi memberikan catatan kritis bahwa tenggang waktu berlakunya surat kesepakatan DPA ini tidak boleh terlalu lama. Waktu ideal yang diusulkan adalah antara 6 bulan hingga maksimal 1 tahun.
“Kesepakatan pemulihan melalui DPA harus diatur secara tegas berapa lamanya. Prinsipnya jangan terlalu lama, cukup 6 bulan sampai 1 tahun. Waktu yang terukur ini sangat penting agar Hakim dapat memantau pelaksanaan DPA tersebut dengan efektif.”
Pembatasan waktu ini bertujuan untuk memberikan kepastian hukum dan mencegah kerusakan lingkungan bertambah parah. Dengan rentang waktu maksimal satu tahun, parameter keberhasilan pemulihan dapat dievaluasi secara faktual oleh pengadilan dan instansi lingkungan hidup terkait.
Konsekuensi Ketidakpatuhan DPA
Status DPA pada dasarnya adalah “penundaan” dan bukan “penghentian” perkara secara mutlak. Mahkamah Agung menggarisbawahi bahwa efektivitas DPA sangat bergantung pada ketegasan sanksi jika kesepakatan tersebut diabaikan. Apabila tenggang waktu 6 hingga 12 bulan yang telah disepakati terlewati dan syarat-syarat perbaikan ekologis tidak dipenuhi oleh korporasi atau pelaku perorangan, maka penundaan penuntutan otomatis batal.
Dalam skenario tersebut, perkara lingkungan hidup ini harus segera dilimpahkan ke persidangan. Ketegasan ini sejalan dengan spirit Primum Remedium pada delik materiil lingkungan, di mana perlindungan ekosistem merupakan prioritas utama yang tidak bisa ditukar semata-mata dengan formalitas administratif yang gagal direalisasikan.
Pemeriksaan Cepat dan Akselerasi Keadilan
Terkait mekanisme peradilan, Prim Haryadi juga menyoroti soal tidak adanya batasan waktu yang kaku dalam pengajuan permohonan DPA, namun proses administrasinya di pengadilan harus berlangsung efisien. Arahan ini selaras dengan SEMA 1/2026 yang mengamanatkan Hakim Tunggal untuk menetapkan hari sidang paling lama 3 (tiga) hari setelah penunjukan. Tugas Hakim pada fase ini adalah memeriksa kelengkapan materil dan formil dari surat kesepakatan DPA secara cepat. Sepanjang syarat-syarat pemulihan, kompensasi, dan pemenuhan tanggung jawab yang disepakati dinilai memadai dan proporsional untuk memulihkan lingkungan, maka DPA dapat segera dikabulkan oleh Hakim.
Arahan tegasnya adalah: “Jangan berlama-lama.” Peradilan yang lamban dalam merespons itikad pemulihan lingkungan justru akan merugikan ekosistem itu sendiri. Dengan prosedur permohonan yang ringkas, penetapan tenggang waktu 6–12 bulan yang presisi, serta ancaman pelimpahan perkara ke persidangan jika wanprestasi, DPA diharapkan mampu menjadi instrumen pamungkas untuk mewujudkan putusan peradilan yang paripurna—putusan yang tidak sekadar menghukum, tetapi memastikan lingkungan yang rusak benar-benar kembali pulih.
Untuk Mendapatkan Berita Terbaru Suara BSDK, Follow Channel WhatsApp: SUARABSDKMARI