Author: Mohammad Khairul Muqorobin

Bogor, 18 Mei 2026 – Dalam rangka meningkatkan kompetensi dan profesionalisme hakim di lingkungan Peradilan Umum dan Mahkamah Syar’iyah Aceh, Badan Strategi Kebijakan dan Diklat Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung RI (BSDK MARI) c.q. Pusdiklat Teknis Peradilan menyelenggarakan Pelatihan Teknis Yudisial Implementasi KUHAP dan Pendalaman Pasal Tertentu KUHP Gelombang 3 Tahun 2026 secara daring. Acara pembukaan berlangsung pada Senin, 18 Mei 2026 dibuka langsung oleh Kepala BSDK, Dr. H. Syamsul Arief, S.H., M.H., dilanjutkan dengan keynote speech serta diskusi interaktif bersama Prof. Dr. Edward Omar Sharif Hiariej, S.H., M.Hum., selaku Wakil Menteri Hukum Republik Indonesia. Paradigma Baru KUHP: Dari Retributif…

Bogor, 18 Mei 2026 – Dalam rangka meningkatkan kompetensi dan profesionalisme hakim di lingkungan Peradilan Umum dan Mahkamah Syar’iyah Aceh, Badan Strategi Kebijakan dan Diklat Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung RI (BSDK MARI) melalui Pusdiklat Teknis Peradilan menyelenggarakan Pelatihan Teknis Yudisial Implementasi KUHAP dan Pendalaman Pasal Tertentu KUHP bagi Hakim Peradilan Umum Gelombang 3 Tahun 2026 secara daring. Acara berlangsung pada hari Senin, 18 Mei 2026, dan dilanjutkan dengan sambutan sekaligus pembukaan secara resmi oleh Dr. H. Syamsul Arief, S.H., M.H., selaku Kepala Badan Strategi Kebijakan dan Diklat Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung RI (BSDK MARI). Dalam sambutannya, Dr. Syamsul Arief…

Pendahuluan Asas ne bis in idem yang secara harfiah bermakna “tidak dua kali untuk hal yang sama” ini merupakan pilar fundamental dalam negara hukum yang menjamin keadilan dan kepastian hukum bagi setiap orang. Secara umum, asas ini melarang seseorang diadili dan dihukum untuk kedua kalinya atas perkara yang sama yang telah diputus oleh pengadilan dan berkekuatan hukum tetap. Dalam konteks hukum pidana, asas ini secara eksplisit ditegaskan dalam Pasal 134 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 (KUHP Nasional) yang menggunakan frasa “perkara yang sama”, menggantikan frasa “perbuatan yang sama” dalam Pasal 76 KUHP lama. Pasal 134 KUHP Nasional menyebutkan bahwa, “Seseorang tidak…

Hukum untuk Manusia, Bukan Manusia untuk Hukum Slogan “Hukum untuk manusia, bukan manusia untuk hukum” memang sudah tidak asing lagi terdengar di telinga kita. Slogan tersebut sejatinya lahir dari paham Hukum Progresif. Penyebaran paham hukum progresif di Indonesia mulanya digagas oleh Satjipto Rahardjo atau yang biasa dikenal dengan Prof. Tjip, seorang Guru Besar Emeritus pada Fakultas Hukum Universitas Diponegoro. Hukum Progresif pada prinsipnya bertolak dari dua komponen basis dalam hukum, yaitu peraturan dan perilaku (rules and behavior). Paham hukum progresif ini berangkat dari dua asumsi dasar. Pertama, hukum adalah untuk manusia, bukan sebaliknya. Bertolak dari asumsi dasar ini, kehadiran hukum bukan…

PULANG PISAU – Pengadilan Tinggi (PT) Palangkaraya menggelar kegiatan pembinaan sekaligus pengawasan dalam rangka Penilaian Sertifikasi Mutu Peradilan Unggul dan Tangguh (AMPUH) di Pengadilan Negeri (PN) Pulang Pisau, Senin (11/5/2026). Rombongan PT Palangkaraya dipimpin langsung oleh Wakil Ketua Bapak Setyanto Hermawan, didampingi Hakim Tinggi Ibu Ninik Hendras Susilowati dan Bapak Bonny Sanggah, serta Panitera R. Soesantyo Aribowo beserta sejumlah pegawai yang turut menjadi tim pengawas daerah. Tentang AMPUH Sertifikasi Mutu Pengadilan Unggul dan Tangguh (AMPUH) merupakan program lanjutan dari Akreditasi Penjaminan Mutu (APM) yang telah berjalan sejak tahun 2014. Program ini menjadi salah satu bentuk pembinaan Direktorat Jenderal Badan Peradilan…

