Author: Taufikurrahman

PAGI HARI YANG CERAH di Hotel Mercure Jakarta Sabang, Senin 19 Januari 2026, menjadi ruang perjumpaan penting bagi pemikiran hukum, tanggung jawab konstitusional, dan arah masa depan peradilan pidana Indonesia. Di tempat inilah Pelatihan “Penerapan Pasal-Pasal Terkait Kebebasan Berekspresi dalam KUHP 2023 Berdasarkan Prinsip Hak Asasi Manusia” resmi dibuka, sebuah ikhtiar strategis untuk memastikan bahwa pembaruan hukum pidana nasional tetap berpijak pada nilai keadilan dan penghormatan terhadap martabat manusia. Pembukaan pelatihan dihadiri oleh tokoh-tokoh hukum nasional yang memiliki kontribusi besar dalam pengembangan negara hukum demokratis. Hadir Prof. Dr. Todung Mulya Lubis, S.H., LL.M., Wakil Ketua Dewan Pembina LeIP, Prof. Dr.…

Dalam ruang organisasi yang dinamis, pendapat tak selalu sejalan, cara pandang tak selalu serupa, dan gagasan sering kali lahir dari sudut yang berbeda. Namun dari keberagaman itulah sebuah organisasi menemukan arah, warna, dan kekuatannya. Sebab, sebagaimana disampaikan Yang Mulia Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, kekompakan bukanlah ketiadaan perbedaan, melainkan seni untuk mengelola perbedaan secara dewasa, bijak, dan konstruktif, demi kepentingan organisasi dan profesi hakim itu sendiri Pesan ini mengemuka dalam prosesi pelantikan Pengurus Pusat IKAHI Masa Bakti 2025–2028, di mana IKAHI ditegaskan bukan semata wadah berhimpun, tetapi rumah besar yang mempersatukan para hakim di seluruh Indonesia. Rumah yang menjaga martabat,…

Pelantikan Pengurus Pusat Ikatan Hakim Indonesia (IKAHI) Masa Bakti 2025–2028 resmi digelar pada Selasa, 30 Desember 2025, bertempat di Ruang R.201 Tower Mahkamah Agung Republik Indonesia, Pelantikan dipimpin langsung oleh Yang Mulia Ketua Mahkamah Agung RI selaku Pelindung PP IKAHI. Acara pelantikan ini merupakan tindak lanjut hasil rapat Pengurus Pusat IKAHI pada 23 Desember 2025, Dalam kepengurusan terbaru, Prof. Dr. H. Yanto, S.H., M.H. resmi ditetapkan sebagai Ketua Umum PP IKAHI Masa Bakti 2025–2028, menggantikan Dr. Yasardin. Pergantian ini menjadi momentum keberlanjutan kepemimpinan sekaligus penyegaran arah organisasi dalam penguatan profesi hakim nasional. IKAHI sebagai organisasi profesi hakim independen dan non-politik…

Mahkamah Agung Republik Indonesia menyelenggarakan Apresiasi dan Refleksi Akhir Tahun 2025 di Balairung Mahkamah Agung RI pada 30 Desember 2025. Acara ini menjadi momentum evaluasi atas capaian kinerja peradilan sepanjang tahun serta penegasan komitmen terhadap reformasi peradilan menuju layanan yang semakin modern, transparan, dan terpercaya. Dalam sambutannya, Ketua Mahkamah Agung RI, Yang Mulia Sunarto, menegaskan bahwa tahun 2025 merupakan penutup fase ketiga Cetak Biru Pembaruan Peradilan 2010–2035, sekaligus fase transisi menuju Grand Design Reformasi Birokrasi 2025–2045. Berbagai transformasi digital di lingkungan peradilan disebut telah membawa lompatan besar dalam pelayanan hukum kepada masyarakat. Sepanjang tahun ini, Mahkamah Agung berhasil mencatatkan sejumlah…

Udara pagi Jakarta pada Selasa, 30 Desember 2025, menyambut langkah para jurnalis yang memasuki Balairung Gedung Mahkamah Agung Republik Indonesia. Sejak matahari belum meninggi, para pewarta dari media cetak, televisi, hingga portal daring tampak berdatangan dengan kamera di bahu dan buku catatan di tangan. Percakapan ringan mengisi lorong-lorong gedung, memantulkan atmosfer optimistis—energi khas penghujung tahun yang penuh refleksi sekaligus membawa harapan baru bagi wajah peradilan Indonesia. Dalam balairung yang megah tersebut, Mahkamah Agung RI menyelenggarakan Refleksi Akhir Tahun 2025 mengusung tema “Peradilan Bermartabat, Negara Berdaulat.” Acara diawali dengan laporan oleh Sekretaris Mahkamah Agung RI, yang menyampaikan rangkaian capaian kegiatan sepanjang…

