A. Pendahuluan
Pembuktian dalam perkara lingkungan hidup tidak dapat disamakan dengan perkara pidana konvensional. Sebab-akibat bersifat kompleks, kerugian sering tidak kasatmata, dan pembuktian bertumpu pada hasil uji laboratorium, pengambilan sampel, serta keterangan ahli lintas disiplin. Di titik inilah hakim dituntut berhati-hati dua kali: memastikan bukti diperoleh secara sah, lalu memastikan bukti itu dapat diandalkan secara ilmiah.
Tulisan ini bertumpu pada Pasal 235 ayat (1) KUHAP 2025 tentang standar keabsahan alat bukti, serta Pasal 72 sampai dengan Pasal 74 Perma Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pedoman Mengadili Perkara Lingkungan Hidup. Pasal 96 UU Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH) dan Pasal 71 Perma Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pedoman Mengadili Perkara Lingkungan Hidup tetap relevan, dengan catatan bahwa kategori alat bukti dibaca melalui Pasal 235 ayat (1) KUHAP 2025. Penulis menelaah kedua instrumen tersebut untuk menjawab satu pertanyaan: dalam urutan apa, dan dengan ukuran apa, hakim menilai bukti?
B. Gerbang Keabsahan: Pasal 235 KUHAP 2025
Pasal 235 ayat (1) KUHAP 2025 menempatkan keabsahan sebagai syarat awal sebelum bobot suatu alat bukti dipertimbangkan. Tiga ketentuan pokoknya adalah:
- Ayat (3): setiap alat bukti harus dapat dibuktikan autentikasinya dan diperoleh secara tidak melawan hukum.
- Ayat (4): hakim berwenang menilai autentikasi dan legalitas perolehan alat bukti.
- Ayat (5): alat bukti yang tidak autentik atau diperoleh secara melawan hukum tidak memiliki kekuatan pembuktian.
Ketentuan ini mengandung dua syarat kumulatif, yakni autentikasi (kebenaran asal dan keutuhan bukti) dan legalitas perolehan (tidak melalui cara yang melawan hukum). Ayat (5) menegaskan konsekuensinya: bukti yang cacat pada salah satu syarat tersebut kehilangan kekuatan pembuktian. Dengan demikian, pasal ini menormakan prinsip exclusionary secara tegas, dan memberi hakim kewenangan aktif, bukan sekadar pasif, untuk menguji kedua aspek tersebut.
Implikasinya, pengujian keabsahan bersifat prejudicial terhadap penilaian bobot: bukti yang gagal melewati gerbang ini tidak perlu dinilai lebih jauh kekuatan ilmiahnya.
C. Pengujian Bukti Ilmiah dan Keterangan Ahli: Pasal 72–73 PERMA 1 Tahun 2023 tentang Pedoman Mengadili Perkara Lingkungan Hidup
1. Objek pengujian
Pasal 72 ayat (1) mengarahkan hakim menguji ketepatan metode, validitas pengambilan sampel, akreditasi laboratorium, serta pendapat ahli dari kedua belah pihak. Pengujian ini menggeser fokus dari sekadar “adanya hasil laboratorium” menjadi “keandalan proses yang menghasilkan hasil tersebut”.
2. Tiga uji keterangan ahli
Pasal 72 ayat (2) menetapkan tiga uji terhadap keterangan ahli, yang sejalan dengan semangat standar keandalan ilmiah:
- Diterima komunitas ilmiah (general acceptance);
- Ada publikasi rujukan;
- Telah melalui telaah sejawat (peer review).
3. Perbedaan pendapat ahli
Apabila ahli berbeda pendapat, Pasal 72 ayat (4) memberi dua opsi bagi hakim: menghadirkan ahli lain, atau memilih salah satu pendapat dengan alasan dalam pertimbangan. Opsi kedua mengandung kewajiban motivasi, sehingga pilihan hakim tidak boleh bersifat ipse dixit dan harus dapat diuji pada tingkat upaya hukum.
4. Kualifikasi ahli
Pasal 73 mensyaratkan kualifikasi berupa disiplin ilmu (minimal S2 atau pengalaman), karya ilmiah, dan keaktifan. Ketentuan ini juga mengakui keahlian kearifan lokal, sehingga pengetahuan masyarakat adat atau komunitas setempat yang teruji dapat dipertimbangkan sebagai keahlian, sejalan dengan karakter perkara lingkungan yang berbasis konteks ekologis dan sosial.
