Author: Johanes

JAKARTA – Pusat Strategi Kebijakan Hukum dan Peradilan (Pustrajak Kumdil), Badan Strategi Kebijakan Diklat Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung Republik Indonesia, menyelenggarakan Rapat Pembinaan dan Evaluasi Kinerja Bulanan pada Senin, 5 Oktober 2026. Pertemuan yang berlangsung di Ruang Rapat Pustrajak Kumdil Lantai 10, Jalan Jenderal Ahmad Yani Nomor 58, Cempaka Putih, Jakarta Pusat ini menandai momentum krusial untuk mempercepat pembaruan hukum nasional. Rapat kerja tersebut dipimpin langsung oleh Kepala Pusat Strategi Kebijakan (Kapustrajak) Kumdil MA RI, Dr. H. Andi Akram, S.H., M.H. Forum ini dihadiri oleh jajaran pimpinan dan aparatur peradilan, di antaranya Hakim Tinggi Yustisial Dr. Khoirul Anwar, S.Ag.,…

JAKARTA, 1 Oktober 2026 — Pusat Strategi Kebijakan Hukum dan Peradilan (Pustrajak Kumdil) Mahkamah Agung Republik Indonesia resmi menggelar rapat audiensi strategis bersama Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara (Ditjen Badilmiltun). Pertemuan krusial yang berlangsung di Ruang Command Center Ditjen Badilmiltun, Gedung Sekretariat MA RI lantai 9, Cempaka Putih, Jakarta Pusat ini bertujuan untuk menyaring isu-isu strategis serta menganalisis kebutuhan penyusunan rekomendasi kebijakan peradilan untuk tahun anggaran 2027. Langkah ini diambil sebagai bentuk komitmen berkelanjutan Mahkamah Agung dalam memperkuat tata kelola lembaga yudikatif, menyempurnakan hukum acara, serta menjawab tantangan dinamika hukum nasional. Diskusi intensif yang dimulai pukul…

JAKARTA — Lembaga peradilan tertinggi di Indonesia, Mahkamah Agung Republik Indonesia (MA RI), tengah mempersiapkan langkah besar untuk mentransformasi tata kelola peradilan nasional. Melalui Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum (Ditjen Badilum) dan Badan Strategi Kebijakan dan Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan Peradilan (BSDK), MA menggelar Rapat Koordinasi dan Audiensi Penjaringan Isu Strategis serta Analisis Kebutuhan Penyusunan Naskah Kebijakan (AKP) untuk Tahun Anggaran 2027. Pertemuan ini diselenggarakan pada Selasa, 29 September 2026, bertempat di Ruang Command Center Ditjen Badilum, Gedung Sekretariat Mahkamah Agung RI, Jakarta Pusat. Agenda utama audiensi ini berfokus pada penyusunan naskah kebijakan berbasis kebutuhan nyata di lapangan untuk…

JAKARTA — Mahkamah Agung (MA) Republik Indonesia terus berbenah untuk mewujudkan badan peradilan yang modern, profesional, dan berintegritas. Bertempat di Hotel Grand Mercure Kemayoran, Jakarta, Badan Strategi Kebijakan Diklat Hukum dan Peradilan (BSDK) MA RI menyelenggarakan Focus Group Discussion (FGD) Penyusunan Naskah Urgensi Rancangan Peraturan Mahkamah Agung (Raperma) tentang Sistem Manajemen SDM Berbasis Sistem Merit Terintegrasi pada tanggal 23–25 September 2026. Kegiatan ini secara resmi dibuka oleh Sekretaris Badan Strajak Diklat Kumdil MA RI, Ach. Jufri, S.H., M.H., hadir mewakili Plt. Kepala Badan Strajak Diklat Kumdil MA RI, Syamsul Arief, S.H., M.H. Dalam sambutan pembukaannya, Ach. Jufri menegaskan bahwa penguatan…

Identitas Buku Tanah bukan sekadar komoditas ekonomi yang memiliki nilai strategis tinggi, melainkan sebuah ruang hidup yang krusial bagi hajat hidup orang banyak. Dalam sistem hukum pertanahan nasional yang berlandaskan UUPA (Undang-Undang Pokok Agraria), kepastian hukum atas tanah dibuktikan melalui kepemilikan sertifikat yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN). Namun, di balik fungsi administratif tersebut, praktik di lapangan kerap diwarnai gesekan hukum yang kompleks. Salah satu isu paling kontroversial dan kerap memicu ketidakpastian hukum adalah ketika BPN membatalkan sertifikat tanah secara sepihak dengan dalih “cacat administrasi” tanpa melalui mekanisme putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde). Buku karya…

