BANDUNG — Hukum perlu memberi kepastian agar masyarakat dapat memperkirakan bagaimana aturan diterapkan. Namun, kepastian tidak boleh membuat hukum tertutup terhadap persoalan baru. Keseimbangan antara konsistensi dan pembaruan itu menjadi salah satu pesan Ketua Mahkamah Agung, Sunarto, dalam sambutan pembukaan Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2026 di Bandung.
Sunarto menegaskan bahwa kesatuan penerapan hukum bukan berarti menghentikan perkembangan pemikiran. Dalam rapat pleno, perbedaan pandangan dapat dipertemukan, argumentasi diuji, dan perkembangan hukum diarahkan secara lebih sistematis. Karena itu, forum ini diharapkan menghasilkan rumusan yang tidak hanya konsisten, tetapi juga responsif terhadap kebutuhan penyelenggaraan peradilan.
Kepastian memberi dasar bagi kepercayaan
Dalam sambutannya, Ketua MA mengaitkan kepastian hukum dengan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga peradilan. Ia mengutip pemikiran Max Weber mengenai rational-legal authority: tatanan hukum yang diterapkan secara konsisten dan objektif, sehingga masyarakat dapat memperkirakan penerapannya.
Sunarto juga menyoroti hubungan antara kualitas institusi hukum dan kesejahteraan masyarakat. Dengan merujuk perspektif economic analysis of law Richard A. Posner, ia menjelaskan bahwa kepastian hukum dapat membantu penegakan kontrak dan penyelesaian sengketa dengan risiko yang lebih terukur. Sebaliknya, proses hukum yang mahal, rumit, dan tidak pasti berpotensi menghambat kegiatan usaha serta mengalihkan sumber daya untuk menghadapi ketidakpastian.
Gagasan ini menempatkan kepastian hukum sebagai salah satu kondisi yang mendukung kehidupan sosial dan ekonomi. Namun, kepastian bukan berarti setiap perkara harus menghasilkan kesimpulan yang sama tanpa melihat fakta dan konteksnya. Yang perlu dijaga ialah konsistensi dalam menerapkan kaidah dan kemampuan menjelaskan alasan hukum di balik putusan.
Pembaruan sebagai tanggapan terhadap perubahan
Ketua MA juga menekankan bahwa hukum harus mampu menangani persoalan baru dengan pendekatan yang sesuai. Ia mengingatkan bahwa pembaruan hukum tidak selalu berarti mengganti aturan yang telah ada. Pembaruan dapat dilakukan dengan menyesuaikan nilai, asas, dan semangat hukum agar tetap relevan dengan kebutuhan zaman.
Dalam sambutannya, Sunarto mengutip Francis Bacon tentang perlunya menerapkan “obat baru” ketika muncul persoalan baru, serta gagasan Ibnul Qayyim Al-Jauziyyah mengenai perubahan hukum sejalan dengan perubahan waktu, tempat, dan keadaan. Kedua rujukan itu menguatkan pesan bahwa hukum perlu berkembang, tetapi perubahan tersebut harus diarahkan secara bertanggung jawab.
Di sinilah rapat pleno memiliki peran penting. Rumusan yang dihasilkan perlu menjaga kesatuan penerapan hukum sekaligus memberi jawaban atas persoalan yang berkembang dalam praktik. Tantangannya ialah membedakan pembaruan yang beralasan dari perubahan yang justru menimbulkan ketidakpastian baru.
Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2026 berlangsung pada 15–17 November di Bandung. Ketua MA berharap forum itu melahirkan rumusan hukum yang berkualitas dan aplikatif. Ukuran keberhasilannya bukan hanya keseragaman, melainkan kemampuan rumusan tersebut memberi arah yang dapat dipertanggungjawabkan, menjaga kepastian, dan tetap membuka ruang bagi hukum untuk menjawab perubahan.
Untuk Mendapatkan Berita Terbaru Suara BSDK, Follow Channel WhatsApp: SUARABSDKMARI

