Antalya, Türkiye — Partisipasi Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam 31st Conference of the Parties (COP31) di Türkiye tidak hanya menghadirkan pengalaman Indonesia dalam mengembangkan peradilan lingkungan, tetapi juga membuka ruang dialog mengenai masa depan keadilan iklim dengan masyarakat internasional.
Dalam sesi bertema Strengthening Environmental Enforcement as Catalyst for Climate Change Mitigation di Indonesia Pavilion, Hakim Agung Kamar Pidana sekaligus Kepala Badan Strategi Kebijakan dan Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan Peradilan (BSDK) Mahkamah Agung RI, Dr. Syamsul Arief, S.H., memaparkan materi From Judicial Certification to Climate Justice.
Karena keterbatasan waktu diskusi langsung di panggung, panitia menyediakan aplikasi tanya jawab daring yang memungkinkan audiens menyampaikan pertanyaan kepada narasumber. Melalui fasilitas tersebut, Syamsul Arief menerima 13 pertanyaan yang tercatat berasal dari beragam kalangan internasional, antara lain mahasiswa Türkiye, peneliti Afrika dan Inggris, aktivis Azerbaijan, delegasi Ethiopia, Uni Emirat Arab, dan Norwegia, serta masyarakat Türkiye.
Pertanyaan-pertanyaan tersebut tidak hanya menyoroti program sertifikasi hakim lingkungan Indonesia, tetapi juga menyentuh persoalan independensi peradilan, perlindungan pembela lingkungan, efektivitas pemulihan ekosistem, hingga kemungkinan pengakuan hak-hak alam dalam sistem hukum Indonesia.
Mengukur Keberhasilan Pendidikan Hakim Melampaui Angka Sertifikasi
Salah satu pertanyaan mendasar yang diajukan audiens adalah bagaimana Mahkamah Agung Indonesia mengukur keberhasilan Program Sertifikasi Hakim Lingkungan Hidup yang telah dikembangkan sejak tahun 2012.
Menanggapi pertanyaan tersebut, Syamsul Arief menegaskan bahwa keberhasilan pendidikan hakim tidak dapat dinilai hanya dari jumlah peserta yang telah mengikuti pelatihan.
Hingga tahun 2026, Mahkamah Agung telah melatih 1.903 hakim lingkungan. Namun, ukuran keberhasilan yang sesungguhnya terletak pada kualitas putusan, penggunaan bukti ilmiah, serta kemampuan peradilan dalam melindungi dan memulihkan lingkungan.
Menurutnya, tantangan berikutnya adalah mengevaluasi secara lebih mendalam dampak nyata pendidikan hakim terhadap perkembangan keadilan lingkungan di Indonesia.
Pertanyaan lanjutan dari audiens bahkan menyinggung apakah terdapat bukti bahwa pendidikan hakim telah meningkatkan kualitas putusan lingkungan.

Syamsul Arief menjelaskan bahwa pengaruh pendidikan dapat dilihat melalui perkembangan pengetahuan dan keterampilan hakim, serta berbagai putusan penting yang muncul dalam praktik peradilan Indonesia sepanjang 2012–2026.
Perkembangan tersebut antara lain terlihat dalam penerapan prinsip pertanggungjawaban mutlak (strict liability), prinsip kehati-hatian (precautionary principle), gugatan warga negara (citizen lawsuit), gugatan organisasi lingkungan hidup, gugatan perwakilan kelompok (class action), gugatan pemerintah, dan perlindungan Anti-SLAPP.
Namun, ia tidak menempatkan seluruh perkembangan putusan tersebut sebagai akibat langsung yang telah terbukti secara empiris dari program sertifikasi. Baginya, perubahan yang lebih mendasar adalah berkembangnya cara berpikir, pengetahuan, dan keberanian hakim dalam memeriksa perkara lingkungan.
Independensi Hakim dan Gagasan Pengakuan Hak-Hak Alam
Perhatian audiens internasional juga tertuju pada persoalan independensi hakim ketika perlindungan lingkungan berhadapan dengan kepentingan ekonomi, investasi, dan proyek pembangunan yang didukung pemerintah.
Syamsul Arief menegaskan bahwa hakim bukanlah pihak yang menentang pembangunan. Namun, setiap kegiatan pembangunan harus tetap menghormati hukum dan hak masyarakat yang terdampak.
