Author: Muamar Azmar Mahmud Farig

Materi pertama pada Sesi keempat dalam rangkaian pendidikan bagi hakim Indonesia di National Judicial Academy India mengangkat tema Judicial Skills, yang disampaikan oleh Justice Mruganka Sekhar Sahoo dan Justice Sudhir Kumar Jain. Sama seperti materi sebelumnya, sesi ini diawali dengan pertukaran pengalaman konkret antara sistem peradilan Indonesia dan India, khususnya dalam hal manajemen perkara. Diskusi awal segera mengungkap perbedaan mendasar. Sistem peradilan Indonesia menetapkan batas waktu penyelesaian perkara yang relatif ketat, yakni lima bulan untuk perkara perdata dan tiga bulan untuk perkara pidana. Sebaliknya, sistem di India tidak mengenal kerangka waktu yang rigid, yang dalam praktiknya menyebabkan tidak sedikit perkara…

Transformasi digital dalam peradilan sering dipahami sebagai soal teknologi: aplikasi, perangkat, atau sistem elektronik. Namun pengalaman India menunjukkan sesuatu yang lebih mendasar. Digitalisasi peradilan bukan sekadar memindahkan proses manual ke dalam sistem digital, melainkan mengubah cara negara menghadirkan keadilan, dari yang berbasis prosedur menuju yang berbasis akses, data, dan hasil nyata. Gagasan ini mengemuka dalam sesi ICT in the Judicial System yang disampaikan oleh Humayun Rasheed Khan dan diperkaya oleh pandangan kebijakan dari R.C. Chavan. Sejak awal, sesi ini tidak sekadar menjelaskan teknologi yang digunakan, tetapi memperlihatkan bagaimana India membangun sebuah ekosistem peradilan digital secara bertahap, sistematis, dan berorientasi jangka…

Peradilan kontemporer berada dalam fase transisi yang tidak sederhana. Di satu sisi, ia dituntut untuk tetap setia pada mandat konstitusional sebagai penjaga keadilan. Di sisi lain, ia tidak lagi dapat mengabaikan arus globalisasi hukum yang mendorong keterhubungan antar sistem peradilan di berbagai negara. Dalam konteks ini, pertanyaan yang muncul bukan lagi apakah perubahan itu perlu diikuti, melainkan bagaimana perubahan tersebut dipahami dan diintegrasikan secara tepat. Isu tersebut mengemuka dalam sesi pertama diklat peradilan di India yang menghadirkan dua tema besar, yakni Judicial Dialogue at the Global Level: Role of Bilateral Exchange oleh Mr. Viraj Singh dan The Judicial Architecture of…

Pada 8 April 2026, BSDK dalam kegiatan Pendidikan Filsafat dan Keadilan bagi Hakim lintas lingkungan peradilan kembali menghadirkan ruang intelektual yang bernas. Pada sesi yang dimoderatori oleh bapak Dahlan Suherlan, Dr. Robertus Robet membawakan materi bertajuk Republikanisme, Demokrasi dan Negara Hukum yang tidak hanya menggugah secara konseptual, tetapi juga menantang cara berpikir praktis para hakim. Sejak awal, pemateri mengajak peserta melihat problem aktual Indonesia secara jernih: adanya klientelisme di level bawah, kartel partai di level menengah, dan oligarki di level atas, yang membentuk budaya politik hibrid antara elitisme, populisme, hingga kapitalisme. Dalam lanskap demikian, pertanyaan mendasar muncul, apakah demokrasi prosedural…

Kegiatan Pendidikan Filsafat dan Keadilan bagi Hakim Lingkungan Peradilan Umum, Agama, Militer, dan Tata Usaha Negara Seluruh Indonesia pada Selasa, 7 April 2026, menghadirkan Prof. Dr. Anhar Gonggong, M.A sebagai pemateri utama dengan topik “Melihat Sejarah Masa Lalu dan Membaca Peradaban Indonesia Masa Depan”, serta dimoderatori oleh Bapak Irvan Mawardi, S.H., M.H, Hakim Yustisial pada Pusat Strategi Kebijakan Hukum dan Peradilan, Badan Strategi Kebijakan dan Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan Peradilan MA RI Sebagai sejarawan senior yang lama bergelut dalam kajian sejarah dan kebudayaan Indonesia, Anhar Gonggong tidak sekadar memaparkan data historis, melainkan mengajak para hakim untuk membaca sejarah sebagai…

