BANDUNG — Mahkamah Agung menghadapi jumlah perkara terdaftar tertinggi dalam sejarahnya. Hingga 11 November 2026, perkara masuk mencapai 42.675, meningkat 12,55 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Data tersebut disampaikan Plt. Panitera Mahkamah Agung, Sudharmawatiningsih, dalam laporan kinerja penanganan perkara pada Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 2026, yang berlangsung di Bandung pada 15–17 November 2026.
Laporan itu mencatat bahwa peningkatan beban perkara diimbangi produktivitas yang tinggi, tetapi masih menyisakan pekerjaan pada distribusi berkas dan minutasi perkara. Dari total beban 42.850 perkara—termasuk 175 perkara sisa 2025—MA telah memutus 36.204 perkara atau 84,49 persen, dengan 6.646 perkara masih tersisa.
Kenaikan perkara tidak terjadi merata. Perkara pidana khusus meningkat paling tinggi, sebesar 36,93 persen. Kenaikan juga terjadi pada perkara pidana militer sebesar 15,41 persen, perdata khusus 10,41 persen, TUN atau nonpajak 4,16 persen, dan perdata agama 2,40 persen. Sementara itu, perkara TUN pajak, pidana umum, dan perdata umum mengalami penurunan.
Digitalisasi hampir menyeluruh, ketepatan waktu memutus meningkat
Salah satu capaian yang disorot dalam laporan adalah penggunaan sistem elektronik untuk pengajuan kasasi dan peninjauan kembali. Pada tahun ketiga penerapannya, perkara yang diajukan secara elektronik mencapai 99,12 persen. Hanya 0,88 persen yang masih diajukan secara manual, yang menurut laporan disebabkan kendala teknis.
Laporan juga mencatat ketepatan waktu memutus perkara mencapai 99,78 persen. Artinya, 0,22 persen perkara diputus lebih dari tiga bulan. Pada sisi penyelesaian administrasi setelah putusan, 97,01 persen perkara yang telah diminutasi berada pada rentang satu sampai tiga bulan setelah diputus.
Kepaniteraan MA turut memperbarui sistem untuk menyesuaikan perubahan hukum acara pidana, termasuk pembaruan fitur pada SIAP-MA, SIPP Banding, dan SIPP Pengadilan Negeri. Penyesuaian tersebut mengakomodasi kelengkapan administrasi pengajuan kasasi berdasarkan ketentuan KUHAP baru.
Distribusi berkas dan minutasi masih perlu perhatian
Di balik capaian tersebut, laporan mencatat persoalan pada waktu distribusi berkas elektronik kepada majelis. Berdasarkan ketentuan jangka waktu penanganan perkara, distribusi dari registrasi hingga berkas diterima majelis paling lama 14 hari. Namun, baru 21,85 persen perkara yang memenuhi batas waktu tersebut. Sebagian besar berkas baru diterima majelis setelah lebih dari 30 hari. Laporan menyebut hal ini juga menjadi catatan dalam audit kinerja Badan Pemeriksa Keuangan.
Terdapat pula 597 perkara yang belum ditetapkan majelisnya dan 7.345 perkara yang telah diputus tetapi belum selesai diminutasi. Dari jumlah terakhir itu, 290 perkara atau 3,95 persen telah berusia lebih dari tiga bulan. Data tersebut menunjukkan bahwa kinerja penanganan perkara tidak hanya bergantung pada kecepatan memutus, tetapi juga pada kelancaran distribusi berkas dan penyelesaian administrasi putusan.
Inovasi diarahkan pada layanan dan keterbukaan putusan
Untuk mempercepat penanganan pengaduan layanan, Kepaniteraan mengintegrasikan aplikasi RESPEK dengan SIAP-MA. Pengaduan terverifikasi yang berkaitan dengan keterlambatan penyelesaian perkara dapat diteruskan ke dasbor Ketua Majelis pada SIAP-MA.
Kepaniteraan juga melanjutkan pembangunan Sistem Manajemen Anti Penyuapan serta mengembangkan kurasi putusan penting. Melalui jurnal Garda Peradilan, MA menerbitkan tiga edisi setiap tahun yang memuat 14 putusan pilihan dari tujuh jenis perkara. Inovasi pada SIAP-MA juga dirancang untuk membantu mengidentifikasi putusan yang menarik atau penting agar lebih mudah ditemukan publik melalui Direktori Putusan.
Laporan Plt. Panitera menggambarkan dua sisi kinerja penanganan perkara: capaian produktivitas dan digitalisasi yang terus meningkat, serta titik-titik proses yang masih perlu diperbaiki. Penguatan distribusi berkas, penetapan majelis, dan penyelesaian minutasi akan menentukan seberapa jauh capaian tersebut dapat dirasakan sebagai layanan peradilan yang lebih cepat dan tertib oleh pencari keadilan
Untuk Mendapatkan Berita Terbaru Suara BSDK, Follow Channel WhatsApp: SUARABSDKMARI

