JAKARTA – Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama (Ditjen Badilag) Mahkamah Agung RI menggelar Bimbingan Teknis (Bimtek) Peningkatan Kompetensi Tenaga Teknis bagi Pimpinan dan Hakim di Lingkungan Peradilan Agama secara hybrid pada Jumat, 20 November 2026, pukul 08.00 hingga 10.00 WIB.
Kegiatan ini mengusung tema “Transformasi Hukum Acara dan Hukum Materiel untuk Mewujudkan Keadilan Substantif di Lingkungan Peradilan Agama.” Dengan menghadirkan narasumber utama Y.M. Dr. Musthofa, S.H., M.H. Hakim Agung Kamar Agama MA RI. Kegiatan diikuti oleh Dirjen Badilag, pejabat Eselon II dan III di lingkungan Ditjen Badilag, Ketua Pengadilan Tinggi Agama (KPTA), Ketua Pengadilan Agama (KPA), para hakim, serta tenaga teknis di seluruh Indonesia.
Acara dibuka oleh MC kemudian diawali dengan menyanyikan Lagu Indonesia Raya dan Lagu Himne Mahkamah Agung RI, dilanjutkan pembacaan doa yang dipimpin oleh Fahadil Amin Al Hasan (Hakim Yustisial Ditjen Badilag). Selanjutnya, sambutan sekaligus pembukaan resmi disampaikan oleh Plt. Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama MA RI, Drs. H. Muchlis, S.H., M.H. Turut mendampingi jalannya acara, Direktur Pembinaan Administrasi Ditjen Badilag, Sutarno, S.T., M.M. Kepala Subdit Pengembangan Tenaga Teknis, Rina Herlina, S.H., M.H.
Dalam sambutannya, Plt. Dirjen Badilag menegaskan bahwa hukum formil dan hukum materiel harus berjalan seiring. Penerapan hukum acara harus dilakukan secara benar dan putusan jangan hanya benar secara hukum, tetapi juga harus mengandung nilai keadilan. “Putusan diharapkan mampu menghadirkan keadilan substantif,” ujarnya. Ia juga menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada Hakim Agung Kamar Agama yang telah berkenan menjadi narasumber.
Dalam paparannya, Y.M. Dr. Musthofa Hakim Agung Kamar Agama MA.RI yang dipandu oleh Moderator Dr. Fitriyadi, S.H.I., S.H., M.H., Hakim Yustisial MA RI. menjelaskan model Harmonisasi Melalui 3 Lapis Norma dalam Transformasi Hukum di Peradilan Agama. Lapis pertama adalah Nilai dan Prinsip Syariah sebagai landasan moral dan kompas tertinggi (maqasid syariah). Lapis kedua adalah Peraturan Perundang-undangan sebagai landasan hukum dan legalitas yang sah dalam NKRI. Sedangkan lapis ketiga adalah Realitas Sosial sebagai landasan kontekstual untuk mempertimbangkan kenyataan hidup dan dinamika masyarakat.
Ketiga lapis tersebut kemudian diwujudkan dalam 4 Pilar Utama Model Harmonisasi Adaptif, yakni Nilai Hukum Islam, Kerangka Hukum Nasional, Penalaran Berbasis Maqasid Syariah, serta Kepekaan Sosial dan Teknologi, agar putusan yang dihasilkan menjadi adaptif dan responsif.
Narasumber menegaskan, hakim harus menjadi yuris normatif sekaligus yuris akademik, dengan tetap berpegang pada nilai-nilai prinsip syariah. Hakim tidak boleh berhenti pada teks pasal, tetapi harus menggali tujuan hukumnya, yakni menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Hukum Islam, lanjutnya, harus menjadi kompas dalam setiap putusan, agar keadilan yang dihadirkan bukan sekadar keadilan formal, melainkan keadilan substantif.
Dalam sesi diskusi interaktif, peserta Bimtek dari lingkungan Peradilan Agama tampak sangat antusias mengajukan pertanyaan kepada narasumber. Berbagai pertanyaan yang disampaikan mencerminkan kepedulian dan keseriusan para pimpinan dan hakim dalam memahami penerapan Transformasi Hukum Acara dan Hukum Materiel di lapangan, khususnya terkait bagaimana mengharmonisasikan Nilai dan Prinsip Syariah, Peraturan Perundang-undangan, dan Realitas Sosial dalam setiap putusan, serta bagaimana menerapkan penalaran berbasis Maqasid Syariah agar putusan yang dihasilkan tidak hanya benar secara hukum, tetapi juga menghadirkan keadilan substantif bagi masyarakat pencari keadilan.
Dampak Transformasi yang Diharapkan Jika model harmonisasi tersebut diterapkan secara konsisten, transformasi ini diharapkan berdampak pada empat hal. Pertama, Kepastian Hukum, yakni kewenangan dan prosedur yang makin jelas dan berkekuatan hukum. Kedua, Akses Keadilan, yakni layanan yang lebih mudah, cepat, dan terjangkau lewat teknologi. Ketiga, Profesionalisme Hakim, yakni peningkatan kompetensi, integritas, dan akuntabilitas hakim. Keempat, Keadilan Substantif, yakni mengutamakan keadilan hakiki, bukan sekadar kepatuhan pada aturan formal.

Untuk Mendapatkan Berita Terbaru Suara BSDK, Follow Channel WhatsApp:
SUARABSDKMARI
