Author: Yudhistira Ary Prabowo

Pendahuluan Kondisi geografis dan sosiologis di wilayah Indonesia bagian Timur seringkali menyajikan bentangan realitas yang kontras dengan narasi pembangunan pusat. Di wilayah ini, terdapat Kabupaten-Kabupaten dengan wilayah yurisdiksi yang begitu luas, namun tidak diimbangi dengan infrastruktur yang memadai. Konektivitas antar-daerah seringkali hanya bertumpu pada satu-satunya jalur transportasi darat, yaitu jalan aspal Trans-Provinsi. Jalur tunggal inilah yang menjadi urat nadi perekonomian, mobilitas sosial, dan akses pelayanan publik bagi masyarakat setempat. Ketika jalur pemeliharaan kehidupan ini terganggu, maka seluruh sendi kehidupan kawasan tersebut turut lumpuh. Namun, di sisi lain, ketergantungan mutlak pada satu jalur ini menempatkan masyarakat pada posisi tawar yang rentan…

Kamis 2 Juli 2026, Badan Strategi Kebijakan dan Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung Republik Indonesia (BSDK MA RI), dalam pelaksanaan Diklat Teknis Yudisial mengenai Implementasi KUHAP dan Pendalaman Pasal Tertentu KUHP Bagi Hakim Peradilan Umum dan Hakim Mahkamah Syar’iah Aceh Gelombang IV materi yang kedua pada hari ini mengangkat materi seputar Pedoman Pemeriksaan di Sidang Pengadilan (KUHAP 2025), dimana materi tersebut dibawakan langsung oleh Bpk. YM. Dr. Zulfahmi, S.H., M.H. (Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Kepulauan Riau); Wajah peradilan pidana Indonesia resmi memasuki era baru. Penerapan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP…

Kamis 2 Juli 2026, Badan Strategi Kebijakan dan Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung Republik Indonesia (BSDK MA RI), kembali menyelenggarakan Diklat Teknis Yudisial mengenai Implementasi KUHAP dan Pendalaman Pasal Tertentu KUHP Bagi Hakim Peradilan Umum dan Hakim Mahkamah Syar’iah Aceh Gelombang IV yang dilaksanakan secara online dalam jaringan (daring) melalui Zoom Meeting, dimana pada kesempatan hari ini materi yang diangkat adalah seputar Hak Tersangka dan Terdakwa, Hak Saksi, Korban, Penyandang Disabilitas, Perempuan, dan Orang Lanjut Usia, dimana materi tersebut dibawakan langsung oleh Pemateri Bpk. Aristo. M.A. Pangaribuan, S.H., LL.M., Ph.D. (Dosen Fakultas Hukum Universitas Indonesia). Perlindungan terhadap…

Pendahuluan Lampu penunjuk arah atau yang lebih karib dikenal sebagai “lampu sein”, bukan sekadar aksesori estetika atau pemenuh regulasi formal berkendara. Pada setiap unit kendaraan bermotor, baik roda dua maupun roda empat, lampu sein memegang peran krusial sebagai media komunikasi visual yang menjembatani maksud pengendara dengan lingkungan sekitarnya. Penggunaan isyarat lampu sein yang tepat baik saat hendak berbelok, berpindah jalur, maupun dalam kondisi darurat melalui lampu hazard (kode lampu sein kiri dan kanan merupakan manifestasi paling mendasar dari wawasan berkendara yang aman. Kedisiplinan dalam mengaktifkan isyarat ini sebelum melakukan manuver adalah langkah preventif utama untuk menghindari kesalahpahaman antar pengguna jalan…

Selasa 8 Juni 2026, berlokasi di Pengadilan Negeri Dataran Hunipopu Jalan Trans Seram, Kecamatan Seram Barat, Kabupaten Seram Bagian Barat, secara perdana berhasil menerapkan Mekanisme Keadilan Restoratif (MKR)/ Restoratif Justice sebagaimana amanat dalam Pasal 204 Ayat (5) sampai (9) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) Jo. Peraturan Mahkamah Agung RI (PERMA Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pedoman Mengadili Perkara Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif, terhadap perkara Pidana yang dialami oleh di Desa Tihulale, Kecamatan Amalatu, Kabupaten Seram Bagian Barat atau yang menurut warga sekitar biasa disebut sebagai Bapak (Radja) yang bernama Wairata Johanis Mezak, dimana…

