Author: Redpel SuaraBSDK

Jakarta — Laporan Tahunan Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 2025 menempatkan transformasi digital sebagai salah satu fondasi penting pembaruan peradilan. Digitalisasi tidak lagi diposisikan sebagai pelengkap administrasi, melainkan sebagai instrumen strategis untuk memperkuat integritas, transparansi, dan akuntabilitas kekuasaan kehakiman. Dalam pidatonya, Ketua Mahkamah Agung menegaskan bahwa pemanfaatan teknologi informasi telah mendorong percepatan layanan peradilan melalui e-court, e-litigasi, hingga pengajuan kasasi dan peninjauan kembali secara elektronik. Tingkat pemanfaatan yang telah melampaui 96 persen menunjukkan bahwa digitalisasi telah menjadi arus utama dalam penyelenggaraan peradilan. Namun demikian, pesan yang mengemuka bukan semata soal kecepatan. Transformasi digital dipahami sebagai upaya memastikan bahwa keadilan semakin…

Jakarta — Laporan Tahunan Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 2025 menegaskan satu dimensi penting peran kekuasaan kehakiman yang kerap luput dari perhatian publik: kontribusi peradilan dalam menjaga dan memulihkan keuangan negara. Melalui putusan-putusan pengadilan, keadilan tidak berhenti pada aspek normatif, tetapi berdampak langsung pada kepentingan fiskal dan kesejahteraan rakyat.Dalam pidatonya, Ketua Mahkamah Agung menyampaikan bahwa sepanjang tahun 2025, total nilai denda dan uang pengganti yang ditetapkan melalui putusan pengadilan mencapai Rp65,7 triliun. Angka ini mencerminkan peran strategis peradilan dalam mendukung pemulihan dan penguatan keuangan negara, khususnya melalui penegakan hukum pidana dan pidana khusus.Capaian tersebut menunjukkan bahwa fungsi yudisial tidak berdiri…

Jakarta — Di balik paparan capaian kinerja dan angka-angka produktivitas, Laporan Tahunan Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 2025 memuat satu pesan yang paling tegas dan mendasar: integritas adalah modal utama peradilan. Tanpa integritas, kinerja tinggi kehilangan makna; tanpa integritas, kepercayaan publik tak akan pernah tumbuh. Tema “Pengadilan Terpercaya, Rakyat Sejahtera” yang diangkat Ketua Mahkamah Agung bukan sekadar slogan normatif. Ia menjadi tesis besar pidato—bahwa kesejahteraan rakyat hanya mungkin lahir dari peradilan yang dipercaya, dan kepercayaan publik hanya tumbuh dari integritas yang dijaga secara konsisten. Dalam pidatonya, Ketua MA menempatkan pengawasan sebagai instrumen penjaga martabat peradilan, bukan semata alat penghukuman. Data…

Buka PDF

Ketua Mahkamah Agung, Sunarto, menyempatkan diri singgah di booth BSDK Mahkamah Agung RI dalam rangkaian Pameran Kampung Hukum. Di sela dialog dan peninjauan inovasi pembelajaran, Ketua MA mencicipi kopi Balacadas, kopi khas BSDK yang sarat makna nilai. Balacadas bukan sekadar sajian minuman. Ia adalah simbol—sebuah akronim nilai yang dihidupi BSDK: Cerdas dan Integritas. Terinspirasi dari kata cadas yang kokoh, kopi Balacadas dimaknai sebagai pengingat bahwa pembinaan aparatur peradilan harus berdiri di atas fondasi pengetahuan yang kuat dan integritas yang tidak goyah. Momen ngopi Balacadas berlangsung cair dan humanis. Gestur sederhana Ketua MA ini justru memancarkan pesan penting: pembinaan peradilan tidak…