D. Barang Bukti Khusus: Pasal 74 PERMA 1 Tahun 2023 tentang Pedoman Mengadili Perkara Lingkungan Hidup
Pasal 74 mengatur pengecualian praktis bagi barang bukti tertentu:
- Barang bukti berbahaya, beracun, mudah rusak, atau mahal dirawat: tidak harus dihadirkan di persidangan. Cukup berita acara dengan foto, hasil laboratorium, atau sebagian kecil barang bukti.
- Satwa liar hidup: dapat dilepasliarkan, direhabilitasi, atau dititipkan tanpa menunggu putusan inkracht, disertai berita acara dan foto.
Ketentuan ini menyeimbangkan kebutuhan pembuktian dengan perlindungan keselamatan, nilai ekonomis, dan kesejahteraan satwa. Konsekuensinya, kualitas berita acara dan dokumentasi menjadi sangat menentukan karena keduanya menggantikan kehadiran fisik barang bukti dan harus memenuhi syarat autentikasi sebagaimana Pasal 235 ayat (3) KUHAP 2025.
E. Urutan Penilaian Hakim
Bahan ajar merumuskan lima pertanyaan berurutan yang dapat dijadikan kerangka sistematis penilaian:
- Diperoleh secara sah? (legalitas perolehan, Pasal 235 ayat (3)–(5))
- Autentik dan utuh? (chain of custody)
- Andal secara ilmiah? (metode, sampel, akreditasi, tiga uji ahli, Pasal 72)
- Relevan dengan unsur dakwaan? (relevansi pembuktian)
- Bobot bersama alat bukti lain (penilaian menyeluruh dan kesesuaian antaralat bukti)
Urutan ini bersifat hierarkis: tahap 1 dan 2 adalah syarat keabsahan, tahap 3 adalah syarat keandalan, tahap 4 adalah syarat relevansi, dan baru pada tahap 5 hakim menimbang bobot. Pokok penekanannya jelas: keabsahan diuji lebih dahulu, bobot ilmiah sesudahnya, dan alasan menerima atau menolak bukti wajib ditulis dalam pertimbangan.
F. Analisis dan Implikasi Praktis
Pertama, menurut penulis, kewajiban memuat alasan penerimaan atau penolakan bukti dalam pertimbangan memperkuat akuntabilitas putusan dan memudahkan pengujian di tingkat banding dan kasasi. Hakim yang menolak suatu hasil laboratorium perlu menyebut dasarnya: laboratorium tidak terakreditasi, sampel tidak valid, atau rantai penguasaan terputus.
Kedua, bagi penyidik dan penuntut umum, standar ini menuntut disiplin sejak tahap penyidikan. Prosedur pengambilan sampel, pencatatan chain of custody, dan pemilihan laboratorium terakreditasi menentukan apakah bukti lolos gerbang keabsahan.
Ketiga, bagi penasihat hukum, tiga uji keterangan ahli dan syarat kualifikasi dalam Pasal 72–73 PERMA 1 Tahun 2023 tentang Pedoman Mengadili Perkara Lingkungan Hidup menjadi instrumen konkret untuk menguji keterangan ahli pihak lawan.
Keempat, ketentuan barang bukti khusus perlu dijalankan dengan dokumentasi yang rapi, sebab efisiensi tidak boleh mengorbankan autentikasi.
G. Penutup
Penulis berkesimpulan bahwa Pasal 235 KUHAP 2025 dan Pasal 72–74 PERMA 1 Tahun 2023 tentang Pedoman Mengadili Perkara Lingkungan membentuk satu kesatuan standar: bukti harus sah lebih dahulu, kemudian andal secara ilmiah, relevan dengan dakwaan, dan akhirnya ditimbang bersama alat bukti lain. Kerangka lima tahap yang diuraikan di atas diharapkan membantu hakim menyusun pertimbangan yang sistematis, transparan, dan dapat diuji, sekaligus menjaga keseimbangan antara kepastian hukum, keadilan, dan perlindungan lingkungan hidup.
Untuk Mendapatkan Berita Terbaru Suara BSDK, Follow Channel WhatsApp: SUARABSDKMARI

