Setiap anak berhak memiliki identitas yang jelas. Identitas tersebut bukan hanya menjadi penanda mengenai siapa dirinya, tetapi juga menjadi pintu masuk bagi pemenuhan berbagai hak yang melekat dalam kehidupannya. Identitas seorang anak bukan sekadar persoalan administratif, melainkan bagian dari martabat dan hak fundamental yang melekat pada dirinya sejak dilahirkan. Melalui identitas yang sah, seorang anak dapat memperoleh pengakuan dalam administrasi kependudukan, mengakses pendidikan, mendapatkan pelayanan kesehatan, serta memperoleh perlindungan hukum dalam hubungan keperdataan.
Namun, realitas sosial menunjukkan bahwa tidak semua anak dilahirkan dalam kondisi yang secara hukum memberikan kejelasan mengenai hubungan perkawinan kedua orang tuanya. Ada anak yang lahir sebelum orang tuanya melangsungkan perkawinan, ada pula yang lahir dari perkawinan yang tidak tercatat secara resmi, termasuk perkawinan yang dilaksanakan secara agama atau dikenal sebagai nikah siri. Kondisi tersebut sering kali menimbulkan persoalan hukum mengenai status, hubungan keperdataan, dan pencatatan identitas anak.
Dalam situasi demikian, perkara asal-usul anak menjadi salah satu instrumen penting untuk menghadirkan kepastian hukum. Pengadilan Agama memiliki peran strategis dalam memeriksa dan menetapkan asal-usul anak berdasarkan fakta persidangan, keterangan para pihak, dokumen, saksi, serta alat bukti lain yang sah menurut hukum acara. Pemeriksaan tersebut bukan semata-mata untuk menentukan hubungan biologis antara anak dengan orang tuanya, tetapi juga untuk memastikan bagaimana hubungan hukum tersebut harus ditempatkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Secara normatif, hak anak atas identitas memperoleh landasan dalam Pasal 28B ayat (2) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menegaskan bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Selanjutnya, Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 memberikan jaminan atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil.
Jaminan tersebut diperkuat melalui Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah, antara lain dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014. Pasal 5 memberikan hak kepada setiap anak untuk memperoleh nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan. Pasal 27 juga menegaskan bahwa identitas diri setiap anak harus diberikan sejak kelahirannya dan dituangkan dalam akta kelahiran. Sementara itu, Pasal 7 Undang-Undang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah mengatur kerangka penyelenggaraan administrasi kependudukan yang menjadi bagian penting dalam pemenuhan hak identitas tersebut.
Dalam konteks hukum keluarga Islam, ketentuan mengenai asal-usul anak juga berkaitan dengan Pasal 42 dan Pasal 43 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. Pasal 42 mengatur mengenai anak sah, sedangkan Pasal 43 mengatur hubungan keperdataan anak yang dilahirkan di luar perkawinan sebagaimana dimaknai melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010.
Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut memberikan perkembangan penting dalam perlindungan hak anak. Hubungan perdata anak yang dilahirkan di luar perkawinan tidak hanya dapat dikaitkan dengan ibu dan keluarga ibunya, tetapi juga dengan laki-laki sebagai ayah biologisnya sepanjang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum yang mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya. Perkembangan ini menunjukkan bahwa hukum tidak boleh berhenti pada konstruksi formal semata, tetapi harus mampu merespons kebutuhan perlindungan anak tanpa mengabaikan ketentuan hukum mengenai perkawinan dan kedudukan anak.
Meskipun demikian, penetapan asal-usul anak tidak dapat dilakukan secara otomatis hanya berdasarkan pengakuan para pihak. Hakim harus melakukan pemeriksaan secara cermat terhadap kronologi kelahiran, waktu berlangsungnya perkawinan, keabsahan perkawinan menurut hukum, bukti hubungan biologis, serta relevansi setiap alat bukti terhadap dalil permohonan. Hal ini penting karena setiap keadaan kelahiran memiliki konsekuensi hukum yang berbeda.
Perlu dipahami bahwa hubungan biologis tidak selalu identik dengan seluruh akibat hukum dalam hubungan perkawinan. Oleh karena itu, hakim harus mampu membedakan antara pembuktian hubungan darah, penentuan status anak menurut hukum perkawinan, dan penentuan akibat keperdataan yang dapat diberikan berdasarkan peraturan perundang-undangan. Ketelitian dalam membedakan aspek-aspek tersebut menjadi bagian dari tanggung jawab peradilan untuk menghasilkan penetapan yang tidak hanya memberikan kepastian, tetapi juga mencerminkan keadilan.
