Author: Muhammad Zuchri Nasuha Lubis

BANDA ACEH – Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Banda Aceh menyelaraskan peran Satuan Pengawas Internal (SPI) agar rekomendasi hasil pengawasan memiliki tindak lanjut yang dapat diperiksa dan dilaporkan kepada pimpinan. Penegasan itu mengemuka dalam Rapat Monitoring dan Evaluasi SPI Triwulan III Tahun 2026 di Ruang Media Center, Selasa, 20 Oktober 2026. Rapat mengevaluasi pelaksanaan pengawasan untuk periode 1 Juli sampai 30 September 2026. Pembahasan mempertemukan unsur pimpinan, hakim, kepaniteraan, kesekretariatan, serta pengelola data keuangan dan pendukung layanan. Perhatian utama diarahkan pada hubungan kerja SPI dengan Hakim Pengawas Bidang (Hawasbid), pengawasan atasan langsung, serta forum pembahasan anggaran yang telah berjalan. Pelaksanaan…

BANDA ACEH – Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh menyiapkan formulir daftar kepentingan pribadi sebagai sarana mengenali hubungan yang berpotensi memengaruhi pelaksanaan tugas. Penyiapan formulir, tata cara pengisian, dan pemanfaatannya dalam pengendalian menjadi prioritas pembahasan Rapat Monitoring dan Evaluasi Penanganan Benturan Kepentingan Triwulan III Tahun 2026 di Ruang Media Center, Selasa, 20 Oktober 2026. Rapat mengevaluasi pengendalian pada periode 1 Juli sampai 30 September 2026 sekaligus merumuskan perbaikan untuk Triwulan IV. Lingkupnya mencakup pemetaan potensi, pencegahan pada proses kerja, laporan dan penanganannya, sosialisasi, serta bukti pelaksanaan. Tim Penanganan Benturan Kepentingan diketuai Wakil Ketua PTUN Banda Aceh, Muhammad Ferry Irawan, S.H.,…

BANDA ACEH – Setiap pengaduan masyarakat perlu memiliki jejak penanganan yang jelas, sejak diterima hingga hasil tindak lanjutnya dapat diperiksa. Kebutuhan itu menjadi fokus Monitoring dan Evaluasi Penanganan Pengaduan Triwulan III Tahun 2026 di Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh, Selasa, 20 Oktober 2026, di Ruang Media Center. Pembahasan menjangkau Meja Pengaduan, SIWAS, SP4N-LAPOR!, serta keluhan yang disampaikan melalui Google Review dan media sosial resmi pengadilan. Evaluasi mencakup periode 1 Juli sampai 30 September 2026 dan berada dalam koordinasi Wakil Ketua PTUN Banda Aceh, Muhammad Ferry Irawan, S.H., M.H. selaku Penanggung Jawab Tim Pengelola Meja Pengaduan. Agenda rapat menghubungkan pemeriksaan…

JAKARTA-BANDA ACEH – Mahkamah Agung RI meminta satuan kerja membenahi pengelolaan media massa dan media sosial dengan menetapkan tim, memeriksa identitas serta keamanan akun, dan menyusun kalender konten bulanan. Setiap publikasi harus melalui pemeriksaan sesuai kewenangan, menjaga independensi peradilan, serta menyediakan ruang bagi pertanyaan dan kritik masyarakat. Arahan tersebut mengemuka dalam Sosialisasi Pedoman Pengelolaan Media Massa dan Media Sosial yang diselenggarakan Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat Mahkamah Agung pada Selasa, 20 Oktober 2026, melalui Zoom dengan pusat kegiatan di Mahkamah Agung, Jakarta yang diikuti oleh seluruh Peradilan di bawah Mahkamah Agung secara daring dan PTUN Banda Aceh menjadi salah satu…

Catatan seorang hakim PTUN di Banda Aceh tentang asap Karhutla, tanggung jawab pemerintah, dan jalan menuju keadilan. BANDA ACEH – “Maaf, Minggu ini tidak ada Car Free Day di Banda Aceh.” Sebelas kata dalam pengumuman pada 18 Oktober 2026 dari Penyelenggara CFD Banda Aceh ini memupus rencana sederhana untuk menikmati Minggu pagi bagi sebagian masyarakat. Di tengah sebaran asap kebakaran hutan dan lahan, langkah santai dan olahraga di ruang terbuka harus ditunda. Udara pagi yang biasanya dihirup tanpa banyak dipikirkan kini menyisakan kecemasan pada setiap tarikan napas. Hari Minggu yang biasanya memberi ruang kepada pejalan kaki, pelari, keluarga, dan pedagang…

