Kajian Hukum Lingkungan, Litigasi Iklim, dan Hak Asasi Manusia
Perubahan iklim bukan lagi sekadar isu lingkungan yang diperdebatkan dalam konferensi tingkat tinggi internasional, melainkan telah bertransformasi menjadi persoalan hukum mendasar yang dibawa hingga ke ruang-ruang pengadilan. Secara saintifik, fenomena ini dipicu oleh meningkatnya suhu permukaan bumi akibat akumulasi Gas Rumah Kaca (GRK) seperti karbon dioksida (CO2), metana (CH4), dan dinitro oksida (N2O) di atmosfer yang memerangkap panas radiasi matahari. Meskipun kerap disamakan oleh masyarakat awam, perubahan iklim memiliki karakteristik hukum yang berbeda dengan pencemaran udara konvensional. Di Indonesia, gas rumah kaca hingga saat ini belum dikategorikan sebagai bahan pencemar udara dalam baku mutu udara ambien maupun baku mutu emisi nasional. Perbedaan mendasar inilah yang menuntut perumusan kerangka regulasi dan pendekatan yudisial yang spesifik untuk mengendalikan laju krisis iklim.
Untuk merespons ancaman tersebut, Indonesia telah membangun arsitektur hukum perubahan iklim yang mencakup peraturan umum seperti Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH) hingga regulasi khusus seperti ratifikasi Perjanjian Paris. Pembaruan kebijakan terus dilakukan, salah satunya melalui penerbitan Peraturan Presiden Nomor 110 Tahun 2025 yang menyempurnakan pengaturan penyelenggaraan Nilai Ekonomi Karbon (NEK) serta pembaruan target kontribusi nasional melalui transisi dari Enhanced Nationally Determined Contribution (ENDC) menuju Second NDC (SNDC). Dalam skema SNDC, Indonesia memperluas cakupan gas yang diatur, memperbarui tahun acuan emisi ke 2019, serta menetapkan target emisi absolut pada tahun 2035 melalui berbagai skenario pembangunan rendah karbon. Selain itu, instrumen ekonomi seperti perdagangan kuota emisi bagi instalasi yang memiliki batas atas emisi dan mekanisme offset emisi diterapkan guna mendorong aksi mitigasi secara terukur.
Di sisi lain, lambatnya aksi mitigasi dan adaptasi oleh negara maupun korporasi telah memicu gelombang litigasi perubahan iklim di berbagai belahan dunia. Gugatan-gugatan ini diajukan ke badan peradilan untuk menuntut pertanggungjawaban hukum atas kontribusi terhadap emisi GRK maupun kegagalan melindungi masyarakat dari dampak pemanasan global. Meskipun demikian, upaya menuntut keadilan iklim di pengadilan menghadapi hambatan konseptual dan pembuktian yang kompleks, terutama terkait hubungan kausalitas (causation). Penggugat sering kali kesulitan membuktikan secara langsung bahwa kerugian spesifik akibat bencana iklim yang mereka alami merupakan akibat langsung dari emisi GRK yang dilepaskan oleh satu pihak tergugat tertentu, mengingat sifat akumulatif dan global dari emisi tersebut.
Dalam praktik peradilan global, muncul berbagai putusan bersejarah (landmark cases) yang berhasil menerobos kebuntuan hukum tersebut melalui pendekatan kehati-hatian dan kewajiban hukum tidak tertulis. Dalam perkara Urgenda melawan Pemerintah Belanda, pengadilan memerintahkan negara untuk meningkatkan target penurunan emisi demi melindungi hak hidup warga negaranya berdasarkan prinsip kehati-hatian. Sementara itu, dalam gugatan Milieudefensie melawan Royal Dutch Shell, pengadilan menegaskan bahwa perusahaan multinasional juga memikul tanggung jawab mandiri untuk menekan emisi karbonnya sesuai target Perjanjian Paris sebagai bagian dari standar kepatutan sosial. Perkembangan ini semakin diperkuat oleh Advisory Opinion Mahkamah Internasional (ICJ) yang menegaskan kewajiban uji tuntas (due diligence) yang ketat bagi negara untuk mencegah kerusakan iklim signifikan, termasuk kewajiban mengatur emisi aktor swasta.
Indonesia memiliki karakteristik unik dalam lanskap litigasi iklim global, yang dikenal dengan pendekatan litigasi perubahan iklim sekunder (secondary climate litigation). Alih-alih menggugat korporasi secara langsung atas dampak perubahan iklim global, pemerintah Indonesia mengajukan gugatan perdata dalam kasus kebakaran hutan dan lahan (karhutla) serta pembalakan liar, seperti pada perkara melawan PT Kallista Alam dan PT Bumi Mekar Hijau. Dalam gugatan-gugatan ini, isu perubahan iklim masuk melalui penghitungan kerugian ekologis dan biaya pemulihan akibat terlepasnya emisi karbon serta hilangnya kemampuan lahan gambut menyerap GRK. Pendekatan ini terbilang inovatif karena menghindarkan penggugat dari beban pembuktian kausalitas dampak iklim yang rumit, meskipun dalam praktiknya masih menyisakan catatan kritis terkait akurasi metode penghitungan karbon dan realisasi pemulihan lingkungan di lapangan.
