Perkembangan hukum lingkungan hidup menuntut adanya model penyelesaian sengketa yang mampu menjawab kompleksitas permasalahan lingkungan hidup sekaligus memberikan akses keadilan (access to justice) yang lebih luas bagi warga masyarakat. Di titik itu, Peradilan Tata Usaha Negara (TUN) menjadi krusial melalui berbagai mekanisme penyelesaian sengketa, mulai dari gugatan perorangan atau badan hukum perdata, gugatan perwakilan kelompok (class action), gugatan organisasi lingkungan hidup, gugatan warga negara (citizen lawsuit), hingga kerap adanya partisipasi publik terhadap perkara lingkungan hidup melalui penyampaian amicus curiae (friend of the court).
Hal ini menjadi pokok pembahasan diskusi yang disampaikan oleh Prof. (HC) Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H., Hakim Agung Kamar TUN, pada kegiatan Sertifikasi Hakim Lingkungan Hidup di Megamendung, Bogor, 11 November 2026. Diskusi tersebut menyingkap perkembangan model penyelesaian sengketa TUN, khususnya dalam perkara lingkungan hidup, beserta dasar hukum dan penerapannya dalam praktik peradilan.
Penyelesaian sengketa TUN lingkungan hidup bertumpu pada sejumlah ketentuan regulasi, antara lain UU Peradilan Tata Usaha Negara, UU Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup beserta perubahannya, UU Administrasi Pemerintahan beserta perubahannya, serta Perma Nomor 1 Tahun 2023. Secara khusus, Perma Nomor 1 Tahun 2023 menjadi pedoman bagi hakim dalam memeriksa dan memutus perkara lingkungan hidup di lingkungan Peradilan TUN.
Salah satu aspek penting adalah perluasan akses hukum masyarakat dalam mengajukan gugatan. Selain seseorang atau badan hukum perdata yang kepentingannya telah atau berpotensi dirugikan (actual or potential loss) akibat Keputusan TUN maupun Tindakan Administrasi Pemerintahan, mekanisme gugatan juga dapat dilakukan melalui perwakilan kelompok, organisasi lingkungan hidup, dan gugatan warga negara.
Pada gugatan perwakilan kelompok (class action), mekanisme pengajuan gugatan mengacu pada Perma Nomor 1 Tahun 2002. Gugatan harus memuat identitas wakil kelompok secara jelas, definisi kelompok secara rinci dan spesifik, serta keterangan mengenai anggota kelompok yang diperlukan untuk kepentingan pemberitahuan. Wakil kelompok tidak diwajibkan memperoleh surat kuasa khusus dari anggota kelompok.
Hakim kemudian memeriksa keabsahan penggunaan prosedur gugatan perwakilan kelompok. Apabila dinyatakan sah, penetapan pengadilan akan menjadi dasar untuk melanjutkan proses pemberitahuan kepada anggota kelompok dan pemeriksaan perkara. Sebaliknya, apabila dinyatakan tidak sah, pemeriksaan gugatan dihentikan melalui putusan hakim. Dalam hal gugatan ganti rugi dikabulkan, hakim wajib menentukan jumlah ganti rugi, kelompok atau subkelompok yang berhak, mekanisme pendistribusiannya, dan langkah-langkah yang wajib ditempuh oleh wakil kelompok dalam proses penetapan dan pendistribusian seperti halnya kewajiban melakukan pemberitahuan atau notifikasi.
Selanjutnya, terdapat mekanisme gugatan organisasi lingkungan hidup sebagaimana diatur dalam Pasal 92 UU Nomor 32 Tahun 2009. Hak gugat ini diberikan kepada organisasi lingkungan hidup untuk kepentingan pelestarian lingkungan. Namun, organisasi yang mengajukan gugatan harus memenuhi persyaratan, antara lain berbentuk badan hukum atau organisasi yang disahkan pejabat berwenang, memiliki tujuan pelestarian fungsi lingkungan hidup dalam anggaran dasarnya, serta telah melaksanakan kegiatan nyata sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun. Tuntutan (petitum) dibatasi pada tindakan tertentu dengan tuntutan ganti rugi terbatas pada biaya atau pengeluaran nyata dan dapat mengajukan rehabilitasi lingkungan.