Dalam sebuah forum pendidikan filsafat dan keadilan bagi para hakim dari berbagai lingkungan peradilan se-Indonesia, Rocky Gerung hadir sebagai pemateri dengan tema “Teori Kritis tentang Hukum”. Sesi ketigas belas dari Pendidikan filsafat dan keadilan ini yang semula bersifat satu arah justru berkembang menjadi diskusi yang hidup dan mendalam. Para hakim tidak hanya mendengar, melainkan turut mengajukan kegelisahan, pengalaman, dan gagasan kritis mereka. Penulis telah merangkum mengenai substansi diskusi dari tema yang telah ditentukan dalam forum pendidikan filsafat dan keadilan berikut ini. Norma Sosial di Atas Norma Hukum: Perlunya Demokrasi Deliberatif Salah satu persoalan yang mengemuka adalah gejala “no viral, no…

Pendahuluan Forum Pendidikan Filsafat dan Keadilan bagi Hakim lingkungan peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer, peradilan tata usaha negara, dan Hakim ad hoc seluruh Indonesia ini merupakan ruang istimewa, bukan forum politik, melainkan wahana perjumpaan gagasan-gagasan kritis yang membentuk profesionalitas dan integritas seorang Hakim. Kehadiran Prof. Mahfud MD, dengan latar pengalaman yang merentang dari akademisi, menteri, anggota legislatif, Ketua Mahkamah Konstitusi, hingga calon wakil presiden, menjadi pengingat bahwa wawasan doktrinal semata tidaklah cukup. Keterbukaan Mahkamah Agung melalui BSDK (Badan Strategi Kebijakan dan Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan Peradilan) dalam forum Pendidikan ini untuk menghadirkan narasumber yang justru dikenal kritis terhadap…

Bhopal, 28 April 2026 – Narasumber kedua dalam tema yang sama Cyber Crime, Dr. Harold D’Costa, selaku President of Cyber Security Corporation, Independent Director of Sidcom Ltd, serta pakar di bidang Digital Forensic, Cyber Law, dan anggota Dewan Akademik memaparkan materi yang berkaitan dengan karakteristik penipuan di dunia siber. Internet: Jaringan Publik Tanpa Pemilik Tunggal Mengawali materinya, Dr. Harold D’Costa mengajukan pertanyaan fundamental: “Siapa pemilik internet?” Menurutnya, internet adalah jaringan publik. Tidak ada satu lembaga pun, baik pemerintah maupun swasta, yang dapat mengklaim kepemilikan penuh atas internet. Meskipun terdapat kerangka kerja dan pedoman untuk menjaga keamanan serta perlindungan, secara keseluruhan…

Bhopal, 28 April 2026 – Sekambalinya dari Jabalpur (perjalanan yang pernuh tantangan itu) Para delegasi Kembali melanjutkan sesi kesepuluh short course yang bertema Cyber Crime dalam pelatihan Hakim dan Aparatur Pengadilan Mahkamah Agung Republik Indonesia di National Judicial Academy, Bhopal, India, dengan Dr. Varun Kapoor, Director General Prisons and Correctional Services Madhya Pradesh sekaligus praktisi keamanan siber yang bertindak sebagai narasumber. Dengan gaya penyampaiannya yang interaktif, Dr. Varun Kapoor menjelaskan materi sambil berdiri dan berkeliling di antara para delegasi Indonesia yang duduk melingkar. Ia menegaskan bahwa kejahatan siber merupakan ancaman nomor satu di dunia saat ini, melampaui terorisme, narkotika, atau kecelakaan lalu lintas.…

Penjelasan mengenai sistem e-Court di Peradilan India ini didasarkan pada pemaparan langsung dari Kuldeep Singh, Registrar (pegawai pada bagian yang menangani IT) di Pengadilan Tinggi Negara Bagian Madhya Pradesh (High Court of Madhya Pradesh). Ia memaparkan secara terperinci di hadapan para delegasi dari Indonesia tentang bagaimana ekosistem digital peradilan telah mengubah cara kerja Hakim, advokat, dan aparatur pengadilan lain (panitera dan staf) dalam satu dasbor yang saling terintegrasi. Sistem e-Court di India, sebagaimana dijelaskan oleh Kuldeep Singh, merupakan ekosistem digital terpadu yang dirancang untuk mentransformasi seluruh proses penyelenggaraan peradilan, mulai dari administrasi perkara, manajemen dokumen, hingga fungsi yudisial dan administratif…