Pagi itu, 2 Januari 2000, Frans baru lima menit duduk di meja kerjanya sebagai hakim baru. Seorang perempuan bertubuh kecil menghampirinya dan mengajukan tawaran yang ganjil: bersediakah ia memimpin proyek court-annexed mediation, mediasi yang terhubung dengan pengadilan? Frans mengaku belum tahu persis apa arti mediasi. Ia tetap menjawab “ya”, dengan alasan yang ia ceritakan sambil tertawa: ia menyukai sosok perempuan yang menawarinya. Perempuan itu sendiri punya alasan yang lebih masuk akal, yakni latar pendidikan Frans yang memadukan hukum dan psikologi.
Kisah yang dituturkan Frans, kini hakim di Pengadilan Distrik Arnhem, kepada delegasi Mahkamah Agung itu terdengar seperti anekdot ringan. Namun dari meja kerja yang sama lahir salah satu perubahan paling mendasar dalam peradilan Belanda. Bagi kita, kisah itu datang pada saat yang tepat. Mediasi telah diwajibkan melalui Perma Nomor 1 Tahun 2016, dan angkanya mulai bergerak naik. Namun satu pertanyaan belum terjawab: sudahkah mediasi di pengadilan kita menjadi jalan keadilan, atau ia masih sekadar tahapan yang harus dilewati?
Semuanya bermula pada 1997, ketika perempuan tadi menjalankan eksperimen kecil atas restu Kementerian Kehakiman Belanda. Hanya sekitar 45 sengketa administrasi antara warga dan pemerintah yang dimediasi. Hasilnya menjanjikan, tetapi pemerintah tidak lekas puas dan meminta data yang lebih kokoh serta dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Maka digelarlah proyek percontohan di lima kota, mencakup perkara keluarga, perdata, dan administrasi.
Angka kemudian berbicara. Sekitar 80 persen perkara yang dimediasi berakhir dengan kesepakatan. Setelah 2005 program itu diperluas ke seluruh pengadilan dan seluruh tingkatan, dan pada 2010 setiap pengadilan telah memiliki unit mediasi beserta mekanisme rujukan dari ruang sidang. Tingkat keberhasilannya bertahan di kisaran yang sama. Urutan ini patut dicatat: kebijakan dibangun di atas bukti, dan perluasan dilakukan setelah sistemnya terbukti bekerja. Norma tidak diterbitkan lebih dulu sambil berharap praktik akan menyusul.
Bandingkan dengan keadaan kita. Laporan Tahunan Mahkamah Agung 2025 mencatat 39.520 dari 88.365 perkara yang dimediasi berhasil diselesaikan, atau 44,72 persen, naik dari 28,65 persen setahun sebelumnya. Kemajuan itu patut dihargai. Namun angka agregat menyembunyikan jurang yang lebar. Hakim Agung Ennid Hasanuddin pernah mengungkapkan bahwa keberhasilan mediasi di peradilan umum baru sekitar 4 persen, sementara di peradilan agama bisa mencapai 40 persen. Jurang itu menandakan bahwa kita tidak kekurangan norma. Yang tertinggal adalah cara menjalankannya, dan justru di situlah ruang terbesar untuk tumbuh.
Bagian paling menarik dari cerita Frans justru sebuah kegagalan. Timnya, bersama para akademisi, berupaya merumuskan kriteria perkara yang layak dan tidak layak dimediasi. Tidak seorang pun berhasil menemukannya.
Frans menjelaskan sebabnya dengan jernih. Persoalan hidup yang berlapis-lapis datang lebih dulu ke meja pengacara. Di sana ia diterjemahkan menjadi persoalan hukum, dipangkas dimensinya, lalu dikemas dalam berkas. Hakim hanya menerima hasil terjemahan itu. Ia tidak tahu apa yang tersembunyi di balik dokumen, dan tidak tahu apakah ada konflik yang lebih besar yang sebenarnya dapat diurai melalui percakapan.
Kesimpulan mereka sederhana, tetapi mengandung kerendahan hati yang jarang dimiliki lembaga berkuasa: yang paling tahu apakah suatu sengketa dapat dimediasi adalah para pihak sendiri. Pengadilan lalu berhenti menebak dan mulai bertanya.
Pelajaran ini menyentuh jantung persoalan kita. Karena hampir semua sengketa perdata wajib menempuh mediasi, banyak pihak datang karena diharuskan, bukan karena berkehendak. Kuasa hukum kerap hadir sekadar memenuhi syarat, tanpa kewenangan nyata untuk menerima atau mengajukan tawaran damai. Kewajiban prosedural tidak dengan sendirinya melahirkan kesediaan berdamai. Mediator yang sungguh-sungguh menggali kepentingan para pihak, dan tidak berhenti pada posisi yang tertulis dalam gugatan, akan lebih dekat pada kesepakatan daripada mediator yang sekadar memastikan berita acara terisi.
