Pendahuluan
Dalam hukum acara pidana, pengakuan bersalah kerap diposisikan sebagai pintu masuk bagi penyelesaian perkara melalui jalur yang lebih singkat. Pasal 1 angka 16 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang KUHAP mendefinisikan Pengakuan Bersalah sebagai mekanisme hukum bagi terdakwa untuk mengakui kesalahannya dalam suatu tindak pidana dan kooperatif dalam pemeriksaan dengan menyampaikan bukti yang mendukung pengakuannya dengan imbalan keringanan hukuman.
Definisi tersebut menunjukkan bahwa pengakuan bersalah tidak berhenti pada pernyataan lisan terdakwa, melainkan melekat pada suatu mekanisme hukum yang mencakup pengakuan atas perbuatannya, sikap kooperatif dalam pemeriksaan, penyampaian bukti pendukung, serta imbalan berupa keringanan hukuman. Pada pokoknya, ketika pengadilan menerima perkara pidana dan menilai bahwa syarat pengakuan bersalah telah terpenuhi, perkara kemudian beralih pada proses acara pemeriksaan singkat.
Pada titik ini, terdapat kecenderungan penalaran yang langsung terpaku pada kesimpulan bahwa terdakwa pasti bersalah. Namun, apabila ditelaah lebih mendalam, muncul sejumlah pertanyaan : apakah orang yang mengaku bersalah sudah pasti bersalah? Apakah penilaian kesalahan hanya didasarkan pada pengakuan yang kemudian dituangkan dalam bentuk berita acara kesepakatan? Apakah bentuk kesepakatan pengakuan bersalah mengikat hakim sehingga hakim selalu terpaku pada kesimpulan bahwa perbuatan terbukti, tindak pidana terpenuhi dan terdakwa bersalah, atau justru mengikat hakim sebatas pada penjatuhan pemidanaan yang meringankan apabila proses mengadili terlebih dahulu menyimpulkan bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana? Pertanyaan-pertanyaan tersebut menunjukkan bahwa pengakuan bersalah perlu diposisikan secara tepat dalam struktur penalaran hakim, bukan sekadar dipahami sebagai keadaan yang dengan sendirinya selalu melahirkan pemidanaan.
Pada prinsipnya, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang KUHAP telah mengatur pengakuan bersalah ke dalam beberapa pasalnya. Perlu digarisbawahi, tulisan ini tidak akan membahas secara formil mekanisme pengakuan bersalah tersebut, melainkan mengkajinya dari sudut pandang ajaran mengadili dan ajaran dualistis dalam hukum pidana.
Dalam ajaran dualistis, “bersalah” tidak sama dengan “melakukan perbuatan yang didakwakan”. Bersalah dalam ajaran ini diartikan sebagai memiliki kesalahan sebagai bagian dari pertanggungjawaban pidana. Pertanggungjawaban pidana hanya dapat dipertimbangkan apabila tindak pidana yang didakwakan terlebih dahulu dinyatakan terpenuhi. Oleh karena itu, pengakuan bersalah dalam KUHAP tidak dapat langsung dimaknai sebagai pengakuan atas kesalahan dalam arti pertanggungjawaban pidana. Dengan menggunakan pisau analisis berupa ajaran mengadili yang dirumuskan Sudikno Mertokusumo serta ajaran dualistis yang dirumuskan oleh para ahli hukum pidana, tulisan ini hendak menjawab pertanyaan yang lebih mendasar: apakah pengakuan bersalah merupakan pengakuan terhadap perbuatan yang didakwakan atau sampai pada pengakuan terhadap tindak pidana yang didakwakan maupun kesalahan yang merupakan aspek pertanggungjawaban pidana?.
Pembahasan
Kerangka Ajaran Mengadili: Konstatasi, Kualifikasi, dan Konstitusi
Sudikno Mertokusumo telah membagi penalaran hakim ke dalam tiga tahap berbeda yang oleh Wahyu Surdajat digunakan istilah “ajaran mengadili”. Apabila ajaran mengadili tersebut diterapkan pada perkara pidana, maka berikut ini adalah tahapan yang dapat dilalui oleh hakim dalam membuat pertimbangan.
Pertama, tahap konstatasi, yaitu tahap penentuan fakta hukum untuk menyelesaikan persoalan fakta (question of fact). Pada tahap ini, Hakim hanya menilai apakah berdasarkan alat bukti yang diajukan penuntut umum di persidangan, hakim memperoleh keyakinan bahwa perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti atau tidak. Aspek yang dipertimbangkan hakim sebatas pada aspek fakta: waktu, tempat, dan perbuatan konkret yang dilakukan terdakwa.
