Author: Ahmad Junaedi

Pembaruan hukum pidana melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Nasional) membawa perubahan penting dalam cara memandang pemidanaan. Pidana tidak lagi ditempatkan semata-mata sebagai akibat otomatis dari terbuktinya suatu tindak pidana, tetapi harus ditentukan melalui pertimbangan yang rasional, proporsional, dan berorientasi pada keadilan. Dalam konteks tersebut, pedoman pemidanaan dan individualisasi pidana menjadi bagian penting yang harus dipahami oleh hakim. Pedoman pemidanaan memberikan arah dalam menentukan pidana, sedangkan individualisasi pidana memastikan bahwa hukuman yang dijatuhkan benar-benar sesuai dengan karakter tindak pidana dan keadaan konkret pelakunya. KUHP Nasional melalui Pasal 53 menegaskan kewajiban hakim menegakkan hukum dan…

Bogor, 19 Agustus 2026 — Badan Strategi Kebijakan dan Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan Peradilan (Badan Strajak Diklat Kumdil/BSDK) Mahkamah Agung Republik Indonesia melaksanakan upacara peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-81 Mahkamah Agung RI, Rabu (19/8/2026), pukul 08.00 WIB. Upacara yang berlangsung khidmat tersebut dilaksanakan di depan Auditorium BSDK MA dan diikuti oleh jajaran pimpinan, Hakim Tinggi, Hakim Yustisial, pejabat struktural eselon II, III, dan IV, serta seluruh aparatur sipil negara (ASN) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di lingkungan BSDK MA. Bertindak sebagai Inspektur Upacara, Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan Manajemen dan Kepemimpinan (Kapusdiklat Menpim) BSDK MA, Darmoko…

Setiap tanggal 17 Agustus, halaman kantor berubah menjadi ruang yang penuh khidmat. Barisan dirapikan, pakaian dikenakan dengan tertib, bendera Merah Putih dikibarkan, lagu kebangsaan dinyanyikan, dan seluruh peserta berdiri dalam satu sikap sebagai warga negara. Tidak ada yang salah dengan semua itu. Upacara adalah bentuk penghormatan kepada sejarah dan perjuangan para pendiri bangsa. Namun, justru setelah upacara selesai, sebuah pertanyaan patut diajukan: apakah kemerdekaan ikut masuk ke dalam gedung bersama kita, atau ia berhenti di tiang bendera? Pertanyaan ini bukan untuk mengurangi makna peringatan kemerdekaan, melainkan untuk memastikan bahwa kemerdekaan tidak berhenti sebagai seremoni tahunan. Pertanyaan tersebut menjadi penting bagi…

Pendidikan dan Pelatihan Sertifikasi Lingkungan Hidup bagi hakim Peradilan Umum, Peradilan Militer, dan Peradilan Tata Usaha Negara seluruh Indonesia Angkatan XXIII Tahun 2026 secara resmi ditutup pada Jumat, 14 Agustus 2026, bertempat di Gedung Auditorium Badan Strategi Kebijakan Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung RI. Penutupan dilakukan oleh Kepala Badan Strategi Kebijakan Diklat Kumdil Mahkamah Agung RI, YM Dr. H. Syamsul Arief, S.H., M.H., dan dihadiri para hakim tinggi, hakim yustisial dari tiga lingkungan peradilan, pejabat BSDK, serta seluruh peserta pelatihan. Sebanyak 80 peserta mengikuti pendidikan dan pelatihan tersebut, terdiri atas 54 peserta dari Peradilan Umum, 6 peserta…

Badan Strategi Kebijakan dan Diklat Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung RI (BSDK) melaksanakan acara pengantar tugas bagi Bapak H. Effendy Mukhtar, S.H., M.H. dan Ibu Maria Fransiska Wintukan, S.H., M.H. di Ruang Rapat K.9 BSDK, Jumat (14/8/2026) pukul 09.15 WIB. Kegiatan tersebut menjadi bagian dari tradisi kelembagaan setiap kali Hakim Yustisial (HY) memperoleh penugasan atau mutasi ke satuan kerja baru. Acara dihadiri Sekretaris BSDK, Kepala Pusat Manajemen Kepemimpinan (Kapusmenpim), para Hakim Tinggi dan Hakim Yustisial, Widyaiswara, serta keluarga besar BSDK. Kepala Badan Strajak Diklat Kumdil MA, Bapak Dr. H. Syamsul Arief, S.H., M.H., dalam sambutannya menyampaikan bahwa Bapak H. Effendy…