Di sisi lain, terdapat dimensi kemanusiaan yang tidak boleh diabaikan dalam pemeriksaan perkara asal-usul anak. Anak tidak pernah memilih keadaan yang menyebabkan dirinya dilahirkan. Ia tidak memiliki kemampuan untuk menentukan apakah orang tuanya telah menikah secara tercatat atau tidak, apakah perkawinan orang tuanya memenuhi persyaratan administratif, atau apakah terdapat persoalan hukum dalam hubungan kedua orang tuanya.
Karena itu, membebankan konsekuensi sosial dan stigma kepada anak atas keadaan kelahirannya atau kesalahan orangtuanya adalah bentuk ketidakadilan. Prinsip bahwa anak tidak boleh dipersalahkan atas keadaan yang berada di luar kendalinya harus menjadi landasan etik dalam proses pemeriksaan perkara.
Hakim tidak hanya dituntut untuk memahami norma hukum, tetapi juga harus memiliki sensitivitas terhadap kondisi psikologis dan sosial anak. Pemeriksaan harus dilaksanakan dengan menjaga kehormatan dan martabat anak, membatasi pengungkapan informasi pribadi yang tidak relevan, serta menghindari pertanyaan atau tindakan yang berpotensi menimbulkan tekanan psikologis maupun stigma sosial.
Dalam perspektif the best interests of the child, kepentingan terbaik bagi anak harus menjadi pertimbangan utama dalam setiap tindakan yang menyangkut dirinya. Prinsip ini sejalan dengan Pasal 3 Konvensi Hak Anak yang telah diratifikasi melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990. Artinya, penyelesaian perkara asal-usul anak tidak cukup hanya berorientasi pada terpenuhinya prosedur formal, tetapi juga harus mempertimbangkan dampak hukum dan sosial dari penetapan yang dijatuhkan terhadap kehidupan anak pada masa sekarang maupun masa mendatang.
Tantangan berikutnya adalah memastikan bahwa penetapan pengadilan benar-benar dapat ditindaklanjuti dalam sistem administrasi kependudukan. Kepastian hukum tidak boleh berhenti pada dokumen penetapan. Hasil pemeriksaan pengadilan harus dapat memberikan manfaat nyata bagi anak, khususnya dalam memperoleh dokumen kependudukan sesuai ketentuan yang berlaku. Dalam konteks ini, koordinasi antara Pengadilan Agama dan instansi administrasi kependudukan menjadi penting agar tidak terjadi kesenjangan antara pengakuan hukum melalui penetapan pengadilan dan pemenuhan hak administratif anak.
Pada akhirnya, perkara asal-usul anak bukan sekadar perkara mengenai siapa ayah dan ibu seorang anak menurut hukum. Lebih dari itu, perkara ini menyangkut pengakuan terhadap eksistensi manusia, perlindungan martabat, serta jaminan agar setiap anak memiliki kesempatan yang sama untuk tumbuh dan berkembang tanpa dibebani stigma atas keadaan kelahirannya. Pengadilan Agama harus mampu menghadirkan wajah peradilan yang tidak hanya tegas dalam menerapkan hukum, tetapi juga bijaksana dalam memahami realitas sosial. Kepastian hukum harus berjalan beriringan dengan keadilan substantif, sementara perlindungan anak harus menjadi orientasi dalam setiap pertimbangan hukum. Dengan demikian, penetapan asal-usul anak sejatinya bukan hanya produk hukum pengadilan, melainkan salah satu bentuk kehadiran negara dalam memastikan bahwa setiap anak diakui, dilindungi, dan memperoleh hak-haknya secara adil dan bermartabat.
Sebab, anak tidak boleh kehilangan haknya hanya karena persoalan hukum yang dilakukan atau dialami oleh orang tuanya. Identitas adalah hak setiap anak, kepastian hukum adalah tanggung jawab negara, dan perlindungan martabat anak adalah kewajiban bersama.
Untuk Mendapatkan Berita Terbaru Suara BSDK, Follow Channel WhatsApp: SUARABSDKMARI