Kedua, tahap kualifikasi, yaitu tahap penerapan atau penemuan hukum untuk menyelesaikan persoalan hukum (question of law). Pada tahap ini, hakim menghubungkan unsur-unsur dari rumusan tindak pidana yang didakwakan dengan perbuatan yang telah terbukti sebagai fakta hukum serta menentukan ada tidaknya kesalahan pada diri terdakwa. Di sinilah terjadi proses konkretisasi norma yang bersifat umum kepada peristiwa konkret yang telah dinyatakan terbukti tersebut.
Ketiga, tahap konstitusi, yaitu tahap hakim menetapkan konsekuensi hukum terhadap terdakwa berdasarkan hasil konstatasi dan kualifikasi baik berupa putusan pemidanaan maupun bukan pemidanaan (bebas, lepas dari segala tuntutan hukum dan pemaafan hakim).
Pembedaan ini penting karena persoalan fakta dan persoalan hukum haruslah diselesaikan pada tahap yang berbeda. Persoalan fakta diselesaikan melalui tahap konstatasi yang mengacu pada standar pembuktian hukum acara pidana, yakni minimum dua alat bukti yang sah (autentik dan diperoleh secara tidak melawan hukum) disertai keyakinan hakim. Sementara itu, persoalan hukum diselesaikan melalui tahap kualifikasi yang mengacu pada pengetahuan hukum hakim.
Ajaran Dualistis: Pemisahan Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana
Secara doktriner, ajaran dualistis menegaskan pemisahan antara tindak pidana dan pertanggungjawaban pidana. Tindak pidana menyangkut perbuatan yang memenuhi rumusan dari tindak pidana dan adanya sifat melawan hukum, sementara pertanggungjawaban pidana menyangkut adanya kesalahan pada diri terdakwa. Apabila ajaran ini dihubungkan dengan pengakuan bersalah, maka istilah “bersalah” dalam pengakuan bersalah menurut KUHAP tidak otomatis berarti “memiliki kesalahan”, karena penilaian terhadap kesalahan bagi diri terdakwa merupakan ranah bagi hakim untuk menentukan ada tidaknya pertanggungjawaban pidana.
Ketidakkonsistenan Formulasi Norma Pengakuan Bersalah dalam KUHAP
Ajaran mengadili dapatlah dipahami bahwa pada tahap konstatasi yang dipersoalkan adalah perbuatan yang didakwakan (aspek fakta), sementara pada tahap kualifikasi yang dipersoalkan adalah tindak pidana yang didakwakan yang mencakup pula pertanggungjawaban pidana (aspek hukum). Oleh karenanya, pemahaman terhadap pengakuan bersalah tidak boleh lepas dari kerangka ajaran mengadili maupun ajaran dualistis hukum pidana sebagaimana telah diuraiakan di atas.
Secara normatif, pengakuan bersalah dalam KUHAP diatur dalam tiga pasal yang membedakan formulasi antara pengakuan terhadap perbuatan dan pengakuan terhadap tindak pidana yang didakwakan.
Pertama, Pasal 78 KUHAP, dalam ayat (7) huruf f-nya menyebutkan “bukti dilakukannya tindak pidana oleh Terdakwa untuk memastikan Terdakwa melakukan tindak pidana”. Secara harfiah, frasa ini dapat dimaknai sebagai pengakuan terhadap tindak pidana yang didakwakan. Akan tetapi, Pasal 78 ayat (12) justru mensyaratkan adanya dua alat bukti yang sah dan keyakinan hakim. Jika dihubungkan dengan ajaran mengadili, persoalan alat bukti dan keyakinan hakim hanya berhenti pada tahap konstatasi, yaitu keterbuktian atas perbuatan yang didakwakan. Karena itu, pengakuan bersalah dalam Pasal 78 KUHAP harus dimaknai sebagai pengakuan terhadap perbuatan yang didakwakan dan belum pada tahap pengakuan terhadap tindak pidana yang didakwakan.
