Author: Irvan Mawardi

Pelaksanaan Pameran Kampung Hukum dan Laporan Tahunan Mahkamah Agung Tahun 2026 tidak hanya menjadi agenda kelembagaan, tetapi juga ruang refleksi bersama bagi para aparatur peradilan. Dari forum inilah muncul harapan, penegasan nilai, dan pesan moral tentang arah peradilan ke depan. Hakim Agung Hamdi menilai bahwa Kampung Hukum memiliki dimensi edukatif yang penting bagi penguatan wajah peradilan di mata publik. Menurutnya, kegiatan ini tidak semata menampilkan layanan dan informasi, tetapi juga menjadi sarana mendidik—baik bagi masyarakat maupun bagi internal peradilan itu sendiri. Melalui kegiatan seperti talkshow dan dialog terbuka, Kampung Hukum dinilai mampu membangun pemahaman publik sekaligus memperkuat citra Mahkamah Agung…

Sekretaris Mahkamah Agung menegaskan bahwa Pameran Kampung Hukum Tahun 2026 merupakan cerminan komitmen Mahkamah Agung dalam membangun peradilan yang terbuka, berintegritas, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat pencari keadilan. Hal tersebut disampaikan dalam laporan pembukaan Kampung Hukum yang menjadi bagian dari rangkaian kegiatan Laporan Tahunan Mahkamah Agung. Dalam sambutannya, Sekretaris Mahkamah Agung Sugiyanto menyampaikan bahwa Pameran Kampung Hukum diselenggarakan sebagai ruang edukasi dan informasi publik, sekaligus sarana memperkuat pemahaman serta kesadaran hukum masyarakat terhadap sistem peradilan di Indonesia. Tema yang diusung pada tahun ini, “Pengadilan Terpercaya, Rakyat Sejahtera,” disebut merefleksikan nilai dasar dan arah kebijakan Mahkamah Agung dalam membangun peradilan yang…

Pengurus Pusat Ikatan Hakim Indonesia (PP IKAHI) menggelar kegiatan donor darah dalam rangka memperingati HUT ke-73 IKAHI Tahun 2026, sebuah usia yang menandai kematangan organisasi profesi hakim Indonesia. Kegiatan ini dilaksanakan pada 5 Februari 2026 di Lantai 8 Gedung Mahkamah Agung RI, bekerja sama dengan Palang Merah Indonesia DKI Jakarta. Donor darah ini menjadi agenda pembuka dari seluruh rangkaian peringatan HUT IKAHI tahun ini. Sejak pagi hari, suasana lantai 8 Gedung Mahkamah Agung tampak berbeda. Para hakim dan aparatur sipil negara (ASN) secara sukarela hadir, bukan untuk memeriksa berkas perkara, melainkan untuk menyumbangkan darah sebagai wujud kepedulian kemanusiaan. Menurut salah…

Direktur Jenderal Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara Mahkamah Agung RI, Marsekal Muda TNI Dr. Yuwono Agung Nugroho, S.H., M.H, kembali memimpin pembinaan rutin bagi seluruh satuan kerja Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) dan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PT.TUN) se-Indonesia. Kegiatan yang dilaksanakan secara daring ini menjadi forum konsolidasi bulanan untuk memastikan seluruh hakim dan aparatur peradilan tetap bekerja secara sungguh-sungguh, profesional, dan berintegritas. Pembinaan ini tidak ditempatkan sebagai agenda seremonial, melainkan sebagai ruang evaluasi dan pengingat bersama bahwa kepercayaan negara kepada lembaga peradilan harus dijawab dengan tanggung jawab yang setara. Terlebih, momentum pembinaan kali ini…

Hari-hari ini menjadi fase penentuan bagi arah kekuasaan kehakiman di Indonesia. Di Senayan, Komisi III DPR tengah membahas Rancangan Undang-Undang Jabatan Hakim—sebuah regulasi yang bukan sekadar mengatur profesi, tetapi menentukan bagaimana negara memposisikan hakim dalam arsitektur demokrasi dan negara hukum. Pagi tadi, Senin, 26 Januari 2026, Pimpinan Pusat Ikatan Hakim Indonesia (IKAHI) yang dipimpin Ketua Umumnya, Prof. Dr. Yanto, S.H., M.H., menghadiri Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi III DPR. Forum tersebut menjadi ruang strategis bagi hakim untuk menyampaikan pandangan institusionalnya atas RUU Jabatan Hakim yang kini sedang difinalisasi. Pimpinan Pusat IKAHI menegaskan prinsip fundamental: hakim adalah pejabat negara yang…

