Author: Muhammad Rizqi Hengki

Orang dapat dihukum jika perbuatan yang dilakukan sudah ditentukan sebelumnya bahwa perbuatan itu dilarang dan pelanggarannya diancam dengan pidana. Tidak itu saja, orang yang melakukan perbuatan itu pun harus ada kesalahan. Jika kita berbicara tentang perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana itu kita berbicara tentang criminal act (perbuatan pidana) di mana landasan yang sangat penting adalah asas legalitas (principle of legality). Asas legalitas merupakan salah satu asas yang sangat penting dan sentral dalam hukum pidana. Asas legalitas ini berasal dari doktrin nullum delictum nulla poena sine praevia lege poenali yang berasal dari ahli hukum Jerman, yakni von Feurbach (1775-1833).…

Tanjungpinang – Pengadilan Tinggi Agama (PTA) Kepulauan Riau menyelenggarakan Pertemuan ke-2 Bimbingan Teknis (Bimtek) Pembangunan Pengadilan Berpredikat Informatif Tahun 2026 secara daring melalui Zoom Meeting, Jum’at, (19/6/2026) yang dihadiri oleh Ketua, Wakil Ketua, Hakim Tinggi, Panitera, Sekretaris, Pejabat Struktural dan Fungsional, Pelaksana di lingkungan PTA Kepulauan Riau serta Ketua, Wakil Ketua, Hakim, Panitera, Sekretaris, Pejabat Struktural dan Fungsional, Pelaksana di lingkungan Pengadilan Agama (PA) sewilayah PTA Kepulauan Riau baik yang Work From Office (WFO) maupun yang Work From Home (WFH). Pada kesempatan ini, materi disampaikan oleh Panitera Muda Banding sekaligus PPID Pelaksana, Drs. H. Ishak, dengan tema “Mengenal Pelaksana Layanan…

Dokumentasi Penulis Tanjungpinang – Ketua Pengadilan Tinggi Agama (PTA) Kepulauan Riau, Dra. Hj. Rosliani, S.H., M.A., didampingi Wakil Ketua PTA Kepulauan Riau, Drs. H. Usman, S.H., M.H., secara resmi melepas kontingen Persatuan Tenis Warga Pengadilan (PTWP) Daerah PTA Kepulauan Riau, Rabu (10/6/2026) bertempat di Aula Kantor PTA Kepulauan Riau untuk mengikuti Kejuaraan Nasional (Kejurnas) Tenis Beregu ke-20 Piala Ketua Mahkamah Agung RI yang akan berlangsung pada tanggal 12 hingga 16 Juni 2026 di Kota Malang, Jawa Timur. Dalam sambutannya, Ketua PTA Kepulauan Riau mengajak seluruh anggota kontingen untuk menjunjung tinggi sportivitas, disiplin, dan kekompakan selama mengikuti pertandingan. Prestasi yang diraih…

Tanjungpinang – Pengadilan Tinggi Agama (PTA) Kepulauan Riau menyelenggarakan Pertemuan ke-1 Bimbingan Teknis (Bimtek) Pembangunan Pengadilan Berpredikat Informatif Tahun 2026 secara daring melalui Zoom Meeting, Jum’at, (5/6/2026) yang dihadiri oleh Ketua, Wakil Ketua, Hakim Tinggi, Panitera, Sekretaris, Pejabat Struktural dan Fungsional, Pelaksana di lingkungan PTA Kepulauan Riau serta Ketua, Wakil Ketua, Hakim, Panitera, Sekretaris, Pejabat Struktural dan Fungsional, Pelaksana di lingkungan Pengadilan Agama (PA) sewilayah PTA Kepulauan Riau baik yang Work From Office (WFO) maupun yang Work From Home (WFH). Bimtek ini merupakan bagian dari komitmen organisasi dan upaya PTA Kepulauan Riau dalam memperkuat implementasi keterbukaan informasi publik serta meningkatkan…

Badan Pengawasan Mahkamah Agung Republik Indonesia (Bawas MA RI) bekerja sama dengan Direktorat Pendidikan dan Pelatihan Antikorupsi Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia (KPK RI) menyelenggarakan Kelas E-Learning Konflik Kepentingan Tahun 2026 yang dimulai hari ini, Senin (25/5) sebagai upaya memperkuat integritas aparatur peradilan dan budaya antikorupsi di lingkungan Mahkamah Agung RI. Kegiatan pembelajaran daring ini dirancang secara sistematis melalui tahapan pre-test, 4 (empat) modul pembelajaran, post-test guna mengukur pemahaman peserta terhadap materi yang diberikan. Pada Modul 1, peserta diajak mengenali dasar-dasar konflik kepentingan serta bentuk-bentuk yang kerap terjadi dalam pelaksanaan tugas dan pelayanan publik. Selanjutnya, Modul 2 membahas konflik kepentingan…