Kedua, Pasal 205 ayat (4) KUHAP yang menyebutkan “Dalam hal Terdakwa tidak mengakui perbuatan yang didakwakan kepadanya…”. Frasa “perbuatan yang didakwakan” menegaskan bahwa objek pengakuan tersebut adalah persoalan fakta, bukan persoalan hukum, sehingga Pengakuan bersalah dalam Pasal 205 KUHAP sama dengan Pasal 78 KUHAP, yaitu pengakuan terhadap persoalan fakta yang dapat dipertimbangkan pada tahap konstatasi untuk membantu hakim memperoleh keyakinan apakah perbuatan yang didakwakan itu terbukti.
Ketiga, Pasal 234 ayat (1) KUHAP yang menyebutkan “Terdakwa mengakui semua perbuatan yang didakwakan dan mengaku bersalah melakukan tindak pidana”. Secara tekstual, pasal ini mengandaikan terdakwa mengakui perbuatan yang didakwakan sebagai aspek fakta sekaligus tindak pidana yang didakwakan sebagai aspek hukum. Dari ketiga formulasi tersebut terlihat adanya ketidakkonsistenan pembentuk undang-undang dalam menentukan objek pengakuan. Secara umum perbedaan ini tampak tidak menimbulkan persoalan, tetapi dalam konteks ajaran mengadili, perbedaan tersebut menimbulkan konsekuensi yang berbeda karena penyelesaiannya berada pada tahap yang berbeda pula. Dalam perkara pidana, persoalan fakta harus diselesaikan melalui tahap konstatasi yang diuji melalui alat bukti disertai keyakinan hakim, sedangkan persoalan hukum diselesaikan melalui tahap kualifikasi yang diuji melalui pengetahuan hukum hakim. Ketidakkonsistenan norma tersebut akan membingungkan hakim, apakah pengakuan tersebut dipertimbangkan dalam tahap konstatasi atau sampai pada tahap kualifikasi?
Oleh karena itu, apabila merujuk pada ajaran mengadili, maka ketentuan Pasal 78, Pasal 205, dan Pasal 234 KUHAP harus dimaknai secara tepat dan juga konsisten. Meskipun secara normatif terdapat ketidakkonsistenan yang menyebutkan antara pengakuan perbuatan yang didakwakan maupun pengakuan tindak pidana yang didakwakan, namun melalui ajaran mengadili pembedaan tersebut melahirkan konsekuensi yang berbeda karena penyelesaiannya melalui dua tahap yang berbeda. Agar pengakuan tersebut konsisten dan sesuai dengan ajaran mengadili, maka pengakuan bersalah dalam ketiga pasal di atas haruslah dimaknai sebatas pada pengakuan terhadap perbuatan yang didakwakan pada tahap konstatasi. Mengapa? Karena dalam tahap kualifikasi, yang menjadi tolok ukur pengujian adalah pengetahuan hakim melalui penafsirannya, sehingga memasukkan pengakuan terdakwa ke dalam proses ini justru mengaburkan batas antara konstatir dan kualifisir.
Dengan pemahaman yang konsisten inilah, pengakuan tersebut dapat membantu hakim dalam memperoleh keyakinannya bahwa perbuatan yang didakwakan itu terbukti. Sedangkan persoalan terpenuhi tidaknya unsur dari tindak pidana yang didakwakan maupun ada tidaknya kesalahan pada diri terdakwa adalah wilayah kualifikasi hukum yang merupakan kewenangan mutlak dari hakim.
Karena penafsiran hukum merupakan kewenangan tunggal dari hakim, maka hakim tidak boleh terikat oleh aspek lain, termasuk pengakuan terdakwa sekalipun. Akan timbul absurditas apabila pengakuan terdakwa dianggap mengikat hakim dalam tahap kualifikasi. Misalnya, terdakwa mengakui tindak pidana yang didakwakan, tetapi berdasarkan penafsirannya hakim menilai perbuatan tersebut tidak memenuhi unsur tindak pidana, tidak melawan hukum, atau terdapat alasan pembenar. Atau di sisi lain, meskipun perbuatan tersebut merupakan tindak pidana dan memiliki sifat melawan hukum, akan tetapi terdakwa tidak memiliki kesalahan karena adanya alasan pemaaf.
Pertanyaannya: bagaimana jika terdakwa mengaku bersalah melakukan tindak pidana tetapi menurut penafsiran hukum hakim ternyata perbuatan tersebut bukan merupakan tindak pidana atau kalaupun tindak pidana namun ternyata terdakwa tidak memiliki kesalahan? Jawabannya dapat dilihat dari ketentuan Pasal 250 ayat (1) huruf f KUHAP juncto Pasal 53 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang menunjukan bahwa kewenangan menentukan dasar hukum termasuk menentukan terpenuhi tidaknya dasar hukum tersebut murni dimiliki oleh Hakim dalam menyusun putusannya.