BANDA ACEH – Kepastian hukum dalam sengketa tata usaha negara dibangun sejak hakim menentukan hubungan antarobjek gugatan, menilai hak pihak yang berkepentingan, hingga mengawasi pelaksanaan putusan. Rangkaian persoalan itu menjadi pokok pembinaan daerah oleh Hakim Agung Kamar Tata Usaha Negara Mahkamah Agung, Dr. H. Yosran, S.H., M.Hum., yang dilaksanakan di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PTTUN) Medan dan diikuti secara daring oleh PTUN Banda Aceh pada Senin, 19 Oktober 2026. Kegiatan yang dikoordinasikan PTTUN Medan tersebut merupakan bagian dari pembinaan daerah oleh Hakim Agung Pengawas dan Pembina Daerah bagi empat lingkungan peradilan di wilayah Sumatera Utara. PTUN di wilayah hukum…

BANDA ACEH – Pengendalian gratifikasi tidak cukup dinilai dari ada atau tidaknya laporan. Setiap peristiwa perlu dapat ditelusuri sejak pemberian dikenali, ditolak atau dilaporkan, dicatat dalam register, sampai tindak lanjutnya dibuktikan. Cara pandang itu menjadi fokus Monitoring dan Evaluasi Pengendalian Gratifikasi Triwulan III Tahun 2026 yang diselenggarakan Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG) Tingkat III Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh di Ruang Media Center, Senin, 19 Oktober 2026. Monev mencakup pelaksanaan tugas UPG dan pemenuhan eviden untuk periode 1 Juli sampai 30 September 2026. Evaluasi ini merujuk Keputusan Ketua PTUN Banda Aceh Nomor 835/KPTUN.W1-TUN3/SK.PW1.1/VIII/2026 tentang Pembentukan UPG, yang ditetapkan pada 3…

BANDA ACEH – Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh, Ardoyo Wardhana, S.H., M.H., memimpin langsung Rapat Monitoring dan Evaluasi Standar Operasional Prosedur (Monev SOP) Triwulan III Tahun 2026 pada Jumat, 16 Oktober 2026, pukul 14.30 WIB di Ruang Media Center PTUN Banda Aceh. Forum ini menelaah kejelasan alur kerja yang menentukan kepastian pelayanan, sejak permohonan diterima hingga hasilnya disampaikan kepada masyarakat. Rapat membahas kebutuhan SOP baru, penyesuaian prosedur yang telah berjalan, dan penelaahan SOP yang memiliki ruang lingkup beririsan. Pembahasannya menjangkau Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP), administrasi perkara, pengelolaan arsip, keuangan, serta pekerjaan kesekretariatan. Perubahan pedoman kerja dan kondisi…

BANDA ACEH – Kualitas layanan digital pengadilan ditentukan oleh ketepatan informasi, keandalan aplikasi, dan kemampuan organisasi menindaklanjuti persoalan yang ditemukan. Berangkat dari kebutuhan tersebut, Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh menyiapkan rapat tata kelola teknologi informasi dan komunikasi serta inovasi melalui monitoring dan evaluasi (Monev) keterbukaan informasi Triwulan III Tahun 2026 yang dilaksanakan pada Kamis, 15 Oktober 2026, pukul 14.30-16.30 WIB di Ruang Media Center. Monev ini dirancang untuk menyatukan kebutuhan layanan, pekerjaan teknis, dan pemeriksaan hasil dalam satu alur yang dapat dipantau dan pelaksanaannya dipimpin secara langsung oleh Ketua PTUN Banda Aceh, Bapak Ardoyo Wardhana, S.H., M.H. Tim Satuan…

BANDA ACEH – Efektivitas pengendalian atas pelayanan dan administrasi menjadi fokus Monitoring dan Evaluasi Triwulan III Tahun 2026 Tim Pengawasan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) PTUN Banda Aceh. Sesuai undangan, rapat dilaksanakan pada Rabu, 14 Oktober 2026, pukul 15.15-16.00 WIB di Ruang Media Center, setelah sesi Monev Manajemen Risiko. Evaluasi mencakup pelaksanaan tugas selama 1 Juli sampai dengan 30 September 2026. Agenda berada di bawah koordinasi Wakil Ketua PTUN Banda Aceh, Muhammad Ferry Irawan, S.H., M.H. selaku Ketua Tim Pengawas SPIP. Sekretaris PTUN Banda Aceh, Andreas Ases, S.H., M.H., berkedudukan sebagai Sekretaris Tim, dengan anggota dari unsur hakim, kepaniteraan, dan…