Pelatihan Sertifikasi Lingkungan Hidup bagi Hakim Peradilan Umum, Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara Seluruh Indonesia Angkatan XXIII Tahun 2026 kembali menghadirkan materi yang memiliki relevansi kuat dengan kebutuhan hakim dalam menghadapi kompleksitas perkara lingkungan hidup. Bertempat di BSDK pada Kamis, 13 Agustus 2026, para peserta mendapatkan pembelajaran mengenai “Pembuktian Ilmiah dan Penghitungan Kerugian Perkara Pencemaran Lingkungan Hidup dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (LB3)” yang disampaikan oleh Ir. Eddy Soentjahyo, M.T., Auditor Lingkungan Berisiko Tinggi. Sebagai peserta sekaligus penulis, saya memandang materi ini bukan sekadar bagian dari rangkaian sertifikasi, tetapi merupakan pembelajaran substantif yang menyentuh langsung salah satu…

Jakarta — Rangkaian uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test) calon hakim agung, calon hakim ad hoc HAM, dan calon hakim ad hoc tindak pidana korupsi Mahkamah Agung RI Tahun 2026 memasuki tahapan penting pada Rabu, 12 Agustus 2026. Bertempat di Ruang Rapat Komisi III DPR RI, Gedung Nusantara II Lantai 1, Letkol Chk Sudiyo, S.H., M.H., Wakil Kepala Pengadilan Militer I-04 Palembang, mendapat kesempatan pertama mengikuti wawancara setelah sebelumnya memperoleh nomor urut 1 melalui pengundian. Kehadiran Sudiyo dalam tahapan tersebut juga mendapat perhatian dan dukungan langsung dari jajaran peradilan militer. Hadir Mayor Jenderal TNI Dr. Esron Sinambela, S.H.,…

Pemberlakuan hukum Jinayat di Aceh tidak hanya berbicara tentang norma pidana yang bersumber dari kekhususan daerah, tetapi juga menyentuh persoalan yang lebih mendasar mengenai siapa yang berada dalam jangkauan hukum dan bagaimana hukum tersebut harus diterapkan secara adil. Salah satu persoalan yang menarik untuk dikaji adalah ketika suatu jarimah dilakukan oleh prajurit Tentara Nasional Indonesia (TNI) di wilayah Aceh. Persoalannya menjadi kompleks karena di satu sisi prajurit TNI merupakan subjek yang tunduk pada lingkungan Peradilan Militer, sedangkan di sisi lain perbuatan yang dilakukan dapat memenuhi rumusan jarimah sebagaimana diatur dalam Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat. Pada…

Pembinaan teknis yudisial bukan semata-mata forum untuk membicarakan persoalan teknis peradilan, regulasi, administrasi, maupun dinamika pelaksanaan tugas sehari-hari. Di balik rutinitas tersebut, sesungguhnya terdapat ruang yang lebih luas untuk melakukan refleksi mengenai bagaimana aparatur peradilan menjalani kehidupannya sebagai manusia, sebagai bagian dari keluarga, sekaligus sebagai insan yang mengemban tanggung jawab institusional. Pesan tersebut terasa kuat dalam Pembinaan Teknis Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara Mahkamah Agung Republik Indonesia bulan Agustus 2026 yang dilaksanakan secara daring pada Kamis, 6 Agustus 2026. Kegiatan yang diikuti jajaran Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara seluruh Indonesia tersebut dibuka oleh Marsda TNI…

Salah satu prinsip fundamental dalam hukum pidana adalah bahwa seseorang tidak dapat dipidana hanya karena suatu akibat yang ditimbulkan oleh perbuatannya. Pemidanaan harus didasarkan pada adanya pertanggungjawaban pidana yang lahir dari hubungan antara perbuatan yang dilakukan dengan kesalahan yang melekat pada diri pelaku. Prinsip ini dikenal melalui adagium geen straf zonder schuld, yang berarti tiada pidana tanpa kesalahan. Doktrin tersebut telah lama menjadi dasar perkembangan hukum pidana modern dan tetap dipertahankan dalam KUHP Nasional sebagai bentuk perlindungan terhadap hak asasi manusia sekaligus jaminan bahwa negara tidak menggunakan kewenangan pemidanaan secara sewenang-wenang. Menurut Simons, pertanggungjawaban pidana merupakan konsekuensi hukum yang timbul…