BANDUNG – Badan Strategi Kebijakan dan Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan Peradilan (BSDK) Mahkamah Agung Republik Indonesia terus memperluas jejaring kolaborasi strategis dengan dunia akademik guna memperkokoh landasan ilmiah kebijakan peradilan di tanah air. Langkah nyata tersebut diwujudkan melalui penandatanganan Nota Kesepahaman (Memorandum of Understanding/MoU) bersama Universitas Kristen Maranatha Bandung yang dirangkaikan dengan penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara Pusat Strategi Kebijakan Hukum dan Peradilan (Pustrajak Kumdil) MA RI dan Fakultas Hukum dan Bisnis Digital (FHBD) Universitas Kristen Maranatha pada Senin, 16 November 2026.
Kegiatan yang berlangsung khidmat di Kampus Universitas Kristen Maranatha, Jalan Prof. drg. Suria Sumantri Nomor 65, Bandung tersebut dihadiri langsung oleh jajaran pimpinan tinggi dari kedua institusi. Delegasi BSDK Mahkamah Agung RI dipimpin langsung oleh Pelaksana Tugas (Plt.) Kepala BSDK MA RI yang juga menjabat sebagai Hakim Agung Kamar Pidana MA RI, YM. Dr. Syamsul Arief, S.H., M.H., didampingi Kepala Pusat Strategi Kebijakan Hukum dan Peradilan Dr. H. Andi Akram, S.H., M.H.
Turut menyertai rombongan delegasi dari Megamendung, Kabupaten Bogor tersebut, jajaran pejabat struktural dan fungsional Pustrajak Kumdil MA RI, yakni Kepala Bidang Strategi Kebijakan Peradilan Benny Purwanto, S.E., M.M., Kepala Sub Bidang Rekomendasi Kebijakan Peradilan Martin, S.E., M.Ak., Penerjemah Johanes, S.S., Penata Layanan Operasional Achmad Pratomo, serta Operator Layanan Operasional Heri Sudrajat. Kehadiran tim lengkap ini mencerminkan keseriusan lembaga peradilan tertinggi negara dalam mengawal implementasi kerja sama di wilayah hukum Jawa Barat.

Dari pihak tuan rumah, acara ini disambut hangat oleh Rektor Universitas Kristen Maranatha, Prof. Ir. Frans Umbu Datta, M.App.Sc., Ph.D., bersama Wakil Rektor III Bidang Kemahasiswaan Dr. Hanny Juliany Dani, S.T., M.T. Jajaran pimpinan Fakultas Hukum dan Bisnis Digital (FHBD) Universitas Kristen Maranatha juga hadir lengkap dalam momentum bersejarah tersebut. Tampak hadir Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Kristen Maranatha, Prof. Dr. Johanes Gunawan, S.H., LL.M., Dekan FHBD Dr. Henky Lisan Suwarno, S.E., M.Si., Wakil Dekan I Demson Tiopan, S.H., M.H., Wakil Dekan II Santy Setiawan, S.E., M.Si., Ak., CA., Ketua Program Sarjana Ilmu Hukum Shelly Kurniawan, S.H., M.H., Ketua Program Magister Hukum Prof. Dr. Hassanain Haykal, S.H., M.Hum., Direktur Kemitraan Florence Leony, S.T., M.Sc., Ph.D., serta Ketua Bidang Relasi Institusi dan Korporasi Agung Tyastuti Dinar Kartika Sari, S.H., CPS., CPLD.
Menariknya, perhelatan ini turut disaksikan oleh jajaran pimpinan empat lingkungan peradilan tingkat banding dan tingkat pertama di wilayah Kota Bandung. Hadir dalam kesempatan tersebut Hakim Ad Hoc Tipikor Pengadilan Tinggi Bandung Dr. Endro Nurwantoko, S.H., M.H., Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandung Dr. Drs. Mubarok, M.H.; Wakil Ketua Pengadilan Negeri Bandung, Indrawan, S.H., M.H.; Ketua Pengadilan Agama Bandung, Dr. Hamzah, S.Ag., M.H.; Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung, Dr. Taufik Perdana, S.H., M.H.
Rangkaian acara dimulai tepat pada pukul 10.00 WIB dengan suasana penuh semangat kebangsaan melalui lantunan lagu kebangsaan Indonesia Raya, Hymne Mahkamah Agung, serta Hymne Universitas Kristen Maranatha. Setelah pembacaan doa untuk memohon kelancaran agenda, Rektor Universitas Kristen Maranatha Prof. Ir. Frans Umbu Datta menyampaikan sambutan pembuka yang penuh kehangatan dan rasa syukur atas kehadiran delegasi Mahkamah Agung RI di kampusnya.