Mediasi, menurut Frans, juga mengubah tanggung jawab hakim. Dahulu hakim hanya punya dua pilihan: memutus atau mendamaikan. Kini ada pilihan ketiga, yaitu merujuk perkara kepada mediator. Mediatornya bukan hakim dan bukan pegawai pengadilan, melainkan mediator eksternal yang memenuhi syarat. Dari puluhan ribu orang yang berpraktik sebagai mediator di Belanda, hanya sekitar 800 yang terdaftar untuk menangani rujukan pengadilan. Kualitas dijaga melalui seleksi, bukan melalui jumlah. Di Indonesia, mediasi di pengadilan masih banyak bertumpu pada hakim mediator yang sekaligus memikul beban perkaranya sendiri. Padahal mediator non-hakim bersertifikat telah diakui, dan Perma Nomor 3 Tahun 2022 tentang mediasi elektronik bahkan memungkinkan mereka bekerja dari luar ruang mediasi pengadilan. Memperluas sekaligus menyeleksi barisan mediator non-hakim adalah salah satu pengungkit yang paling realistis.
Perubahan yang lebih dalam terjadi pada 2014, ketika pendidikan hakim dan praktisi hukum dirombak. Kurikulum tidak lagi semata menumpuk pengetahuan hukum, tetapi juga menanamkan keterampilan bernegosiasi dan mengelola konflik, dengan principled negotiation dari buku Getting to Yes sebagai salah satu pijakannya. Ruang sidang pun berubah. Pola lama, ketika para pihak bergantian menyampaikan posisi lalu hakim menarik diri untuk bermusyawarah, bergeser menjadi dialog. Kewibawaan hakim tidak lagi bersandar semata pada kekuasaan formal jabatannya, tetapi pada kecakapannya berkomunikasi dan memilih intervensi yang tepat. Bagi lembaga pendidikan dan pelatihan hakim kita, ini pekerjaan rumah yang konkret: keterampilan negosiasi dan pengelolaan konflik layak menjadi kompetensi inti setiap hakim, tidak hanya mereka yang bertugas sebagai mediator.
Latar psikologi Frans terasa di sini. Orang yang dikuasai emosi, katanya, tidak sanggup mendengar pihak lain. Ketegangan harus diredakan lebih dulu sebelum kesepakatan dapat dibicarakan, sebuah keterampilan yang jarang diajarkan di fakultas hukum kita.
Para pengacara dibentuk ke arah yang sama. Sebelum perkara diajukan, lazim digelar pertemuan empat orang: dua pihak yang bersengketa dan pengacara masing-masing. Frans memperkirakan sekitar 90 persen kerja mencegah sengketa masuk pengadilan justru dilakukan advokat. Budaya bermufakat tidak turun dari langit. Ia dididik.
Di sini terbuka peluang mediasi pra-litigasi. Upaya damai dijadikan syarat sebelum gugatan diajukan, dan kesepakatan yang tercapai didaftarkan ke pengadilan agar berkekuatan eksekutorial. Gagasan itu menjanjikan.
Pada awalnya tim Frans menganggap mediasi pidana mustahil. Kini Belanda menerapkannya bagi pelaku anak maupun dewasa, dari pencurian, pengancaman, dan kecelakaan lalu lintas hingga kekerasan berat. Syaratnya dijaga ketat: pelaku harus sanggup bertanggung jawab atas perbuatannya, sementara kebutuhan dan kesiapan korban selalu dinilai. Sejak 1 Juli 2026, kesepakatan mediasi bahkan dapat menggantikan kelanjutan proses pidana bila kedua pihak tidak lagi menghendaki penuntutan.
Indonesia sebenarnya tidak berangkat dari nol. Perma Nomor 1 Tahun 2024 telah membuka ruang keadilan restoratif di persidangan pidana, meski dengan kriteria perkara yang terbatas. Yang belum sepenuhnya kita miliki adalah ekosistemnya: mediator yang terlatih dan terseleksi, advokat yang dididik untuk mencari kesepakatan, hakim yang terampil berdialog, serta data yang jujur untuk menguji apakah semua itu bekerja. Data itu perlu dipilah per jenis perkara dan per lingkungan peradilan, agar kita tahu di mana mediasi berhasil, di mana ia macet, dan mengapa.
Dalam diskusi, delegasi Indonesia sempat mengakui bahwa budaya bermediasi di tanah air belum sekuat di Belanda. Pengakuan itu jujur, tetapi tidak boleh menjadi dalih. Ironisnya, kita memiliki modal yang tidak dimiliki Belanda: tradisi musyawarah yang masih hidup di banyak komunitas adat. Yang belum terjadi adalah menjembatani tradisi itu dengan ruang mediasi di pengadilan. Belanda pun tidak memulai dengan budaya yang sudah jadi. Mereka memulai dengan 45 perkara, seorang perempuan yang berani bereksperimen, dan seorang hakim muda yang bersedia belajar dari nol. Kita dapat menempuh jalan serupa: menguji mediasi pra-litigasi, mediator non-hakim, atau mediasi pidana di sejumlah pengadilan percontohan, mengukur hasilnya dengan jujur, lalu memperluas apa yang terbukti bekerja.
Mediasi tumbuh dari kesabaran untuk menguji, mendidik, dan bertanya. Keadilan, dalam pengertian itu, tidak selalu harus dijatuhkan dari balik meja hakim. Kadang ia justru lebih utuh ketika ditemukan bersama oleh mereka yang paling merasakan sengketanya.
Untuk Mendapatkan Berita Terbaru Suara BSDK, Follow Channel WhatsApp: SUARABSDKMARI