Perubahan iklim telah mendorong dunia mempercepat peralihan dari energi berbasis fosil menuju sumber energi yang lebih bersih. Pembangkit energi terbarukan, elektrifikasi transportasi, dan industrialisasi hijau semakin ditempatkan sebagai bagian dari masa depan pembangunan. Namun, di balik optimisme tersebut, terdapat pertanyaan yang tidak kalah penting. Apakah setiap perubahan menuju energi bersih dengan sendirinya menghasilkan keadilan?
Pertanyaan ini memperoleh relevansi dalam 31st Conference of the Parties (COP31) di Antalya, Türkiye, pada November 2026. Salah satu agenda penting perundingan adalah just transition, yaitu bagaimana proses perubahan menuju ekonomi rendah karbon dilaksanakan secara adil, inklusif, dan tidak meninggalkan kelompok masyarakat yang paling rentan.
Bagi Indonesia dan negara berkembang lainnya, persoalan ini tidak sederhana. Kebutuhan energi, pertumbuhan ekonomi, investasi, dan lapangan pekerjaan harus berjalan bersama komitmen pengurangan emisi. Di tengah keterbatasan pembiayaan dan ketimpangan kemampuan antarnegera, percepatan transisi energi dapat menghadirkan tantangan baru bagi masyarakat yang kehidupannya bergantung pada sektor energi maupun sumber daya alam.
Oleh karena itu, keberhasilan transisi energi tidak cukup dinilai dari penurunan emisi atau meningkatnya penggunaan teknologi bersih. Ia juga harus diukur dari bagaimana manfaat, risiko, dan beban perubahan tersebut didistribusikan.
Ketika Energi Bersih Belum Tentu Berarti Keadilan
Transisi energi merupakan kebutuhan ekologis. Ketergantungan terhadap bahan bakar fosil berkontribusi terhadap emisi gas rumah kaca yang mempercepat perubahan iklim. Karena itu, peralihan menuju energi rendah karbon menjadi bagian penting dari upaya menjaga keberlanjutan kehidupan.
Namun, suatu kebijakan yang memiliki tujuan ekologis tidak dengan sendirinya bebas dari persoalan keadilan.
Pembangunan fasilitas energi terbarukan, misalnya, dapat memerlukan pengadaan lahan yang luas. Pengembangan kendaraan listrik membutuhkan mineral tertentu yang proses penambangannya dapat menimbulkan tekanan terhadap lingkungan dan masyarakat. Sementara itu, pengurangan kegiatan industri berbasis fosil dapat memengaruhi pekerjaan, pendapatan, dan kehidupan masyarakat yang selama ini bergantung pada sektor tersebut.
Keadaan ini memperlihatkan suatu paradoks. Kebijakan yang dimaksudkan untuk mengurangi kerusakan lingkungan secara global dapat melahirkan risiko sosial dan ekologis baru pada tingkat lokal apabila tidak dilaksanakan secara hati-hati.
Dalam perspektif keadilan distributif, persoalannya bukan hanya apakah suatu kebijakan menghasilkan manfaat, melainkan bagaimana manfaat dan bebannya dibagikan.
Pemikiran John Rawls mengenai justice as fairness memberikan landasan filosofis untuk mempertanyakan ketimpangan yang timbul dalam pengaturan kehidupan bersama. Meskipun teori Rawls tidak secara khusus dikembangkan untuk transisi energi, gagasannya mengenai keadilan institusional membantu menjelaskan mengapa pertumbuhan ekonomi atau keuntungan agregat tidak cukup menjadi ukuran suatu kebijakan yang adil.
Dalam konteks transisi energi, pertanyaan tersebut menjadi semakin konkret. Siapa yang memperoleh manfaat ekonomi dari investasi energi bersih? Siapa yang harus kehilangan pekerjaan atau ruang hidup? Apakah masyarakat yang menanggung dampak juga memperoleh bagian yang layak dari manfaat pembangunan?
Persoalan itu berkaitan pula dengan prinsip common but differentiated responsibilities and respective capabilities dalam rezim perubahan iklim internasional. Negara-negara memiliki tanggung jawab bersama menghadapi perubahan iklim, tetapi kemampuan dan keadaan nasionalnya berbeda.
Karena itu, transisi yang adil juga membutuhkan kerja sama dan dukungan yang mempertimbangkan kemampuan negara berkembang, termasuk dalam pembiayaan, teknologi, dan pengembangan kapasitas.
Keadilan transisi energi dengan demikian memiliki dua dimensi sekaligus, yaitu keadilan antarnegara dalam pembagian tanggung jawab global dan keadilan di dalam negara dalam melindungi masyarakat yang terdampak.
Keadilan Tidak Hanya tentang Hasil, tetapi Juga Proses
Selain pembagian manfaat dan beban, transisi energi juga menuntut keadilan dalam proses pengambilan keputusan.
Masyarakat yang kehidupannya terdampak suatu proyek tidak semestinya hanya diposisikan sebagai penerima konsekuensi pembangunan. Mereka memiliki kepentingan yang harus didengar, dipertimbangkan, dan dilindungi melalui mekanisme hukum yang tersedia.
Dalam kajian environmental justice, hal tersebut dikenal sebagai keadilan prosedural, yaitu pentingnya partisipasi bermakna, akses terhadap informasi, serta kesempatan untuk memperoleh perlindungan hukum.
Organisasi Perburuhan Internasional (International Labour Organization atau ILO) melalui Guidelines for a Just Transition towards Environmentally Sustainable Economies and Societies for All tahun 2015 menekankan pentingnya dialog sosial, pekerjaan layak, perlindungan sosial, dan kebijakan yang memperhatikan pekerja serta masyarakat dalam proses transisi.
