Kamis, 12 November 2026, Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Rakabuming Raka menyerahkan surat pengunduran diri kepada Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka, lalu kepada Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI Ahmad Muzani di Senayan. Dalam surat itu Gibran menyatakan berhenti dari jabatan Wakil Presiden “atas permintaan sendiri” dan memohon MPR menindaklanjutinya sesuai Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945). Muzani menyampaikan bahwa surat tersebut tidak memuat alasan khusus, dan MPR menjadwalkan rapat gabungan pada Jumat, 13 November 2026, untuk membahas pengisian jabatan Wakil Presiden. Sekilas, peristiwa ini tampak seperti penyelesaian yang rapi bagi polemik berkepanjangan. Namun tulisan ini berpendapat sebaliknya, pengunduran diri tersebut sebaiknya ditolak, dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) harus melanjutkan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) hingga ke Mahkamah Konstitusi (MK).
Alasannya bermula dari dua putusan pengadilan. Putusan Pertama pada 6 Oktober 2026, dalam Putusan MK Nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026, Mahkamah dalam pertimbangannya tidak menemukan bukti meyakinkan berupa ijazah, sertifikat, atau diploma luar negeri yang dapat menjadi dasar penyetaraan pendidikan setara SMA bagi Gibran, meski pun amar Putusannya menyatakan permohonan tidak dapat diterima. Putusan Kedua, pada 30 Oktober 2026, Mahkamah Agung melalui Putusan Kasasi Nomor 742 K/TUN/2026 mengabulkan kasasi M. Subhan dan menyatakan batal Surat Keterangan Penyetaraan Ijazah Gibran Nomor 9149/D.D1/KS/2019. Dalam putusan lengkapnya, majelis kasasi bahkan menempatkan Putusan MK tersebut sebagai fakta hukum baru. Dua putusan ini, yang satu bertolak dari pembuktian dan yang lain dari keabsahan dokumen penyetaraan, menunjuk ke arah yang sama, yakni syarat pendidikan SMA atau yang sederajat bagi Gibran selaku Wakil Presiden tidak lagi terpenuhi.
Persoalan ini bukan sengketa tata usaha negara biasa, melainkan perkara konstitusional. Pasal 6 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 mendelegasikan syarat-syarat menjadi Presiden dan Wakil Presiden kepada undang-undang, dan kemudian Undang-Undang Pemilu menetapkan pendidikan paling rendah tamat SMA atau sederajat. Pasal 7A UUD NRI 1945 kemudian mengatur adanya dua kelompok alasan pemberhentian dalam masa jabatan, yakni pertama pelanggaran hukum tertentu, dan yang kedua terbukti tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden. Dengan kata lain, konstitusi sendiri menyatakan bahwa tidak dipenuhinya syarat adalah alasan sah untuk memberhentikan seorang Wakil Presiden. Jika dasar pemenuhan syarat pendidikan itu runtuh, pintu Pasal 7A UUD NRI 1945 terbuka, dan pintu itu hanya dapat dilalui melalui mekanisme Pasal 7B UUD NRI 1945.
Mekanisme dalam Pasal 7B UUD NRI 1945 jelas dan berjenjang. Setelah DPR menyatakan pendapat, permintaan kepada Mahkamah Konstitusi hanya dapat diajukan dengan dukungan sekurang-kurangnya dua pertiga anggota yang hadir dalam sidang paripurna yang dihadiri sekurang-kurangnya dua pertiga anggota (Pasal 7B ayat (3) UUD NRI 1945). MK wajib memeriksa, mengadili, dan memutus paling lama sembilan puluh hari (Pasal 7B ayat (4) dan Pasal 24C ayat (2) UUD NRI 1945). Bila MK menyatakan terbukti, DPR meneruskan usul ke MPR, yang wajib bersidang paling lambat tiga puluh hari dengan kuorum tiga perempat dan persetujuan dua pertiga anggota yang hadir, setelah Wakil Presiden diberi kesempatan menyampaikan penjelasan (Pasal 7B ayat (5) sampai (7) UUD NRI 1945). Hulu proses ini sudah bergerak, sebanyak 120 anggota DPR dari delapan fraksi dilaporkan telah mengusulkan HMP. Yang dibutuhkan sekarang bukan jalan pintas, melainkan keteguhan institusional untuk menuntaskan proses yang sudah dimulai.