Di tengah momentum sejarah peningkatan kesejahteraan hakim, Ikatan Hakim Indonesia Pusat mengambil satu langkah sunyi namun strategis: membicarakan uang secara terbuka, jujur, dan berlapis etika. Melalui kegiatan Penguatan Literasi Perencanaan dan Pengelolaan Keuangan sesuai Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim, IKAHI menegaskan bahwa kesejahteraan bukan sekadar angka, melainkan amanah yang menuntut kedewasaan moral. Kegiatan yang digelar Rabu (21/1) secara daring ini diikuti oleh Pengurus Daerah dan Pengurus Cabang IKAHI dari seluruh Indonesia. Ia bukan sekadar forum literasi finansial, tetapi ruang refleksi kolektif tentang bagaimana seorang hakim seharusnya memaknai penghasilan, kekuasaan, dan tanggung jawab etik dalam satu tarikan napas. Momentum…

Awalnya saya mengira Kepala BSDK, Dr. Syamsul Arif, hanya bercanda. Dalam sambutannya pada acara peresmian President Suite di Kampus BSDK pagi itu, ia menyebut satu per satu nama para hakim agung dan pimpinan Mahkamah Agung, lengkap dengan pengalaman serta “rekam jejak” mereka di meja tenis meja. Candaan itu terdengar ringan dan mengundang tawa. Ada yang disebut sebagai langganan juara, ada pula yang dikenal tak pernah absen bermain. Sambutan mengalir santai, seolah menutup seremoni dengan humor segar. Rasa penasaran mulai tumbuh ketika Ketua Mahkamah Agung ikut menimpali dengan candaan. Ia mengaku justru khawatir jika kali ini menang, karena selama ini lebih…

Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia meresmikan fasilitas President Suite yang dimiliki Badan Strategi Kebijakan dan Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan Peradilan (BSDK) pada Kamis (15/1/2026), bertempat di Kampus BSDK, Megamendung, Kabupaten Bogor. Peresmian ini menandai selesainya pembangunan dan penataan sarana prasarana penunjang kegiatan Mahkamah Agung yang dirancang untuk mendukung aktivitas kelembagaan, pendidikan, serta pelatihan aparatur peradilan. Fasilitas President Suite tersebut merupakan bagian dari pengembangan infrastruktur strategis yang dapat dimanfaatkan oleh seluruh warga peradilan di bawah Mahkamah Agung RI. Kegiatan peresmian dihadiri oleh jajaran pimpinan Mahkamah Agung, antara lain Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Yudisial, Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Non-Yudisial,…

Kenaikan tunjangan hakim yang akan mulai berlaku pada Februari mendatang menandai fase baru dalam relasi antara negara dan aparatur peradilan. Janji Presiden yang disampaikan pada awal 2025 di hadapan sekitar 800 Ketua Pengadilan se-Indonesia, dan kembali ditegaskan dalam pidato kenegaraan 16 Agustus, akhirnya berwujud kebijakan konkret melalui terbitnya peraturan pemerintah. Negara, pada titik ini, telah menyatakan keseriusannya untuk memulihkan martabat peradilan melalui kesejahteraan. Meski realisasi kenaikan berada pada kisaran rata-rata 100 hingga 150 persen, kebijakan ini tetap membawa pesan politik hukum yang kuat. Kesejahteraan tidak lagi dapat dijadikan alasan pembenar atas berbagai kelonggaran etik. Justru sebaliknya, ia menjadi penanda bahwa…

Landmark decision, dalam makna yang paling sederhana, adalah cara peradilan berbicara kepada publiknya. Ia memberi sinyal tentang nilai apa yang dijaga, arah apa yang dipilih, dan keadilan seperti apa yang hendak dirawat. Di tengah derasnya perkara dan tuntutan efisiensi, upaya menyaring putusan penting menunjukkan bahwa peradilan tidak semata mengejar kecepatan, tetapi juga kedalaman makna. Dengan merawat preseden, Mahkamah Agung sedang membangun kepercayaan—bahwa hukum bekerja dengan ingatan, nalar, dan tanggung jawab sosial. Di balik hiruk-pikuk perkara yang datang silih berganti, ada satu kerja sunyi yang jarang disorot publik: memilih putusan mana yang layak dikenang, dirujuk, dan dijadikan penunjuk arah. Di sinilah…