Mahkamah Agung Republik Indonesia kembali menunjukkan komitmen nyata dalam membenahi sistem pengawasan internal dan eksternal peradilan di Tanah Air. Komitmen tersebut diterjemahkan secara konkret oleh Badan Strategi Kebijakan dan Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan Peradilan (BSDK Kumdil) MA RI melalui Pusat Strategi Kebijakan. Mereka menyelenggarakan agenda besar berupa penyusunan Naskah Urgensi Tahun Anggaran 2026 yang berfokus pada pembaruan regulasi pengawasan hakim. Fokus utama dari perombakan hukum ini menyasar pada dua peraturan bersama yang selama belasan tahun menjadi pedoman kolaborasi antarlembaga. Regulasi tersebut adalah Peraturan Bersama Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial Nomor 03/PB/MA/IX/2012 – 03/PB/P.KY/09/2012 tentang Tata Cara Pemeriksaan Bersama. Regulasi…

Mahkamah Agung Republik Indonesia terus memperkuat langkah strategis untuk memodernisasi tata kelola administrasi peradilan agar memenuhi standar internasional. Salah satu fokus utama yang mendapat perhatian serius adalah penyelarasan nomenklatur jabatan dan struktur unit kerja ke dalam bahasa Inggris dan bahasa Arab. Upaya krusial tersebut diwujudkan melalui rapat koordinasi harmonisasi secara daring yang khusus membahas rancangan Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung. Pertemuan virtual ini menjadi wadah penting untuk menyatukan persepsi antara tim perancang regulasi dan tim Penerjemah Mahkamah Agung. Acara ini diselenggarakan pada hari Kamis, 10 September 2026, pukul 10.00 hingga 12.00 WIB. Pelaksanaan secara daring melalui platform digital memastikan efisiensi waktu…

Mahkamah Agung Republik Indonesia melalui Badan Strategi Kebijakan dan Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan Peradilan (BSDK) sukses menggelar Rapat Monitoring dan Evaluasi (Monev) bulanan. Pertemuan strategis ini bertempat di Ruang Rapat Pustrajak Kumdil Lantai 10, Gedung sekretrariat Mahkamah Agung pada hari Senin, 7 September 2026. Agenda yang dimulai tepat pukul 09.00 WIB ini dihadiri oleh jajaran pimpinan, pejabat struktural, fungsional, serta segenap aparatur sipil negara di lingkungan Pusat Strategi Kebijakan Hukum dan Peradilan.Rapat Monev dibuka secara resmi oleh Kepala Pusat Strategi Kebijakan (Kapustrajak) yang diawali dengan ajakan berdoa bersama. Kapustrajak mengajak seluruh warga Pustrajak untuk menundukkan kepala seraya memohon keselamatan…

Pendahuluan Dalam dunia hukum, dituntut ketepatan linguistik yang mutlak, di mana setiap frasa, klausa, dan struktur kalimat memegang peranan krusial dalam menentukan hak, kewajiban, serta keabsahan suatu dokumen hukum. Dalam menyusun dan menafsirkan dokumen hukum—mulai dari akta otentik, surat perjanjian, surat kuasa, hingga putusan pengadilan—pemahaman mengenai struktur tata bahasa baku menjadi fondasi utama untuk menghindari ambiguitas dalam penafsiran. Salah satu elemen sintaksis paling mendasar sekaligus paling sering dianalisis adalah penentuan subjek dalam sebuah kalimat. Artikel mendalam ini akan mengupas tuntas metodologi penemuan subjek dalam ragam bahasa hukum, dengan mengambil contoh kalimat yang sangat familiar dijumpai pada bagian pembuka dokumen hukum,…

Pendahuluan: Bahasa Hukum sebagai Instrumen Keadilan Bahasa Indonesia memegang posisi yang sangat penting dan mutlak dalam sistem peradilan di Indonesia. Sebagai bahasa resmi negara, penggunaannya di dalam ruang sidang dan terutama dalam produk-produk dokumen pengadilan bukan sekadar formalitas administratif, melainkan prasyarat utama tegaknya negara hukum (rechtsstaat). Dokumen pengadilan—mulai dari surat gugatan, surat dakwaan, eksepsi, replik, duplik, berita acara persidangan, hingga putusan hakim—merupakan manifestasi tertulis dari proses penegakan hukum. Kualitas kebahasaan yang digunakan dalam dokumen-dokumen ini akan menentukan tingkat kepastian hukum, transparansi, serta keadilan substantif yang dapat dirasakan para pencari keadilan. Bahasa Indonesia tidak hanya berfungsi sebagai penyambung lidah pencari keadilan,…