Dalam sambutannya, Prof. Ir. Frans Umbu Datta menegaskan bahwa kunjungan dan kerja sama dari Mahkamah Agung RI merupakan sebuah kehormatan besar bagi seluruh sivitas akademika Universitas Kristen Maranatha. Atas nama keluarga besar universitas, ia mendoakan agar seluruh pimpinan dan jajaran Mahkamah Agung senantiasa diberikan kesehatan serta kemudahan dalam menjalankan tugas-tugas kenegaraan di bidang peradilan. Rektor Universitas Kristen Maranatha juga menaruh harapan besar agar dokumen kesepakatan yang ditandatangani hari itu tidak berhenti di atas kertas semata. Ia mendorong seluruh jajaran di lingkungan kampusnya, khususnya Fakultas Hukum dan Bisnis Digital, untuk segera menindaklanjuti payung hukum kerja sama tersebut dengan berbagai program kolaboratif yang konkret, terukur, dan berdampak luas bagi pengembangan ilmu hukum di Indonesia.
Memasuki sesi sambutan berikutnya, Plt. Kepala BSDK Mahkamah Agung RI, YM. Dr. Syamsul Arief, S.H., M.H., mengungkapkan rasa sukacita dan apresiasi mendalam atas sambutan luar biasa dari pihak universitas. Ia menyampaikan bahwa kehadirannya di Bandung merupakan tindak lanjut langsung atas disposisi Yang Mulia Ketua Mahkamah Agung RI dalam semangat keikhlasan untuk membangun sinergi kelembagaan yang kokoh.
YM. Dr. Syamsul Arief bahkan sempat menyinggung filosofi nama “Maranatha” yang bermakna “Datanglah Tuhan pada kami”, seraya memaknainya sebagai spirit pengabdian dan ketulusan dalam menebarkan manfaat bagi masyarakat luas, termasuk sivitas akademika. Ia juga mengapresiasi kehadiran lengkap seluruh jajaran pimpinan pengadilan tingkat pertama dan tingkat banding se-Bandung Raya yang menunjukkan soliditas ekosistem peradilan di Jawa Barat dalam mendukung kolaborasi akademis.
Dalam pemaparannya, Plt. Kepala BSDK MA RI menjelaskan struktur organisasi BSDK yang saat ini memiliki empat unit eselon II dan tengah bersiap menambah satu unit eselon II baru, yakni Assessment Center. Penguatan struktur kelembagaan ini menjadi modal penting bagi BSDK dalam memproduksi kajian-kajian kebijakan peradilan yang berkualitas sekaligus meningkatkan kapasitas sumber daya manusia aparatur peradilan. Lebih jauh, YM. Dr. Syamsul Arief memaparkan bahwa kerja sama dengan perguruan tinggi seperti Universitas Kristen Maranatha memiliki peran strategis dalam diseminasi hasil-hasil kajian Pustrajak Kumdil MA RI. Ia mencontohkan bahwa pada pekan sebelumnya, pihaknya baru saja menggelar kegiatan diseminasi dan uji publik terkait kajian peradilan pajak, sebuah model pelibatan publik dan akademisi yang ke depannya sangat terbuka untuk digelar bersama Universitas Kristen Maranatha.

Menurut pengalaman BSDK dalam menjalin kemitraan dengan berbagai perguruan tinggi terkemuka—seperti dialog rutin mengenai filsafat keadilan bersama Sekolah Tinggi Filsafat Driyarkara—keterlibatan para dosen dalam kegiatan kajian dan pelatihan Pustrajak selalu membuahkan antusiasme tinggi. Banyak akademisi memberikan testimoni positif karena mendapatkan perspektif empiris dan dinamika praktik peradilan yang kerap kali belum terungkap di ruang-ruang kuliah konvensional.
Melalui payung Nota Kesepahaman ini, BSDK Mahkamah Agung RI membuka akses seluas-luasnya bagi sivitas akademika Universitas Kristen Maranatha untuk memanfaatkan berbagai produk intelektual lembaga. Produk tersebut mencakup e-book Naskah Rekomendasi Kebijakan, hasil-hasil penelitian hukum, serta beragam informasi strategis mengenai perkembangan hukum dan peradilan di Indonesia. Salah satu peluang emas yang ditawarkan secara khusus kepada para dosen dan peneliti Universitas Kristen Maranatha adalah kesempatan publikasi ilmiah pada Jurnal Hukum dan Peradilan yang dikelola oleh Pustrajak Kumdil MA RI. YM. Dr. Syamsul Arief menyampaikan kabar menggembirakan bahwa jurnal ilmiah tersebut saat ini telah terakreditasi nasional SINTA 2 dan ditargetkan untuk segera menembus indeksasi bereputasi internasional Scopus pada tahun depan.
Selain ruang publikasi ilmiah, BSDK MA RI juga berkomitmen untuk melibatkan secara aktif para pakar dan dosen Universitas Kristen Maranatha dalam berbagai forum ilmiah apabila kegiatan penyusunan naskah kebijakan dilaksanakan di wilayah Bandung dan sekitarnya. Keterlibatan tersebut meliputi partisipasi dalam Focus Group Discussion (FGD), diseminasi hasil penyusunan naskah kebijakan, hingga seminar-seminar hukum dan peradilan berskala nasional.
