BALIKPAPAN – Proses penegakan hukum di lingkungan peradilan militer tidak berhenti pada saat palu hakim diketukkan. Putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, harus dilaksanakan sebagai bentuk kepastian hukum dan konsekuensi atas tindak pidana yang terbukti dilakukan. Hal tersebut tercermin dalam pelaksanaan putusan perkara pidana desersi atas nama Koptu Muhammad Latif, yang sebelumnya telah diputus secara in absentia oleh Pengadilan Militer IV-16 Balikpapan.
Dalam perkara Nomor 22-K/PM.I-07/AD/VI/2026, Majelis Hakim Pengadilan Militer IV-16 Balikpapan pada tanggal 21 Agustus 2026 telah menyatakan Koptu Muhammad Latif terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Desersi dalam waktu damai”. Atas perbuatannya tersebut, Majelis Hakim menjatuhkan pidana pokok berupa penjara selama 1 (satu) tahun serta pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas militer.
Persidangan perkara tersebut dipimpin oleh Letnan Kolonel Chk Tabah Prasetya, S.H., M.H., selaku Hakim Ketua, dengan didampingi Mayor Chk Alvie Syahri, S.H., M.H. dan Mayor Chk Alex Bhirawa, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Sementara itu, jalannya persidangan didukung oleh Peltu Suharto, S.H. selaku Panitera Pengganti.
Perkara ini diperiksa dan diputus tanpa kehadiran Terdakwa atau yang dikenal dengan istilah in absentia. Meskipun Terdakwa tidak hadir selama proses persidangan, pemeriksaan perkara tetap dilaksanakan sesuai dengan ketentuan hukum acara yang berlaku. Putusan tersebut kemudian memperoleh kekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde).
Perjalanan perkara ini tidak berhenti sampai pada putusan pengadilan. Setelah sekian waktu, keberadaan Terdakwa akhirnya berhasil diketahui dan yang bersangkutan berhasil ditangkap. Penangkapan tersebut menjadi titik penting dalam rangkaian penegakan hukum, karena putusan yang sebelumnya dijatuhkan tanpa kehadiran Terdakwa kini dapat ditindaklanjuti/dieksekusi melalui pelaksanaan pidana terhadap yang bersangkutan.
Dengan tertangkapnya Terdakwa, Koptu Muhammad Latif selanjutnya harus menjalani pidana penjara selama 1 (satu) tahun di Lembaga Permasyarakatan (Lapas) Kelas IIA Sidoarjo, sesuai dengan amar putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Selain pidana penjara, Terdakwa juga dikenai pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas militer, sebagaimana telah ditetapkan dalam putusan Majelis Hakim.
Tindak pidana desersi bukan sekadar persoalan ketidakhadiran seorang prajurit dari kesatuan tanpa izin, melainkan merupakan pelanggaran terhadap kewajiban mendasar seorang prajurit untuk tetap berada dalam dinas dan menjalankan tugas serta tanggung jawab militernya. Oleh karena itu, penanganan perkara desersi menjadi bagian penting dalam menjaga disiplin, kepatuhan, dan ketertiban di lingkungan TNI.
Pelaksanaan putusan ini sekaligus menegaskan bahwa setiap putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap memiliki konsekuensi hukum yang wajib dilaksanakan. Ketidakhadiran Terdakwa dalam persidangan tidak menghapus pertanggungjawaban pidananya, dan ketika yang bersangkutan berhasil ditangkap, proses pelaksanaan putusan tetap berjalan sesuai ketentuan hukum. Melalui penanganan perkara ini, Pengadilan Militer IV-16 Balikpapan menegaskan komitmennya dalam menjalankan fungsi peradilan secara profesional, tegas, dan berlandaskan hukum. Sebab, keadilan tidak hanya diwujudkan melalui putusan yang dijatuhkan di ruang sidang, tetapi juga melalui pelaksanaan putusan secara nyata sebagai bentuk kepastian hukum dan pertanggungjawaban atas setiap tindak pidana yang dilakukan.
Untuk Mendapatkan Berita Terbaru Suara BSDK, Follow Channel WhatsApp: SUARABSDKMARI