Perdagangan karbon menyimpan potensi sengketa hukum yang tinggi karena nilai ekonomi yang besar dan kompleksitas administratif yang terkait dengan penghitungan unit karbon.
Risiko double counting, manipulasi data pengukuran, serta praktik greenwashing dapat mengganggu integritas pasar karbon nasional.
Ketiadaan hukum acara khusus untuk menangani sengketa karbon di pengadilan menyebabkan ketidakpastian bagi investor dan pelaku usaha. Sistem litigasi nasional—baik di PN maupun PTUN—dinilai belum cukup siap, terutama karena keterbatasan hakim dengan kompetensi teknis di bidang karbon.
Di sisi lain, proyek karbon berbasis lahan berpotensi menimbulkan konflik agraria yang merugikan masyarakat adat dan lokal, sehingga memerlukan perlindungan hukum yang kuat.
Untuk Mendapatkan Berita Terbaru Suara BSDK, Follow Channel WhatsApp: SUARABSDKMARI