Mahkamah Agung Republik Indonesia menggelar Laporan Tahunan sebagai forum pertanggungjawaban kinerja lembaga peradilan sekaligus ruang refleksi institusional atas perjalanan peradilan sepanjang tahun sebelumnya. Agenda tahunan yang digelar pada tanggal 10 Februari 2026 kembali menegaskan komitmen Mahkamah Agung dalam menjaga akuntabilitas, integritas, serta arah pembaruan peradilan di Indonesia. Laporan Tahunan yang digelar di Gedung Mahkamah Agung, Jl. Medan Merdeka Utara Jakarta ini bukan sekadar agenda seremonial. Ia merupakan momentum konstitusional bagi Mahkamah Agung untuk menyampaikan capaian, tantangan, serta strategi ke depan dalam menjawab dinamika penegakan hukum dan tuntutan keadilan masyarakat yang terus berkembang. Di forum inilah wajah peradilan dipertanggungjawabkan secara terbuka—baik…

Karawang – Dalam rangka memperkuat kualitas pelayanan informasi publik, Pengadilan Negeri Karawang menggelar Bimbingan Teknis (Bimtek) Ketiga Dengan Tema Kehumasan Peradilan pada Kamis, 5 Februari 2026, di Ruang Sidang Utama. Kegiatan ini diikuti oleh seluruh hakim dan pegawai sebagai bagian dari upaya membangun komunikasi publik yang profesional dan berintegritas. Bimtek ini menjadi momentum penting bagi Pengadilan Negeri Karawang untuk menyesuaikan pola komunikasi kelembagaan dengan perkembangan teknologi informasi serta meningkatnya kebutuhan masyarakat akan keterbukaan layanan peradilan. Kegiatan dibuka oleh Ketua Pengadilan Negeri Karawang, Santonius Tambunan. Dalam sambutannya, ia menegaskan bahwa fungsi kehumasan merupakan pilar utama dalam menjaga kepercayaan publik terhadap lembaga…

Jakarta — Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, Prof. Dr. Sunarto, S.H., M.H., melantik dan mengambil sumpah jabatan 18 Ketua Pengadilan Tingkat Banding dari tiga lingkungan peradilan—Peradilan Umum, Peradilan Agama, dan Peradilan Tata Usaha Negara—di Gedung Mahkamah Agung, Selasa (3/2). Pelantikan ini menjadi momentum penting konsolidasi kekuasaan kehakiman di daerah, mengingat Pengadilan Tinggi berperan strategis sebagai kawal depan (voor post) Mahkamah Agung dalam fungsi pembinaan dan pengawasan terhadap pengadilan tingkat pertama. Daftar Ketua Pengadilan Tingkat Banding yang Dilantik Adapun 18 Ketua Pengadilan Tingkat Banding yang dilantik, yaitu: Dalam sambutannya, Ketua MA menegaskan bahwa jabatan adalah amanah sementara yang harus ditunaikan dengan…

Konten edukasi hukum yang disajikan Pengadilan Negeri Karawang kembali menarik perhatian publik. Edisi keempat PN Karawang Menjawab tercatat telah ditonton lebih dari 10 ribu kali sejak dipublikasikan pada Jumat, 23 Desember 2026, melalui akun Instagram resmi PN Karawang. Capaian tersebut menempatkan konten ini sebagai salah satu konten edukasi pengadilan dengan jumlah penonton tertinggi di Indonesia. Mengusung tema “Apa Itu PS?”, edisi keempat PN Karawang Menjawab membahas pemeriksaan setempat, yakni tahapan penting dalam pemeriksaan perkara perdata. Pemeriksaan setempat memungkinkan hakim untuk melihat secara langsung, mengetahui secara faktual, dan memastikan objek yang disengketakan para pihak, sehingga memberikan keyakinan yang utuh bagi hakim…

Jum’at 2 Januari pukul 01.01 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP dan KUHAP) resmi berlaku. Menko Kumham Imipas, Yusril Ihza Mahendra selaku Wakil Pemerintah menegaskan, “Pemberlakuan KUHP Nasional dan KUHAP Baru merupakan momentum bersejarah bagi Bangsa Indonesia. Kita secara resmi meninggalkan system hukum colonial dan memasuki era penegakan hukum yang lebih manusiawi, modern, dan berkeadilan.” KUHP baru tidak sekadar mengganti teks hukum lama, tetapi membawa paradigma baru dalam pemidanaan. Penekanan pada keadilan restoratif, proporsionalitas pidana, pidana alternatif non pemenjaraan, prinsip ultimum remedium serta penghormatan…