Pengunduran diri tidak boleh menjadi jalan pintas untuk menghindari jalur itu. Pasal 8 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 hanya mengatur bahwa dalam hal terjadi kekosongan Wakil Presiden, MPR menyelenggarakan sidang paling lambat enam puluh hari untuk memilih Wakil Presiden dari dua calon yang diusulkan Presiden. Konstitusi tidak menjelaskan tata cara, syarat, maupun saat berlakunya pengunduran diri seorang Wakil Presiden, dan tidak pula mengatur apa yang harus dilakukan bila pengunduran diri diajukan ketika dugaan tidak memenuhi syarat sedang dipersoalkan. Artinya ada kekosongan hukum (rechtsvacuum) dalam hal terjadi hal ini. Surat Gibran sendiri bersifat permohonan agar MPR menindaklanjuti pernyataannya, bukan pernyataan yang berlaku dengan sendirinya. Ketua MPR memang dilaporkan menyatakan jabatan Wakil Presiden kini kosong setelah menerima surat, tetapi pernyataan itu bukan putusan konstitusional. Kekosongan norma inilah ruang bagi konvensi ketatanegaraan.
Konsekuensi paling konkret dari penerimaan pengunduran diri itu diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1978. Pasal 6 ayat (1) UU 7/1978 menyatakan bahwa Presiden dan Wakil Presiden yang berhenti dengan hormat dari jabatannya berhak memperoleh pensiun, dan ayat (2) menetapkan pensiun pokok sebesar seratus persen dari gaji pokok terakhir. Pasal 7 UU 7/1978 menambahkan tunjangan sesuai peraturan pensiun pegawai negeri, biaya rumah tangga untuk air, listrik, dan telepon, serta seluruh biaya perawatan kesehatan bagi yang bersangkutan dan keluarganya. Pasal 8 UU 7/1978 juga memberikan sebuah rumah kediaman yang layak beserta perlengkapannya dan sebuah kendaraan milik negara dengan pengemudinya, sedangkan Pasal 11 UU 7/1978 memberikan hak atas staf yang terdiri dari pegawai negeri. Seluruh hak ini bertumpu pada satu frasa kunci, berhenti dengan hormat.
Hak-hak tersebut tidak berhenti pada pribadi yang bersangkutan. Pasal 12 sampai Pasal 16 UU 7/1978 mengatur pensiun janda atau duda sebesar lima puluh persen dari pensiun terakhir, pensiun anak bagi anak kandung yang memenuhi ketentuan usia, pekerjaan, dan status perkawinan, serta rumah kediaman dan kendaraan bagi pasangan yang ditinggalkan. Pasal 17 UU 7/1978 menetapkan pemakaman diselenggarakan oleh negara, dan Pasal 19 UU 7/1978 membebankan seluruh pembiayaan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Artinya, menerima pengunduran diri sebagai berhenti dengan hormat berarti membelanjakan uang pajak rakyat bagi seorang pejabat yang dasar penyetaraan pendidikannya telah dibatalkan Mahkamah Agung dan disorot dalam pertimbangan Mahkamah Konstitusi. Penjelasan Pasal 8 UU 7/1978 bahkan menyebut rumah kediaman itu sebagai penghargaan atas “jasa dan pengabdiannya”. Pantaskah penghargaan semacam itu diberikan sebelum pertanyaan konstitusional tentang pemenuhan syarat terjawab?
Penjelasan Pasal 6 UU 7/1978 memuat kunci yang sering terlewat. Di sana ditegaskan bahwa setiap pemberhentian Presiden atau Wakil Presiden adalah pemberhentian dengan hormat, kecuali apabila MPR dalam ketetapannya secara tegas menyatakan bahwa pemberhentian itu tidak dengan hormat. Konstruksinya jelas, kehormatan adalah kondisi bawaan, dan hanya ketetapan MPR yang eksplisit yang dapat mengubahnya. Jalan menuju ketetapan semacam itu adalah proses Pasal 7A dan 7B UUD NRI 1945. Bila MPR menerima pengunduran diri lebih dahulu, proses itu kehilangan objeknya, dan status berhenti dengan hormat menjadi final tanpa pernah diuji. Pengunduran diri yang diterima mengubah pertanyaan “apakah ia memenuhi syarat dan layak dihormati?” menjadi sekadar ucapan terima kasih atas pengabdian.
