Putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap tidak boleh berhenti sebagai dokumen hukum. Keadilan baru benar-benar menemukan maknanya ketika putusan tersebut dapat dilaksanakan dan hak pihak yang dimenangkan benar-benar terpenuhi. Di sinilah eksekusi menjadi ujian nyata bagi wibawa dan efektivitas lembaga peradilan.
Pesan tersebut mengemuka dalam Pelatihan Singkat Eksekusi bagi Ketua, Wakil Ketua, Hakim, dan Panitera Pengadilan Negeri yang diselenggarakan Pusdiklat Teknis Peradilan di Surabaya, 10 s/d 12 November 2026. Pada sesi pertama, Yang Mulia Dr. Heru Pramono, S.H., M.H., berkesempatan menyampaikan materi bertajuk “Pengertian, Asas, Sumber Hukum, dan Permasalahan Eksekusi”.
Dengan pengalaman memimpin Pengadilan Negeri Surabaya selama empat tahun dan beberapa pengadilan negeri lainnya, Hakim Agung Kamar Perdata tersebut membagikan perspektif yang tidak hanya bertumpu pada aspek normatif, tetapi juga pada pengalaman praktis menghadapi berbagai dinamika pelaksanaan eksekusi.
Salah satu pesan yang mengemuka dan menjadi perhatian peserta adalah bahwa kunci pelaksanaan eksekusi terletak pada strategi dan keberanian. Menurut YM Heru, ketika dasar hukumnya telah jelas dan tidak terdapat persoalan transaksional, pengadilan harus berani melaksanakan eksekusi. Sikap tersebut tentu harus tetap berada dalam koridor hukum, kecermatan, dan tanggung jawab jabatan.
Dalam paparannya, beliau mengingatkan bahwa eksekusi pada prinsipnya merupakan pelaksanaan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap. Namun, terdapat pengecualian yang memungkinkan putusan dilaksanakan sebelum berkekuatan hukum tetap, antara lain putusan provisi dan putusan serta-merta (uitvoerbaar bij voorraad), dengan tetap memperhatikan persyaratan dan kehati-hatian sesuai ketentuan yang berlaku.
Perhatian khusus juga diberikan terhadap pelaksanaan putusan verstek. Hakim Agung yang juga Juru Bicara MA tersebut mengingatkan agar pengadilan tidak terburu-buru melaksanakan eksekusi sebelum memastikan bahwa putusan benar-benar telah berkekuatan hukum tetap. Ketelitian dalam memeriksa status hukum putusan menjadi langkah mendasar untuk menghindari kesalahan prosedural yang dapat berakibat serius.
Persoalan eksekusi tanah juga menjadi salah satu bahasan menarik, khususnya mengenai pentingnya konstatering atau pencocokan objek eksekusi. Meskipun mekanisme konstatering tidak secara eksplisit diatur dalam HIR maupun RBg, dalam praktiknya tindakan ini mempunyai kedudukan penting untuk memastikan kesesuaian antara objek dalam amar putusan dengan kondisi faktual di lapangan. Dengan demikian, potensi kekeliruan objek dan sengketa lanjutan dapat diminimalkan.
Beliau juga menjelaskan bahwa sita jaminan (conservatoir beslag) yang telah diletakkan sebelumnya, dalam tahapan pelaksanaan eksekusi beralih menjadi sita eksekusi sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Sementara itu, dalam pelaksanaan eksekusi, permohonan tidak dapat dilakukan secara parsial atau dicicil dengan hanya meminta pelaksanaan sebagian dari kewajiban yang tercantum dalam putusan. Prinsipnya, pelaksanaan eksekusi harus mengacu pada keseluruhan amar putusan yang dimohonkan untuk dilaksanakan.
Menariknya, kegiatan ini tidak berlangsung sebagai paparan satu arah. Sejak awal hingga akhir, suasana pelatihan diwarnai diskusi dan tanya jawab yang intensif. Para peserta secara aktif mengangkat berbagai persoalan konkret, mulai dari kejelasan amar putusan, perbedaan objek eksekusi dengan kondisi lapangan, perlawanan pihak ketiga, hingga berbagai hambatan yang kerap dihadapi pengadilan dalam melaksanakan eksekusi.
Diskusi tersebut memperlihatkan bahwa tantangan eksekusi tidak selalu terletak pada ketiadaan aturan, tetapi juga pada kemampuan aparatur peradilan memahami, menerjemahkan, dan menerapkan norma hukum dalam situasi konkret yang sering kali kompleks.
Pada akhirnya, eksekusi bukan sekadar tahapan akhir dalam hukum acara perdata. Eksekusi merupakan titik temu antara kepastian hukum, tanggung jawab kelembagaan, dan keadilan yang dirasakan masyarakat. Hakim tidak cukup hanya menghasilkan putusan yang benar secara hukum, tetapi juga harus mempertimbangkan sejak awal apakah putusan tersebut dapat dilaksanakan secara efektif. Sebab, putusan yang baik bukan hanya putusan yang benar ketika dibacakan, melainkan putusan yang mampu menghadirkan keadilan ketika dilaksanakan.
Untuk Mendapatkan Berita Terbaru Suara BSDK, Follow Channel WhatsApp: SUARABSDKMARI