Dukungan pemerintah terhadap suatu proyek tidak menghapus kewajiban kepatuhan terhadap peraturan lingkungan hidup. Apabila timbul sengketa, pengadilan tetap berkewajiban menilai fakta, alat bukti, dan persyaratan hukum secara independen.
Ia juga menjelaskan relevansi prinsip in dubio pro natura, yaitu pendekatan penafsiran yang mengutamakan perlindungan alam ketika terdapat keraguan dalam menafsirkan hukum lingkungan dan tersedia pilihan penafsiran yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.
Prinsip tersebut tidak berarti hakim boleh mengabaikan alat bukti atau prosedur hukum. Justru independensi dan ketelitian dalam pemeriksaan menjadi syarat agar perlindungan lingkungan memiliki legitimasi yuridis.
Pembahasan semakin menarik ketika audiens mempertanyakan posisi Indonesia terhadap gagasan rights of nature dan environmental guardianship.
Syamsul Arief menjelaskan bahwa kedua konsep tersebut masih berkembang dalam diskursus hukum Indonesia. Secara umum, sistem hukum nasional belum mengakui alam sebagai pemegang hak hukum yang berdiri sendiri.
Namun, perkembangan pemikiran mengenai perlindungan ekologis membuka ruang untuk mengkaji bagaimana kepentingan sungai, hutan, dan ekosistem dapat direpresentasikan melalui mekanisme hukum.
Ia mengungkapkan bahwa BSDK tengah mengkaji konsep environmental guardianship, termasuk kemungkinan keterlibatan orang atau lembaga sebagai pihak yang secara hukum mewakili kepentingan alam.
Dalam beberapa tulisan hukumnya di Suara BSDK, Syamsul Arief juga telah membahas kemungkinan perkembangan hak-hak alam dalam hukum Indonesia.
Menurutnya, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pedoman Mengadili Perkara Lingkungan Hidup menyediakan sejumlah instrumen yang dapat menjadi titik awal pengkajian lebih lanjut, meskipun belum secara eksplisit mengakui environmental guardianship.
Ia membayangkan bahwa perkembangan hukum tersebut pada masa depan mungkin memperoleh bentuknya melalui putusan pengadilan tingkat pertama. Namun, kemungkinan demikian harus tetap berada dalam batas kewenangan dan sistem hukum yang berlaku.
Gagasan ini sekaligus menegaskan perlunya membedakan keberanian hakim dalam mengembangkan penalaran hukum dengan tindakan melampaui kewenangan yudisial.
Melindungi Pembela Lingkungan dan Memastikan Pemulihan Berjalan
Pertanyaan lainnya menyangkut perlindungan terhadap aktivis lingkungan, ilmuwan, dan masyarakat lokal yang memperjuangkan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat.
Menjawab hal tersebut, Syamsul Arief menjelaskan prinsip Anti-SLAPP yang berlandaskan Pasal 66 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
Perlindungan tersebut diperkuat melalui PERMA Nomor 1 Tahun 2023, termasuk pedoman bagi hakim dalam menghadapi perkara yang berkaitan dengan partisipasi masyarakat dalam perlindungan lingkungan.
Ia menegaskan bahwa masyarakat tidak semestinya menghadapi kriminalisasi atau gugatan yang tidak patut hanya karena menjalankan haknya untuk memperjuangkan lingkungan hidup. Tugas hakim adalah memastikan perlindungan yang disediakan oleh hukum benar-benar bekerja dalam proses peradilan.
Selain itu, audiens mempertanyakan bagaimana pengadilan dapat memastikan bahwa pembayaran ganti kerugian dan perintah pemulihan lingkungan benar-benar dilaksanakan.
Syamsul Arief menjelaskan tiga kebutuhan utama, yakni rumusan putusan yang jelas, kerja sama antarlembaga dalam pelaksanaan putusan, serta pengawasan efektif terhadap tindakan pemulihan.
Menurutnya, putusan yang baik belum cukup apabila kerusakan lingkungan tetap dibiarkan tanpa pemulihan yang nyata.
Persoalan tersebut juga berkaitan dengan tantangan pembuktian ilmiah, penghitungan kerugian ekologis, dan hubungan kausalitas dalam perkara perubahan iklim. Karena itu, penguatan pendidikan hakim perlu terus mencakup kemampuan memahami ilmu pengetahuan lingkungan dan metode pemulihan ekosistem.