Pengunduran diri juga tidak menjawab persoalan faktual yang masih diperdebatkan. Menurut Muzani, surat Gibran tidak menyebut alasan khusus. Padahal, menurut pemberitaan, dalam pertemuannya dengan Presiden Gibran memohon kesempatan membuktikan keabsahan dokumen pendidikannya melalui peradilan tata usaha negara. Artinya, ia sendiri belum mengakui bahwa syarat tersebut tidak terpenuhi. Pengunduran diri yang tidak disertai pengakuan, alasan, maupun pembuktian adalah pintu keluar yang membiarkan pertanyaan pokok menggantung. Jika Gibran yakin dokumennya sah, proses Pasal 7B UUD NRI 1945 justru memberinya forum yang paling berwibawa. Ia berhak memberikan penjelasan di hadapan Mahkamah Konstitusi (MK) dan dalam rapat paripurna MPR. Jika tidak, publik berhak mengetahui kebenarannya secara resmi dan mengikat.
Hak DPR menyatakan pendapat tidak boleh bergantung pada kehendak pihak yang diawasi. HMP adalah bagian dari fungsi pengawasan DPR yang dijamin Pasal 20A UUD NRI 1945, diatur dalam Pasal 79 UU MD3, dan menjadi pintu masuk Pasal 7B UUD NRI 1945. Pengunduran diri adalah keputusan pribadi, sedangkan HMP adalah urusan kelembagaan. Keduanya berjalan di jalur berbeda, sebagaimana ditegaskan sejumlah anggota DPR dari Fraksi PKB. Jika seorang pejabat dapat menghentikan pengawasan parlemen hanya dengan menyerahkan sepucuk surat, Pasal 7A dan 7B UUD NRI 1945 akan menjadi norma yang hanya berlaku bagi pejabat yang bersedia diawasi. Prinsip saling mengawasi dan menyeimbangkan antarcabang kekuasaan menuntut sebaliknya.
Di sinilah gagasan konvensi ketatanegaraan menjadi relevan. Konvensi adalah kebiasaan dalam penyelenggaraan negara yang tidak tertulis, dipatuhi oleh para penyelenggaranya, dan berfungsi melengkapi undang-undang dasar tanpa mengubah teksnya, sebagaimana diperkenalkan oleh A.V. Dicey. Konvensi yang diusulkan tulisan ini sederhana, pengunduran diri Presiden atau Wakil Presiden yang diajukan ketika terdapat proses atau dasar yang kuat menurut Pasal 7A UUD NRI 1945 tidak langsung diterima, melainkan ditangguhkan sampai proses Pasal 7B UUD NRI 1945 selesai. Dengan demikian, status kehormatan pemberhentian ditentukan oleh hasil proses konstitusional, bukan oleh sepucuk surat pengunduran diri.
Jika dijalankan, ini akan menjadi konvensi ketatanegaraan pertama di Indonesia yang menolak pengunduran diri seorang pejabat tertinggi negara dengan alasan adanya pelanggaran atau tidak dipenuhinya syarat, sehingga yang bersangkutan tidak pantas diberhentikan dengan hormat. Kebaruan bukanlah cacat. Setiap konvensi dimulai dari satu preseden yang kemudian diikuti dan diterima. Hal yang menentukan adalah apakah preseden itu berakar pada nilai konstitusi, dan akarnya kuat, negara hukum (Pasal 1 ayat (3) UUD NRI 1945), kesamaan kedudukan di hadapan hukum (Pasal 27 ayat (1) UUD NRI 1945), serta mekanisme pertanggungjawaban Pasal 7A dan 7B UUD NRI 1945. Perbandingan pun tersedia. Di Amerika Serikat, Sekretaris Perang William Belknap mengundurkan diri pada 1876 menjelang pemakzulan, tapi Dewan Perwakilan (House of Representatives) tetap memakzulkannya dan Senat tetap menyidangkannya. Sementara itu, pengunduran diri Presiden Richard Nixon pada 1974 sebelum pemungutan suara pemakzulan membuat pertanggungjawaban formalnya tidak pernah tuntas, dan ia kemudian diampuni.