Pembuka Di tengah arus reformasi birokrasi yang semakin menguat, pengadilan ditempatkan sebagai institusi yang tidak hanya dituntut adil, tetapi juga terukur. Zona Integritas dan standarisasi mutu hadir sebagai simbol komitmen terhadap transparansi dan akuntabilitas. Melalui indikator, eviden, dan mekanisme evaluasi yang sistematis, pengadilan diharapkan mampu menunjukkan kinerja yang bersih dan profesional. Dalam kerangka tersebut, integritas tidak lagi sekadar nilai, tetapi juga sesuatu yang harus dapat dibuktikan secara administratif. Namun, dalam praktik sehari-hari, muncul kegelisahan yang tidak selalu terucap. Rapat demi rapat, penyusunan dokumen, dan pemenuhan indikator kinerja menyita ruang yang sebelumnya digunakan untuk membaca berkas, mendalami fakta, dan menimbang perkara.…

Ruang musyawarah itu tampak sama seperti hari-hari sebelumnya, meja kayu panjang dengan berkas yang tersusun rapi, kursi-kursi yang tidak pernah benar-benar nyaman, dan udara yang terlalu tenang untuk disebut netral. Namun sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana, ada sesuatu yang berubah, sesuatu yang tidak tercatat dalam buku register perkara, tetapi terasa dalam cara mereka membaca setiap halaman. Seolah-olah teks yang sama kini membuka kemungkinan yang tidak pernah mereka hadapi sebelumnya. Ravindra Karsa duduk di tengah, seperti biasa, dengan sikap yang nyaris tidak pernah berubah sejak hari pertama ia menjadi hakim. Latar belakangnya dari Universitas Dharma Yustika…

Ruang musyawarah itu terasa lebih penuh dari biasanya, padahal hanya ada tiga orang di dalamnya. Ketua majelis, Ravindra Karsa, duduk dengan berkas terbuka di depannya, kacamata sedikit turun dari posisi semula. Di sisi kanan, Elion Prasetra menyandarkan punggung, jari-jarinya saling terkait, sementara di sisi kiri Mahira Sadyana masih membalik halaman dengan ritme yang terlalu cepat untuk disebut membaca dan terlalu lambat untuk disebut sekadar melihat. Perkara itu sudah berjalan berbulan-bulan. Sidang demi sidang, saksi demi saksi. Ruang sidang pernah penuh, pernah juga kosong. Tapi satu hal yang konsisten: perhatian orang-orang terhadap perkara ini tidak pernah benar-benar hilang. “Kalau kita lihat…

Kabar wafatnya Jürgen Habermas pada 14 Maret 2026 lalu, menandai berakhirnya salah satu suara paling konsisten dalam membela rasionalitas publik di dunia modern. Dalam lanskap filsafat sosial kontemporer, Habermas bukan sekadar seorang pemikir produktif tetapi juga penjaga gagasan bahwa demokrasi hanya dapat bertahan apabila warga negara masih percaya pada kekuatan argumen. Ketika Demokrasi Kehilangan Nalar Salah satu ironi terbesar dalam kehidupan politik modern adalah kenyataan bahwa demokrasi sering kali hidup dalam suasana yang semakin miskin rasionalitas. Media sosial dipenuhi polarisasi, ruang publik dipenuhi opini yang tidak selalu berbasis argumen, dan perdebatan politik kerap berubah menjadi kompetisi emosi. Di tengah kondisi…

Pendahuluan Ada kalanya sebuah putusan pengadilan melakukan sesuatu yang lebih dari sekadar menyelesaikan perkara. Ia tidak hanya menutup konflik antara penuntut umum dan terdakwa, tetapi juga mengubah cara masyarakat memahami batas-batas hukum. Putusan semacam ini jarang terjadi. Namun ketika ia muncul, dampaknya sering melampaui ruang sidang. Putusan bebas terhadap Delpedro Marhaen bersama Syahdan Husein, Muzaffar Salim, dan Khariq Anhar oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat melalui Putusan Nomor 742/Pid.Sus/2025/PN.Jkt.Pst berpotensi berada dalam kategori tersebut. Perkara ini pada awalnya terlihat sebagai perkara pidana biasa yang berkaitan dengan unggahan media sosial dan demonstrasi pada Agustus 2025. Namun putusan bebas yang dijatuhkan majelis hakim…