Problematika pelaksanaan nafkah anak pasca perceraian masih menjadi persoalan serius dalam praktik peradilan di Indonesia. Tidak sedikit putusan pengadilan agama maupun pengadilan negeri yang telah berkekuatan hukum tetap justru tidak dapat dilaksanakan secara efektif karena pihak yang dibebani kewajiban nafkah mengabaikan amar putusan. Kondisi tersebut pada akhirnya mendorong sebagian pihak untuk menempuh jalur pidana dengan mendalilkan adanya penelantaran anak sebagaimana diatur dalam Pasal 76B juncto Pasal 77B Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Pasal 49 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga atau Pasal 428 Undang-Undang…

Tanjungpinang – Pengadilan Tinggi Agama (PTA) Kepulauan Riau sebagai badan publik yang diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik serta Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 2-144/KMA/SK/VIII/2022 tentang Standar Pelayanan Informasi Publik di Pengadilan akan menyelenggarakan kegiatan Bimbingan Teknis (Bimtek) dengan tema “Pembangunan Pengadilan Berpredikat Informatif Tahun 2026” secara daring sebagai bentuk komitmen pimpinan dan organisasi dalam mendukung implementasi keterbukaan informasi publik sekaligus pemenuhan indikator badan publik berpredikat informatif. Berdasarkan Surat Ketua PTA Kepulauan Riau Nomor 269/KPTA.W32-A/DL1.10/V/2026 tanggal 12 Mei 2026 tentang Pemanggilan Peserta Bimbingan Teknis Secara Daring, adapun peserta kegiatan terdiri atas Ketua, Wakil Ketua, Panitera,…

Muncul dan berkembangnya kejahatan korporasi dan elite capture serta kejahatan di bidang ekonomi lainnya, secara tidak langsung membenarkan adanya anggapan bahwa peningkatan kejahatan berjalan seiring dengan peningkatan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta taraf kehidupan sosial ekonomi masyarakat. Pada realitasnya, justru kemajuan di bidang ekonomi yang didukung teknologi digital itulah yang acapkali menjadi salah satu penyebab terjadinya kejahatan oleh mereka yang memiliki status ekonomi sosial tinggi (white collar crime) ataupun kalangan profesional dan korporasi. Fenomena Elite Capture dan Korporatokrasi Secara sederhana, elite capture dapat diterjemahkan sebagai sikap atau tindakan yang dilakukan sekelompok orang untuk memengaruhi pembuatan suatu keputusan sehingga hasilnya dapat…

Natuna – Dalam rangka memperkuat akuntabilitas kinerja dan peningkatan kualitas pelayanan publik, Pengadilan Tinggi Agama (PTA) Kepulauan Riau melaksanakan kegiatan pengawasan daerah periode triwulan II di Pengadilan Agama (PA) Natuna selama 3 (tiga) hari, pada Selasa – Kamis (5-7/5/2026). Tim pengawasan daerah dipimpin oleh Hakim Tinggi, Drs. Nazaruddin, M.H.I., sebagai Ketua Tim dengan dibantu H. Ridwan, S.H., M.H., dan Rofiq Kurniawan, S.I.P. Kegiatan yang dihadiri oleh Ketua, Hakim, Panitera, Sekretaris, serta seluruh aparatur di lingkungan PA Natuna ini menjadi bagian dari agenda pengawasan rutin guna memastikan penyelenggaraan peradilan berjalan sesuai prinsip transparansi, profesionalitas, dan integritas. Pengawasan daerah tidak semata dimaknai…

Natuna – Pengadilan Tinggi Agama (PTA) Kepulauan Riau terus memperkuat komitmen reformasi birokrasi melalui pembinaan pembangunan Zona Integritas di Pengadilan Agama (PA) Natuna. Kegiatan tersebut dipimpin langsung oleh Ketua PTA Kepulauan Riau, Dra. Hj. Rosliani, S.H., M.A., pada Kamis (7/5/2026), bertempat di Ruang Sidang PA Natuna. Turut hadir Hakim Tinggi, Panitera, Panitera Pengganti, serta Kasubbag Pelaporan dan Keuangan PTA Kepulauan Riau, yang diikuti oleh Ketua, Hakim, Panitera, Sekretaris, dan seluruh aparatur PA Natuna. Dalam arahannya, Rosliani menegaskan bahwa pembangunan Zona Integritas bukan sekadar memenuhi administrasi penilaian, melainkan membangun budaya kerja yang berintegritas, profesional, dan berorientasi pada pelayanan masyarakat. Seluruh aparatur…