Perhatian BSDK Mahkamah Agung RI tidak hanya tertuju pada kalangan dosen, tetapi juga menyasar pengembangan kompetensi generasi muda hukum di kampus tersebut. Dalam kesempatan itu, YM. Dr. Syamsul Arief secara resmi membuka pintu bagi para mahasiswa dan mahasiswi Universitas Kristen Maranatha yang berminat mengikuti program magang di lingkungan BSDK MA RI guna mengenal secara langsung dapur perumusan kebijakan dan pelatihan peradilan. Puncak acara ditandai dengan prosesi penandatanganan dokumen kerja sama secara berjenjang dan penuh khidmat.
Prosesi pertama adalah penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) antara Rektor Universitas Kristen Maranatha Prof. Ir. Frans Umbu Datta, M.App.Sc., Ph.D. dengan Plt. Kepala BSDK Mahkamah Agung RI YM. Dr. Syamsul Arief, S.H., M.H. sebagai payung kerja sama kelembagaan tingkat universitas. Sesaat setelah penandatanganan MoU, agenda dilanjutkan dengan penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) yang bersifat lebih teknis dan operasional. Dokumen PKS tersebut ditandatangani langsung oleh Dekan Fakultas Hukum dan Bisnis Digital Universitas Kristen Maranatha Dr. Henky Lisan Suwarno, S.E., M.Si. bersama Kepala Pusat Strategi Kebijakan Hukum dan Peradilan MA RI Dr. H. Andi Akram, S.H., M.H.

Bagi Fakultas Hukum dan Bisnis Digital Universitas Kristen Maranatha, kehadiran Perjanjian Kerja Sama dengan Pustrajak Kumdil MA RI menjadi katalisator penting dalam penguatan kurikulum berbasis praktik dan riset terapan. Sinergi ini memungkinkan terjadinya pertukaran gagasan antara teori hukum progresif dan bisnis digital yang dikembangkan di kampus dengan realitas empiris penegakan hukum di ruang-ruang sidang pengadilan.
Di sisi lain, bagi Pustrajak Kumdil MA RI, kemitraan dengan institusi pendidikan tinggi di Kota Bandung ini memperkaya khazanah perspektif akademik dalam penyusunan naskah rekomendasi kebijakan. Masukan-masukan objektif dan kritis dari kalangan guru besar serta dosen sangat dibutuhkan agar setiap kebijakan strategis yang lahir dari Mahkamah Agung mampu menjawab tantangan zaman serta memenuhi rasa keadilan masyarakat.
Kehadiran para pimpinan pengadilan tingkat banding dan tingkat pertama di Bandung dalam acara ini juga membuka peluang terciptanya ekosistem laboratorium hukum yang terintegrasi. Mahasiswa dan dosen Universitas Kristen Maranatha tidak hanya terhubung dengan pusat kajian kebijakan di tingkat pusat, tetapi juga memiliki kedekatan institusional dengan satuan-satuan kerja peradilan umum, agama, tata usaha negara, dan militer di daerah.
Usai prosesi penandatanganan dokumen selesai dilaksanakan, acara dilanjutkan dengan sesi pertukaran plakat cendera mata sebagai simbol ikatan persahabatan dan komitmen bersama kedua belah pihak. Plakat pertama dipertukarkan antara Rektor Universitas Kristen Maranatha dengan Plt. Kepala BSDK Mahkamah Agung RI, yang kemudian diikuti oleh pertukaran plakat antara Dekan FHBD Universitas Kristen Maranatha dengan Kepala Pustrajak Kumdil MA RI. Momen bersejarah tersebut kemudian diabadikan melalui sesi foto bersama yang melibatkan seluruh jajaran pimpinan Mahkamah Agung RI, pimpinan pengadilan se-Bandung Raya, serta pimpinan rektorat dan dekanat Universitas Kristen Maranatha.
Raut wajah optimisme terpancar jelas dari seluruh hadirin yang menjadi saksi lahirnya babak baru kolaborasi antara lembaga yudikatif dan dunia pendidikan tinggi. Seluruh rangkaian kegiatan formal resmi ditutup pada pukul 11.30 WIB dan dilanjutkan dengan sesi ramah tamah yang berlangsung dalam suasana akrab dan penuh kekeluargaan. Dalam perbincangan santai tersebut, kedua belah pihak mulai mematangkan rencana tindak lanjut teknis agar berbagai agenda riset bersama, FGD, hingga program magang mahasiswa dapat segera direalisasikan dalam waktu dekat.
Melalui terjalinnya sinergi antara BSDK Mahkamah Agung RI dan Universitas Kristen Maranatha Bandung ini, diharapkan lahir berbagai terobosan pemikiran hukum yang konstruktif bagi pembaruan peradilan di Indonesia. Kolaborasi harmonis antara praktisi peradilan dan akademisi ini menjadi bukti nyata bahwa upaya mewujudkan badan peradilan Indonesia yang agung membutuhkan kerja bersama lintas sektor secara berkelanjutan.
Untuk Mendapatkan Berita Terbaru Suara BSDK, Follow Channel WhatsApp: SUARABSDKMARI

