SuaraBSDK, Bogor — Yang Mulia Bapak Hari Sugiharto, Hakim Agung Kamar Tata Usaha Negara, mengisi materi pada Diklat Lingkungan Hidup angkatan ke 24 yang dilaksanakan di Kampus BSDK, Megamendung, Bogor, Jawa Barat, pada Selasa (10/11/2026).
Dalam kesempatan tersebut, Yang Mulia Bapak Hari Sugiharto menyampaikan beberapa materi penting dengan tema judicial activism dalam mengawal perkara-perkara lingkungan hidup. Menurutnya, hakim-hakim PTUN pada prinsipnya telah melaksanakan judicial activism dalam menangani perkara sehari-hari karena hukum acara PTUN sendiri telah mengatur ke arah sana, misalnya terdapat proses Pemeriksaan Persiapan di mana hakim bisa memberikan saran untuk menyempurnakan gugatan, serta perspektif hukum acara PTUN yang lebih menekankan atau mengutamakan ahli daripada saksi.
Selain itu, Yang Mulia Bapak Hari Sugiharto juga menyoroti filosofi hukum progresif dalam menangani perkara-perkara lingkungan hidup. Dalam pemaparannya, Yang Mulia Bapak Hari Sugiharto menyampaikan bahwa hakim tidak sekadar menjadi penyambung teks kaku undang-undang. Pendekatan hukum progresif menuntut hakim mengedepankan keadilan ekologis substansial daripada prosedural formalis semata. Penyampaian ini beliau sampaikan dalam kerangka perspektif ekosentrisme, di mana lingkungan hidup diakui memiliki nilai intrinsik yang wajib diproteksi. Dalam kaitannya dengan judicial activism, hakim hadir guna menyeimbangkan kepentingan perlindungan lingkungan hidup dengan kepentingan kegiatan pembangunan yang berdampak pada kerusakan dan pencemaran lingkungan hidup.
Lebih lanjut Yang Mulia Bapak Hari Sugiharto mengkritik penerapan hukum yang kaku. Menurutnya, hakim harus berani mengabaikan batasan prosedural lama yang tidak lagi relevan dengan kedaruratan ekologis. Selain itu, dengan judicial activism, hakim juga diharapkan bisa mengisi kekosongan regulasi tertulis (rechtsvinding) lewat penafsiran hukum yang dinamis dan kontekstual.
Adapun teknis judicial activism dalam proses persidangan, Yang Mulia Bapak Hari Sugiharto menyampaikan setidak-tidaknya ada 4 (empat) tahapan yang bisa dilakukan oleh Majelis Hakim, yaitu:
- Dalam memaknai legal standing, hakim harus berani memperluas kriteria legal standing demi mempermudah akses keadilan bagi Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) lingkungan.
- Dalam proses pembuktian, hakim harus aktif memerintahkan pembukaan dokumen yang disimpan Tergugat atau lembaga lain, bahkan hakim bisa melakukan uji lapangan.
- Dalam membedah perkara lingkungan, hakim bisa menerapkan asas kehati-hatian dalam memutus ketika terjadi ketidakpastian bukti ilmiah. Dalam kondisi keraguan ilmiah, asas hukum in dubio pro natura diterapkan untuk mengutamakan keselamatan dan perlindungan lingkungan hidup.
- Dalam memutus perkara, hakim bisa mengeluarkan perintah dwangsom, pemulihan lingkungan, dan lain sebagainya.
Terakhir dalam pemaparannya, Yang Mulia Bapak Hari Sugiharto juga melihat tantangan dan peluang bagi PTUN dalam memeriksa perkara-perkara lingkungan hidup. Menurutnya, masih menguatnya dogma positivisme hukum yang kaku, keterbatasan keahlian sains hakim, serta kuatnya intervensi kepentingan investasi dalam dunia usaha, merupakan beberapa hambatan struktur dan budaya hukum yang masih harus dihadapi para hakim PTUN. Namun demikian, terdapat beberapa peluang yang bisa dioptimalkan untuk mengatasi hambatan-hambatan tersebut, misalnya memperkuat sertifikasi hakim lingkungan, serta penguatan kelembagaan melalui regulasi terpadu.
Penyampaian materi oleh Yang Mulia Bapak Hari Sugiharto tersebut ditutup dengan sesi foto bersama beserta peserta Diklat yang merupakan hakim-hakim PTUN dari berbagai daerah di Indonesia.
Untuk Mendapatkan Berita Terbaru Suara BSDK, Follow Channel WhatsApp: SUARABSDKMARI