Sebagai warga asli Pulau Pari, Kepulauan Seribu, Pak Arif Pujianto menyaksikan secara langsung bagaimana krisis iklim perlahan mengikis ruang hidup dan mata pencahariannya. Kenaikan permukaan air laut dan banjir rob yang makin sering terjadi tidak hanya menenggelamkan pulau-pulau kecil di sekitarnya, tetapi juga merusak fasilitas umum, tempat tinggal, serta ekosistem pesisir Pulau Pari. Kesadaran akan ancaman kehilangan tempat tinggal inilah yang mendorong Pak Arif untuk berjuang menuntut keadilan iklim.
Bersama dengan tiga warga Pulau Pari lainnya yaitu Asmania, Mustaghfirin, dan Edi Mulyono Pak Arif melangkah ke ranah hukum internasional. Didampingi oleh organisasi lingkungan seperti WALHI serta lembaga hukum sipil, mereka melayangkan gugatan perdata ke Pengadilan Kanton Zug di Swiss terhadap Holcim Ltd. Holcim dipilih karena merupakan korporasi raksasa produsen semen terbesar dunia yang menyumbang emisi gas rumah kaca berskala masif secara global.
Langkah berat Pak Arif dan rekan-rekannya dimulai secara resmi dengan pengajuan permohonan mediasi pada Juli 2022. Setelah proses konsiliasi gagal di akhir tahun 2022, gugatan perdata secara resmi didaftarkan pada 31 Januari 2023. Gugatan sistemik polluter pays (pencemar membayar) ini menuntut tiga hal mendasar: mitigasi pengurangan emisi CO₂ perusahaan sesuai Perjanjian Paris, kontribusi dana adaptasi lingkungan (seperti penanaman mangrove dan pemecah gelombang), serta ganti rugi atas kerusakan yang telah dialami warga.
Perjuangan Pak Arif menuntut keberanian luar biasa saat ia dan rombongan bertolak langsung ke Swiss untuk mengikuti proses hukum. Di sana, Pak Arif menyampaikan kesaksian hidupnya di hadapan publik dan awak media internasional di depan gedung pengadilan. Pengalaman tersebut menjadi momen bersejarah, menunjukkan suara seorang nelayan dan warga pulau kecil dari Indonesia yang berani berdiri menantang raksasa industri di markas mereka sendiri demi mempertahankan hak asasi atas lingkungan hidup yang layak.
Perjuangan tersebut membuahkan angin segar ketika Pengadilan Kanton Zug mengeluarkan putusan sela pada 17 Desember 2025. Hakim menolak argumen Holcim dan menetapkan bahwa pengadilan sipil Swiss memiliki yurisdiksi, Pak Arif beserta warga memiliki kedudukan hukum (legal standing) yang sah, serta tuntutan ganti rugi dapat ditegakkan secara hukum. Keputusan ini menjadi kemenangan moral yang sangat penting karena menegaskan bahwa perusahaan global tidak bisa lepas dari tanggung jawab atas emisi yang mereka hasilkan.
Meski Holcim mengajukan banding atas putusan sela tersebut pada Februari 2026 dan proses hukum masih terus berjalan, pengalaman Pak Arif telah mencatatkan sejarah baru dalam litigasi iklim transnasional. Langkah berani Pak Arif memberikan dorongan semangat dan pelajaran berharga bagi gerakan keadilan iklim global. Kisah perjuangannya membuktikan bahwa masyarakat rentan yang terdampak krisis iklim mampu menembus batas negara untuk menuntut pertanggungjawaban korporasi demi masa depan pulau dan generasi mendatang.
Untuk Mendapatkan Berita Terbaru Suara BSDK, Follow Channel WhatsApp: SUARABSDKMARI