Dengan demikian, transisi yang adil tidak cukup diwujudkan dengan menciptakan jenis pekerjaan baru. Perlu pula dipastikan bahwa masyarakat yang kehilangan sumber penghidupan memiliki kesempatan memperoleh keterampilan, perlindungan, dan peluang ekonomi yang layak.
Di Indonesia, prinsip pembangunan berkelanjutan dan perlindungan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat memiliki landasan konstitusional, antara lain melalui Pasal 28H ayat (1) dan Pasal 33 ayat (4) UUD 1945.
Lebih lanjut, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup beserta perubahannya menempatkan partisipasi masyarakat, pencegahan pencemaran, dan perlindungan lingkungan sebagai bagian dari tata kelola pembangunan.
Dalam konteks tersebut, transisi energi tidak dapat digunakan sebagai alasan untuk mengabaikan kewajiban perlindungan lingkungan atau hak masyarakat. Label hijau pada suatu kegiatan bukanlah pembebasan dari kepatuhan hukum.
Apabila suatu proyek energi bersih menimbulkan sengketa mengenai perizinan, kerusakan lingkungan, atau pelanggaran hak, karakter proyek tersebut sebagai bagian dari transisi energi tidak dengan sendirinya menentukan benar atau salahnya tindakan yang dipersoalkan.
Di sinilah muncul dimensi keadilan korektif. Ketika kerugian atau pelanggaran hukum terbukti, sistem hukum harus menyediakan mekanisme pertanggungjawaban dan pemulihan yang sesuai.
Suatu pembangunan tidak dapat disebut adil apabila manfaatnya dinikmati secara luas, sementara kerugian yang ditimbulkan dibiarkan menjadi beban kelompok masyarakat tertentu tanpa perlindungan dan pemulihan yang memadai.
Peradilan dalam Menjaga Keadilan Transisi Energi
Ketika persoalan transisi energi memasuki wilayah sengketa hukum, lembaga peradilan memiliki tanggung jawab penting untuk memastikan berlakunya prinsip legalitas, perlindungan hak, dan pertanggungjawaban.
Namun, peran tersebut harus ditempatkan secara proporsional. Hakim bukan pembentuk kebijakan energi dan tidak bertugas menentukan teknologi apa yang harus dipilih pemerintah. Penentuan arah pembangunan, bauran energi, dan kebijakan investasi tetap berada pada lembaga yang berwenang.
Peradilan hadir ketika terdapat perkara yang memerlukan pengujian terhadap tindakan, keputusan, atau tanggung jawab berdasarkan hukum.
Dalam menjalankan fungsi tersebut, hakim perlu memahami bahwa perkara yang berkaitan dengan transisi energi sering kali memiliki kompleksitas ganda. Di satu sisi terdapat kepentingan mitigasi perubahan iklim, sedangkan di sisi lain terdapat risiko kerusakan lingkungan setempat, persoalan hak masyarakat, dan dampak sosial ekonomi.
Penilaian perkara demikian memerlukan kemampuan membedakan manfaat ekologis suatu kebijakan secara umum dengan akibat hukum dari tindakan konkret yang disengketakan.
Prinsip kehati-hatian, pembangunan berkelanjutan, serta kewajiban mencegah kerusakan lingkungan dapat menjadi relevan sepanjang sesuai dengan karakter perkara dan ketentuan hukum yang berlaku.
Akan tetapi, prinsip-prinsip tersebut tidak dapat menggantikan kewajiban hakim untuk menilai fakta, alat bukti, dan hubungan kausalitas secara cermat.
Dalam konteks ini, pendidikan hakim memiliki arti strategis.
Program Sertifikasi Hakim Lingkungan Hidup yang dikembangkan Mahkamah Agung sejak tahun 2012 merupakan salah satu bentuk penguatan kapasitas peradilan menghadapi kompleksitas perkara lingkungan. Seiring perkembangan transisi energi, pendidikan tersebut perlu terus memperhatikan persoalan teknologi rendah karbon, dampak sosial-ekologis, pembuktian ilmiah, perlindungan masyarakat, dan pemulihan lingkungan.
Pendidikan hakim bukan dimaksudkan untuk membentuk kecenderungan terhadap kebijakan pembangunan tertentu, melainkan memperkuat kompetensi dalam memeriksa perkara secara independen, objektif, dan berdasarkan hukum.
Pada akhirnya, transisi energi adalah perjalanan menuju masa depan yang lebih berkelanjutan. Namun, keberlanjutan tidak dapat hanya diukur melalui penurunan emisi. Ia juga harus tercermin dalam penghormatan terhadap hak, pemerataan manfaat, dan perlindungan mereka yang menanggung risiko perubahan.
COP31 mengingatkan bahwa dunia membutuhkan percepatan transisi energi. Akan tetapi, percepatan tersebut tidak boleh menghilangkan dimensi kemanusiaan dari pembangunan.
Keadilan iklim tidak akan sepenuhnya terwujud apabila keberhasilan mengurangi emisi justru dibayar dengan pengabaian hak dan kehidupan masyarakat tertentu.
Karena itu, pertanyaan terpenting bukan semata-mata seberapa cepat dunia beralih menuju energi bersih, melainkan apakah setiap orang memperoleh kesempatan yang adil untuk hidup dalam masa depan yang sedang dibangun.
Sebab, transisi energi yang benar-benar adil bukan hanya mengubah sumber energi, tetapi juga memastikan bahwa tidak ada manusia yang dikorbankan atas nama masa depan yang lebih hijau.
Untuk Mendapatkan Berita Terbaru Suara BSDK, Follow Channel WhatsApp: SUARABSDKMARI