Tentu ada hal-hal yang harus dijawab atas tesis/proposisi ini. Pertama, ada sebagian orang berpendapat bahwa mundur adalah hak pribadi yang tidak memerlukan persetujuan siapa pun. Hak untuk mundur itu tidak dipersoalkan. Hal yang dipersoalkan adalah akibat hukumnya, yakni status berhenti dengan hormat beserta seluruh hak keuangan dan administratifnya, yang menurut Penjelasan Pasal 6 UU 7/1978 hanya dapat disimpangi oleh ketetapan MPR yang menyatakan diberhentikan tidak dengan hormat. Kedua, ada yang menyatakan bahwa amar putusan MK adalah “tidak dapat diterima” (tidak masuk pokok sengketa) sehingga tidak dapat menjadi dasar pemakzulan. Benar bahwa amar itu menyangkut kedudukan hukum pemohon, dan justru karena itu pertanyaan substantif tentang pemenuhan syarat belum pernah diputus, dan Pasal 24C ayat (2) UUD NRI 1945 menyediakan forum yang mewajibkan MK memutusnya atas pendapat DPR. Ketiga, beberapa akademisi berpendapat bahwa DPR cukup menyatakan pendapat tentang pengunduran diri itu. Pendapat ini patut dihormati, tetapi pendapat semacam itu tidak memiliki akibat konstitusional yang sama dengan proses Pasal 7B UUD NRI 1945.
Karena itu, rapat gabungan MPR pada 13 November 2026 sebaiknya tidak memperlakukan surat pengunduran diri Gibran sebagai keputusan final yang langsung memicu pengisian jabatan menurut Pasal 8 ayat (2) UUD NRI 1945. Pimpinan MPR dapat menyatakan bahwa pengunduran diri tersebut belum diproses sebelum DPR menyelesaikan HMP dan MK memutus pendapat DPR. Tenggat enam puluh hari dalam Pasal 8 ayat (2) UUD NRI 1945 baru berjalan sejak kekosongan benar-benar terjadi, dan Presiden tetap dapat menjalankan pemerintahan selama proses berlangsung. Pada saat yang sama, DPR perlu segera membawa HMP ke rapat paripurna, memenuhi syarat kuorum dan dukungan dua pertiga menurut Pasal 7B ayat (3) UUD NRI 1945, lalu mengajukan permintaan kepada MK agar Mahkamah memutus dalam sembilan puluh hari.
Persoalan ini bukan tentang seorang Gibran semata, melainkan tentang makna kehormatan jabatan publik. Jika pengunduran diri dapat sekaligus membeli kehormatan, pensiun, rumah, kendaraan, dan perlindungan dari pertanggungjawaban, maka Pasal 7A dan 7B UUD NRI 1945 hanya akan berlaku bagi mereka yang memilih tidak mundur. Menolak pengunduran diri Gibran dan melanjutkan HMP bukanlah tindakan balas dendam. Itu adalah cara memastikan bahwa kebenaran konstitusional tentang syarat Wakil Presiden diputuskan oleh lembaga yang berwenang, bahwa Gibran memperoleh kesempatan membela diri secara terbuka, dan bahwa negara memutuskan dengan sadar apakah seseorang berhak diberhentikan dengan hormat atau tidak.
Permohonan pengunduran diri Presiden atau Wakil Presiden yang diajukan ketika terdapat dugaan pelanggaran atau tidak lagi memenuhi syarat sebagaimana tercantum dalam Pasal 7A UUD NRI 1945 semestinya tidak langsung diterima. Secara faktual, Gibran mundur bukan tanpa sebab, melainkan karena adanya putusan pengadilan. Apakah mundurnya Gibran sebagai bentuk konfirmasi kebenaran atas kedua putusan MK dan MA? Belum tentu. Maka di sinilah letak urgensi HMP. Dengan demikian, status kehormatan pemberhentian Presiden/Wakil Presiden RI ditentukan oleh proses konstitusional, bukan oleh sepucuk surat pengunduran diri.
Untuk Mendapatkan Berita Terbaru Suara BSDK, Follow Channel WhatsApp: SUARABSDKMARI