Mendorong Kerja Sama Internasional untuk Pendidikan Peradilan
Salah satu perhatian penting dalam dialog tersebut adalah kebutuhan kerja sama internasional untuk memperkuat pendidikan hakim lingkungan hidup.
Syamsul Arief menyampaikan tiga bidang kerja sama yang diharapkan dapat dikembangkan, yakni dukungan pembiayaan pendidikan, pertukaran pengetahuan dan pengalaman, serta studi komparatif dengan negara-negara yang memiliki praktik baik dalam penegakan hukum lingkungan.
Ia turut mengapresiasi dukungan internasional bagi perlindungan lingkungan Indonesia, termasuk kontribusi Norwegia melalui berbagai program pendanaan perlindungan hutan.
Menurutnya, perlindungan hutan, satwa liar, dan keanekaragaman hayati tidak cukup hanya didukung oleh kebijakan konservasi. Penguatan institusi penegak hukum, termasuk pendidikan hakim, juga perlu memperoleh perhatian dalam kerja sama lingkungan internasional.
Dalam konteks tersebut, Syamsul Arif bahkan mengemukakan gagasan agar donor internasional mempertimbangkan alokasi hingga 30 persen dari hibah lingkungan untuk penguatan pengetahuan dan kapasitas hakim dalam hukum lingkungan serta keadilan iklim.
Angka tersebut disampaikan sebagai usulan untuk dipertimbangkan oleh pihak donor, bukan sebagai kesepakatan pendanaan yang telah dicapai.
Ia menegaskan bahwa dukungan semacam itu harus tetap menghormati independensi peradilan dan mengikuti ketentuan pendanaan yang berlaku.
Bagi Kepala BSDK, investasi dalam pendidikan hakim merupakan bagian dari investasi jangka panjang bagi perlindungan hutan, keanekaragaman hayati, dan masa depan bumi.
Bumi Membutuhkan Hakim yang Baik
Di antara pertanyaan yang diajukan, terdapat pula pertanyaan mengenai apakah hakim seharusnya menjadi aktivis lingkungan.
Syamsul Arief menjawab secara tegas bahwa hakim tidak boleh berubah menjadi aktivis politik ataupun aktivis lingkungan. Hakim harus tetap independen dan tidak memihak.
Namun, sikap tidak memihak bukan berarti mengabaikan hukum lingkungan maupun bukti ilmiah. Hakim tetap berkewajiban melindungi hak-hak yang dijamin oleh hukum, termasuk hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat.
Pandangan tersebut merangkum pesan penting yang disampaikan Syamsul Arief sepanjang dialog dengan audiens internasional. Peradilan membutuhkan hakim yang tidak hanya memahami norma hukum, tetapi juga menghormati ilmu pengetahuan dan berani menjalankan kewenangannya secara independen.
Dalam pesan penutup yang disiapkannya untuk forum COP31, Syamsul Arief kembali menegaskan bahwa tujuan pendidikan hakim lingkungan bukan semata-mata menghasilkan lebih banyak hakim tersertifikasi, melainkan mentransformasikan pengetahuan menjadi keberanian untuk menegakkan hukum dan melindungi alam.
“The Earth needs good judges.”
Bumi membutuhkan hakim yang baik. Bukan hakim yang bertindak sebagai aktivis lingkungan, melainkan hakim yang independen, adil, memahami ilmu pengetahuan, dan memiliki keberanian melindungi lingkungan melalui hukum.
Menurutnya, generasi mendatang mungkin belum dapat menyampaikan kepentingannya di hadapan pengadilan hari ini. Namun, putusan yang dihasilkan sekarang akan ikut menentukan masa depan kehidupan mereka.
Dengan demikian, dialog dalam forum COP31 menghadirkan pesan yang melampaui pembahasan teknis pendidikan peradilan. Keadilan iklim membutuhkan lembaga peradilan yang terus belajar, mampu memahami perkembangan ilmu pengetahuan, menjaga independensi, dan memastikan perlindungan lingkungan tidak berhenti pada rumusan norma.
Sebab, warisan seorang hakim tidak hanya terletak pada putusan yang dihasilkannya, tetapi juga pada kehidupan yang terlindungi dan masa depan yang turut dijaga melalui penegakan hukum.
Untuk Mendapatkan Berita Terbaru Suara BSDK, Follow Channel WhatsApp: SUARABSDKMARI