Perubahan tidak hanya dinilai dari regulasi yang dibuat, tetapi dari bagaimana layanan peradilan bekerja lebih cepat, lebih transparan, dan lebih dekat dengan kebutuhan masyarakat. Semangat itulah yang menjadi ruh pelaksanaan Anugerah Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 2025, yang digelar pada 30 Desember 2025 bertempat di Balairung Mahkamah Agung RI. Sebuah momentum untuk memberikan apresiasi kepada satuan kerja peradilan yang menunjukkan performa gemilang dalam implementasi reformasi peradilan. Penghargaan ini diberikan kepada pengadilan yang berhasil menjalankan pembaruan layanan melalui penerapan e-Litigasi, Gugatan Sederhana, Mediasi Pengadilan, serta Layanan Eksekusi Putusan. Empat indikator tersebut menjadi representasi nyata dari transformasi peradilan menuju sistem yang digital,…

Dalam rangka memperkuat pelaksanaan tugas dan fungsi konstitusional masing-masing lembaga negara, Mahkamah Agung Republik Indonesia, Bank Indonesia, dan Otoritas Jasa Keuangan secara resmi menandatangani Nota Kesepahaman tentang Kerja Sama dan Koordinasi. Penandatanganan tersebut dilaksanakan pada Jumat, 19 Desember 2025, bertempat di Gedung Mahkamah Agung Republik Indonesia, Lantai 14, Ruang Prof. Kusuma Atmaja, pada pukul 14.00 WIB. Acara strategis ini dihadiri secara langsung oleh pimpinan tertinggi ketiga lembaga negara, yakni Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, Yang Mulia Prof. Dr. H. Sunarto, Gubernur Bank Indonesia, Perry Warjiyo, serta Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan, Mahendra Siregar. Kehadiran para pimpinan puncak tersebut menegaskan…

Badan Strategi Kebijakan Diklat Kumdil (BSDK) menyelenggarakan Rapat Persiapan Pelaksanaan Pelatihan Calon Hakim (PPCH) Tahun 2026 pada 15 Desember 2025 bertempat di Hotel Grand Mercure Harmoni, Jakarta. Kegiatan ini merupakan bagian dari upaya strategis dan Komitment BSDK dalam memastikan bahwa pelaksanaan pelatihan calon hakim dirancang secara matang, terstruktur, dan berorientasi pada peningkatan kualitas sumber daya manusia peradilan. Rapat persiapan ini dibuka secara langsung oleh Kepala Badan Strategi Kebijakan Diklat Kumdil, sebagai bentuk penegasan bahwa Pelatihan Calon Hakim merupakan agenda prioritas kelembagaan yang memerlukan sinergi lintas unit dan pemangku kepentingan. Sejak tahap perencanaan, pelatihan calon hakim diharapkan mampu menjawab kebutuhan organisasi…

Megamendung, Bogor – Badan Strategi dan Kebijakan Diklat dan Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan Peradilan (BSDK) Mahkamah Agung Republik Indonesia menyelenggarakan Penutupan Pelatihan Sertifikasi Hakim Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Angkatan XXVII, pada Sabtu, 13 Desember 2025, bertempat di Kampus BSDK Mahkamah Agung RI, Megamendung, Bogor. Kegiatan penutupan tersebut menjadi puncak dari rangkaian pelatihan yang telah berlangsung melalui tahapan panjang, intensif, dan berlapis, serta dirancang sebagai instrumen strategis Mahkamah Agung dalam memperkuat kualitas dan integritas hakim tindak pidana korupsi. Pelatihan Sertifikasi Hakim Tipikor Angkatan XXVII diikuti oleh 79 orang peserta, yang terdiri dari Hakim Karier dan Hakim Ad Hoc Tingkat Pertama…

Badan Strategi Kebijakan dan Diklat Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung RI kembali menorehkan langkah strategis yang penuh makna. Melalui komunikasi yang komprehensif dan kolaborasi yang solid bersama Lembaga Kajian dan Advokasi Independensi Peradilan (LeIP), BSDK resmi membuka Peminatan Pelatihan Singkat bertajuk “Penerapan Pasal-Pasal Terkait Kebebasan Berekspresi dalam KUHP 2023 Berdasarkan Prinsip Hak Asasi Manusia.” Pada pertemuan pembahasan awal dengan LeIP, Kepala BSDK Dr. Syamsul Arief, menyampaikan kolaborasi ini bukan sekadar kegiatan bersama, tetapi merupakan ikhtiar bersama untuk memperkuat kapasitas hakim dalam menjawab tantangan penegakan hukum di era baru KUHP 2023. “Kita ingin memastikan bahwa setiap pasal tentang ekspresi tidak hanya…