Pendidikan dan Pelatihan Sertifikasi Lingkungan Hidup bagi Hakim pada Empat Lingkungan Peradilan di seluruh Indonesia yang diselenggarakan Badan Strategi Kebijakan dan Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung RI (BSDK MA RI) kembali memberikan penguatan terhadap aspek fundamental dalam pelaksanaan tugas kehakiman, khususnya mengenai integritas dan perilaku hakim. Pada Selasa (17/11), materi bertajuk Implementasi Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim bagi Hakim Sertifikasi Lingkungan Hidup Berbasis Risiko disampaikan oleh Dr.Ahmad Syafiq, S.Ag.,S.H.,M.H., Inspektur Wilayah II Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI. Materi ini memiliki relevansi penting mengingat penanganan perkara lingkungan hidup tidak semata-mata menuntut kecakapan dalam memahami ketentuan hukum, tetapi juga memerlukan keteguhan moral, independensi, dan tanggung jawab etik dalam setiap tahapan pemeriksaan perkara.
Dalam pemaparannya, Ahmad Syafiq menekankan bahwa perkara lingkungan hidup memiliki karakteristik yang berbeda dibandingkan dengan perkara pada umumnya. Dampak yang ditimbulkan dapat menjangkau kepentingan masyarakat luas, kesehatan manusia, ruang hidup, mata pencaharian, hingga keberlanjutan ekosistem. Di sisi lain, perkara semacam ini sering mempertemukan para pihak dengan kapasitas sumber daya dan akses informasi yang tidak seimbang, bahkan melibatkan korporasi besar, pemerintah, masyarakat terdampak, ahli, serta organisasi masyarakat. Kondisi tersebut menempatkan hakim pada situasi yang memerlukan kewaspadaan etik lebih tinggi. Oleh karena itu, independensi dan imparsialitas tidak cukup hanya dinyatakan sebagai prinsip, melainkan harus diwujudkan secara nyata melalui sikap dan tindakan hakim, baik di dalam maupun di luar persidangan.
Lebih lanjut, pemahaman mengenai Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH) ditempatkan sebagai landasan moral yang tidak dapat dipisahkan dari pelaksanaan kekuasaan kehakiman. Mengacu pada Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung RI dan Ketua Komisi Yudisial RI Nomor 047/KMA/SKB/IV/2009 dan Nomor 02/SKB/P.KY/IV/2009 tanggal 8 April 2009, terdapat sepuluh prinsip perilaku hakim yang meliputi berperilaku adil, jujur, arif dan bijaksana, mandiri, berintegritas tinggi, bertanggung jawab, menjunjung tinggi harga diri, berdisiplin tinggi, rendah hati, serta profesional. Kesepuluh prinsip tersebut bukan sekadar rumusan normatif untuk dipahami dan dihafalkan, melainkan pedoman yang harus tercermin dalam keseluruhan kehidupan profesi hakim. Kehormatan lembaga peradilan pada akhirnya tidak hanya ditentukan oleh kualitas putusan, tetapi juga oleh perilaku orang-orang yang menjalankan kekuasaan kehakiman.

Aspek yang menarik perhatian dalam materi ini adalah penegasan bahwa sertifikasi hakim lingkungan hidup harus diikuti dengan peningkatan tanggung jawab etik dan profesionalitas. Sertifikasi bukanlah pemberian keistimewaan ataupun legitimasi bagi hakim untuk bertindak di luar batas kewenangannya, melainkan penguatan kapasitas agar hakim mampu memahami persoalan teknis dan kerangka hukum lingkungan secara lebih komprehensif. Hakim dituntut mampu membedakan fakta ilmiah, pendapat ahli, dan norma hukum, serta tidak menggantikan fungsi ahli dengan pengetahuan pribadi di luar berkas perkara. Setiap alat bukti harus dinilai secara objektif, sementara alasan menerima atau menolaknya wajib dijelaskan secara rasional dalam pertimbangan putusan. Dengan demikian, kompetensi teknis harus berjalan beriringan dengan kehati-hatian, integritas, dan independensi.
Dalam perspektif pengawasan perilaku, Ahmad Syafiq juga menguraikan berbagai risiko etik yang dapat muncul sepanjang proses penanganan perkara. Sebelum persidangan, risiko dapat timbul melalui komunikasi informal, kebocoran informasi, maupun konflik kepentingan yang tidak diungkapkan. Ketika persidangan berlangsung, ketidaksetaraan perlakuan terhadap para pihak, pertanyaan yang menunjukkan prasangka, serta pengelolaan pemeriksaan ahli yang tidak adil dapat mengganggu objektivitas pemeriksaan. Bahkan dalam tahap musyawarah dan setelah putusan dijatuhkan, hakim tetap wajib menjaga kerahasiaan, menghindari tekanan eksternal, serta tidak memberikan komentar publik yang dapat mengurangi kewibawaan putusan. Penegasan tersebut memperlihatkan bahwa pencegahan pelanggaran etik harus dimulai sejak awal, bukan menunggu sampai timbul pengaduan atau persoalan menjadi konsumsi publik.
Untuk memperjelas penerapannya, materi dilengkapi sejumlah ilustrasi kasus yang dekat dengan praktik peradilan. Di antaranya pesan pejabat daerah yang meminta agar perkara pencabutan izin lingkungan mendapat perhatian khusus, tawaran transportasi dan penginapan dari salah satu pihak untuk kepentingan kunjungan lapangan, serta permintaan media agar hakim menjelaskan arah putusan sebelum pemeriksaan selesai. Ketiga situasi tersebut memperlihatkan bahwa pelanggaran etik tidak selalu bermula dari tindakan yang secara langsung menunjukkan keberpihakan. Terkadang, persoalan justru berawal dari komunikasi atau fasilitas yang tampak sederhana, tetapi berpotensi menimbulkan konflik kepentingan dan persepsi ketidakberpihakan. Karena itu, hakim harus tegas membatasi komunikasi di luar persidangan, menjaga dokumentasi, memastikan kesetaraan akses, dan menolak segala bentuk fasilitas pribadi dari pihak yang berkepentingan.
Sebagai Fasilitator sekaligus penulis, Kolonel Kum Dr. Dahlan Suherlan, S.H., M.H., memandang materi tersebut sebagai pengingat bahwa kompetensi seorang hakim tidak boleh berhenti pada penguasaan hukum materiil dan hukum acara. Dalam perkara lingkungan hidup yang berdampak luas, kualitas putusan harus ditopang oleh karakter hakim yang bersih, mandiri, profesional, dan tidak mudah dipengaruhi kepentingan apa pun. Pada akhirnya, sertifikasi lingkungan hidup harus melahirkan hakim yang bukan hanya cakap memahami kompleksitas persoalan ekologis, tetapi juga kokoh menjaga kehormatan profesinya. Sebab, keadilan lingkungan tidak akan terwujud melalui kecanggihan pengetahuan semata apabila tidak disertai integritas yang kuat. Hakim boleh memiliki keahlian khusus, tetapi integritas tetap menjadi ukuran utama kehormatan dan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga peradilan.

Untuk Mendapatkan Berita Terbaru Suara BSDK, Follow Channel WhatsApp: SUARABSDKMARI