Selain ranah perdata, isu emisi karbon di Indonesia juga merambah ke ranah hukum pidana melalui penegakan hukum kasus kebakaran hutan dan lahan. Dalam sejumlah putusan pidana, seperti kasus Kosman Vitoni Siboro, pelepasan berton-ton karbon dan gas rumah kaca akibat pembakaran lahan gambut dijadikan dalil dan pertimbangan hakim untuk membuktikan terlampauinya baku mutu lingkungan hidup. Namun, penggunaan emisi GRK sebagai dasar pemidanaan memicu perdebatan serius dari sudut pandang asas legalitas dalam hukum pidana. Karena gas rumah kaca sejatinya tidak tercantum dalam peraturan baku mutu udara ambien Indonesia, penjatuhan sanksi penjara dan denda berdasarkan ukuran emisi GRK berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum serta ketidakadilan proporsionalitas hukuman.
Seiring meningkatnya kesadaran akan dampak katastropik krisis iklim, pendekatan berbasis Hak Asasi Manusia (HAM) menjadi instrumen krusial untuk mengisi kekosongan hukum dalam litigasi iklim. Perubahan iklim secara langsung mengancam pemenuhan hak-hak dasar manusia, mulai dari hak untuk hidup, hak atas kesehatan, hak atas pangan dan air bersih, hingga hak generasi mendatang. Pengakuan global atas keterkaitan ini tercermin dalam pembukaan Perjanjian Paris, Resolusi Majelis Umum PBB tentang hak atas lingkungan hidup yang bersih, sehat, dan berkelanjutan, serta petisi komisi HAM di Filipina terhadap perusahaan-perusahaan penghasil karbon utama dunia (Carbon Majors). Melalui kerangka HAM, negara tidak lagi memiliki diskresi mutlak untuk menunda aksi iklim, melainkan terikat pada kewajiban substantif dan prosedural untuk melindungi warganya dari ancaman bahaya iklim.
Di tingkat nasional, jaminan konstitusional atas hak lingkungan hidup telah tertuang secara tegas dalam Pasal 28H ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Ketentuan ini dijabarkan lebih lanjut dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM serta UUPPLH yang menempatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagai hak asasi sekaligus hak konstitusional warga negara. Konsekuensi dari pengakuan konstitusional ini adalah berlakunya prinsip tanggung jawab negara dan larangan kemunduran perlindungan lingkungan (non-regression), serta hak warga negara atas akses informasi, partisipasi publik, dan akses terhadap keadilan dalam pengelolaan lingkungan hidup.
Kendati landasan konstitusional tersebut sudah tersedia, implementasi perspektif HAM dalam putusan pengadilan lingkungan di Indonesia masih menghadapi tantangan. Hal ini terlihat dalam putusan gugatan warga negara (Citizen Lawsuit) terkait kabut asap di Palangka Raya maupun gugatan pencemaran udara di Jakarta. Dalam kedua perkara tersebut, majelis hakim memang menyatakan bahwa pemerintah telah lalai dan melakukan perbuatan melawan hukum karena gagal memenuhi hak warga negara atas lingkungan hidup yang baik dan sehat. Namun, pengadilan masih cenderung berhati-hati dan enggan melangkah lebih jauh untuk menyatakan secara eksplisit bahwa kelalaian pemerintah dalam mengatasi pencemaran dan krisis lingkungan tersebut merupakan bentuk pelanggaran hak asasi manusia.
Pada akhirnya, pengadilan memegang peranan strategis sebagai garda terdepan dalam mengawal transisi menuju keadilan iklim dan keberlanjutan ekologis. Melalui penafsiran hukum yang progresif, lembaga peradilan dapat menjembatani kesenjangan antara komitmen kebijakan nasional, standar ilmu pengetahuan terbaik, dan perlindungan hak konstitusional warga negara. Dengan mengintegrasikan prinsip kehati-hatian, uji tuntas, serta penghormatan terhadap hak asasi manusia dalam setiap pertimbangan putusannya, pengadilan tidak hanya berfungsi menyelesaikan sengketa, tetapi juga menjadi katalisator utama dalam mendorong akuntabilitas negara dan korporasi menghadapi krisis perubahan iklim.
Untuk Mendapatkan Berita Terbaru Suara BSDK, Follow Channel WhatsApp: SUARABSDKMARI