Gugatan warga negara (citizen lawsuit/CLS) yang memperoleh pengaturan dalam Perma Nomor 1 Tahun 2023. Mekanisme ini memberikan hak kepada setiap warga masyarakat untuk mengajukan gugatan atas nama kepentingan umum terhadap pemerintah, lembaga negara, maupun pihak swasta yang melaksanakan urusan pemerintahan, apabila terdapat pembiaran atau tidak dilaksanakannya kewajiban hukum.
Salah satu persyaratan penting dalam gugatan CLS adalah penyampaian notifikasi tertulis kepada pihak yang dituju. Notifikasi tersebut harus disampaikan sekurang-kurangnya 60 hari sebelum gugatan diajukan, dengan tembusan kepada Ketua PTUN setempat. Isinya mencakup kewajiban hukum yang belum dilaksanakan, dasar peraturan perundang-undangan atau asas-asas umum pemerintahan yang baik, serta permintaan agar kewajiban tersebut dilaksanakan. Notifikasi menjadi persyaratan prosedural yang diperiksa pada tahap dismissal. Apabila gugatan tidak disertai notifikasi, gugatan ditetapkan tidak dapat diterima. Selain itu, notifikasi tersebut menghapus kewajiban menempuh upaya administratif sebagai syarat pengajuan gugatan.
Dalam konteks sengketa TUN, lingkungan hidup tidak hanya berkaitan dengan keputusan administrasi pemerintahan, tetapi juga mencakup tindakan administrasi pemerintahan, baik tindakan aktif maupun pasif. Objeknya dapat berupa perizinan berusaha, persetujuan teknis, persetujuan lingkungan, keputusan kelayakan lingkungan hidup, persetujuan pemerintah, hingga keputusan lain di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Pengujian terhadap objek sengketa dilakukan dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan, AUPB, serta HAM.
Aspek pembuktian juga menjadi perhatian, khususnya mengenai kedudukan ahli dalam perkara lingkungan hidup. Hakim dapat menilai kompetensi ahli berdasarkan latar belakang pendidikan, sertifikasi, pengalaman, karya ilmiah, penelitian, serta keaktifannya dalam kegiatan akademis. Bahkan, seseorang yang memiliki keahlian khusus berdasarkan kearifan lokal dan pengalaman dapat diajukan untuk memberikan keterangan di persidangan. Ini menunjukkan bahwa pembuktian perkara lingkungan hidup perlu mempertimbangkan beragam sumber pengetahuan yang relevan dengan fakta perkara.
Selain berbagai model gugatan tersebut, konsep amicus curiae atau sahabat pengadilan juga berkembang. Pihak ketiga, baik individu maupun organisasi, yang bukan merupakan pihak dalam sengketa dapat menyampaikan pendapat hukum untuk membantu hakim memahami persoalan secara lebih utuh dan objektif. Di Indonesia, dasar normatifnya belum diatur secara tegas, tetapi keberadaannya dikaitkan dengan Pasal 5 ayat (1) UU Nomor 48 Tahun 2009. Pendapat amicus curiae dapat dipertimbangkan ataupun diabaikan oleh hakim dan tidak bersifat mengikat.
Melalui pemahaman terhadap berbagai model penyelesaian sengketa tersebut, diharapkan hakim memiliki perspektif yang lebih komprehensif dalam menangani sengketa TUN lingkungan hidup. Perkembangan mekanisme gugatan, perluasan akses keadilan, penguatan pembuktian ilmiah, serta keterlibatan berbagai elemen warga masyarakat menjadi bagian inheren dalam mewujudkan peradilan TUN yang mampu memberikan perlindungan hukum sekaligus mendukung pelestarian lingkungan hidup.
Untuk Mendapatkan Berita Terbaru Suara BSDK, Follow Channel WhatsApp: SUARABSDKMARI