Berdasarkan argumentasi di atas agar proses mengadili tidak menjadi kabur dan konsisten, maka pengertian pengakuan bersalah dalam KUHAP haruslah dimaknai sebatas pada pengakuan terhadap perbuatan yang didakwakan yang dapat membantu hakim pada tahap konstatasi. Adapun tindak pidana yang didakwakan merupakan mutlak hasil penafsiran hakim pada tahap kualifikasi.
Implikasi terhadap Putusan
Dalam ajaran mengadili, terdapat beberapa kemungkinan yang dijatuhkan hakim pada tahap konstitusi terhadap adanya pengakuan bersalah terdakwa.
Pertama, apabila dengan adanya pengakuan bersalah kemudian hakim memperoleh keyakinan bahwa perbuatan yang didakwakan tersebut terbukti akan tetapi berdasarkan penafsiran hakim tidak memenuhi rumusan tindak pidana yang didakwakan atau tidak memiliki sifat melawan hukum, maka putusannya adalah bebas (Pasal 244 ayat (2) KUHAP).
Kedua, apabila dengan adanya pengakuan bersalah kemudian hakim memperoleh keyakinan bahwa perbuatan yang didakwakan tersebut terbukti tetapi berdasarkan penafsiran hakim terdapat dasar peniadaan pidana baik alasan pembenar atau alasan pemaaf, maka putusannya adalah lepas dari segala tuntutan hukum (Pasal 244 ayat (3) KUHAP).
Ketiga, apabila dengan adanya pengakuan bersalah tersebut hakim memperoleh keyakinan bahwa perbuatan yang didakwakan itu terbukti dan berdasarkan penafsiran hakim perbuatan itu memenuhi seluruh unsur tindak pidana, memiliki sifat melawan hukum dan terdakwa memiliki kesalahan, maka putusannya adalah Pemidanaan (Pasal 244 ayat (1) KUHAP).
Keempat, apabila dengan adanya pengakuan bersalah tersebut hakim memperoleh keyakinan bahwa perbuatan yang didakwakan itu terbukti, kemudian perbuatan tersebut berdasarkan penafsiran hakim telah memenuhi seluruh unsur tindak pidana, memiliki sifat melawan hukum dan terdakwa memiliki kesalahan, namun karena terpenuhinya syarat ringannya perbuatan, keadaan pribadi pelaku; dan/atau keadaan pada saat dan setelah terjadinya tindak pidana, maka putusannya adalah Pemaafan Hakim (Pasal 246 ayat (1) KUHAP juncto PERMA Nomor 3 tahun 2026).
Penutup
Pengakuan bersalah tidak dapat dipandang sebagai keadaan yang dengan sendirinya berujung pada putusan pemidanaan. Berdasarkan ajaran mengadili dan ajaran dualistis, pengakuan bersalah dalam KUHAP meskipun formulasinya tidak sepenuhnya konsisten, pada dasarnya harus dimaknai sebagai pengakuan terhadap perbuatan yang didakwakan, bukan sebagai pengakuan yang mengikat hakim mengenai tindak pidana maupun kesalahan. Hakim tetap wajib menilai secara mandiri apakah perbuatan yang diakui tersebut memenuhi unsur tindak pidana, memiliki sifat melawan hukum, dan terdapat kesalahan pada diri terdakwa. Oleh karena itu, pengakuan bersalah tidak selalu pada pemidanaan, melainkan dapat saja berujung pada putusan bebas, lepas dari segala tuntutan hukum, bahkan pemaafan hakim, bergantung pada hasil kualifikasi dan konstitusi hakim dalam menilainya.
Referensi
Mertokusumo, Sudikno, 1988, Hukum Acara Perdata, Liberty, Yogyakarta.
Arief, Barda Nawawi, 2011, Bunga Rampai Kebijakan hukum Pidana, Kencana, Jakarta.
Sudrajat, Wahyu dan Priyo Gunarto, Marcus, 2018, Dekonstruksi Putusan Bebas & Lepas Dari Segala Tuntutan Hukum, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
Untuk Mendapatkan Berita Terbaru Suara BSDK, Follow Channel WhatsApp: SUARABSDKMARI