Tim Pengadilan Negeri (PN) Dataran Hunipopu yang terdiri dari Hakim Pengawas dan Pengamat (Wasmat) Bpk Yudhistira Ary Prabowo, S.H., M.H.Li. Bpk. Agung Risqiyanto, S.H. Bpk. Gideon Rohadi Hamonangan, S.H. serta Ahmad Bagus Sutioso, S.H. dan Jhon Mayors Sihombing, A.Md. diampingi oleh ASN Bapak Ahmad Bagus Sutioso, S.H., pada hari Rabu, 13 Mei 2026 pukul 09.00 WIT melakukan wawancara dengan beberapa Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Piru untuk mendapatkan data terkait bagaimana pelaksanaan putusan Pengadilan terhadap Narapidana yang sedang menjalani masa hukumannya dan mengadakan pengamatan untuk bahan penelitian yang diperoleh dari perilaku Narapidana atau pembinaan lembaga pemasyarakatan serta pengaruh…

Selasa 12 Mei 2026, berlokasi di Hotel Swissbel-Ambon Jalan Benteng Kapaha No.88, Uritetu, Kec. Sirimau, Kota Ambon, Provinsi Maluku. Pengadilan Tinggi Ambon (PT Ambon) mengundang seluruh Ketua Pengadilan Negeri sewilayah hukum PT Ambon yakni terdiri dari (PN Ambon, PN Masohi, PN Dataran Hunipopu, PN Dataran Hunimoa, PN Namlea, PN Dobo, PN Saumlaki, PN Tual) untuk dapat berkumpul dan duduk bersama dalam rangkaian acara ”Rapat Koordinasi Percepatan Penyelesaian Perkara Perdata Sewilayah Hukum Pengadilan Tinggi Ambon”. Rangkaian kegiatan tersebut dibuka langsung oleh Ketua Pengadilan Tinggi Ambon YM. Bpk. Krosbin Lumban Gaol, S.H. M.H. (KPT Ambon) beserta jajarannya, kemudian acara dilanjutkan dengan sesi…

Pancasila sila ke-5 sebagai dasar negara Republik Indonesia telah mengamanatkan tentang keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, artinya sudah sejak zaman kemerdekaan the founding father’s (Ir. Soekarno, Drs. Mohammad Hatta, Mohammad Yamin, Dr. Soepomo, Achamad Soebardjo) telah memberikan suatu pandangan yang jauh maju ke depan tentang jawaban atas problematika yang nyata dihadapi pasca melawan dan mengusir para penjajah, yakni perlu bekerjasama menguatkan barisan dan saling bergandeng tangan, lintas suku, budaya, agama, kepercayaan dan adat istiadat untuk membangun Indonesia menjadi negara yang merdeka agar menjadi bangsa yang kuat, mandiri dan bebas dari bayang-bayang kolonialisme. Menjelang memasuki usia ke-81 tahun Negara Republik…

Hakim adalah aparat penegak hukum yang tidak hanya dipandang sebagai simbol keadilan melainkan sebagai subjek yang memikul beban kepercayaan masyarakat akan menghadirkan sisi keadilan disetiap putusannya, sehingga tidak jarang Hakim sering menjadi hilang arah, karena beban tugas yang begitu besar dan di sandingkan dengan kewajiban untuk menyelesaikan tugas dengan cepat agar perkara tidak selesai berlarut-larut. Wujud Hakim yang diharapkan oleh masyarakat bukanlah seperti robot yang hanya menerapkan bunyi Undang-Undang semata, namun yang dibutuhkan adalah sosok Hakim yang memiliki dimensi ”Akal/Rasio” pengetahuan hukum yang mumpuni serta selaras dengan dimensi ”Hati/Rasa” yang hidup dan senantiasa peka sehingga dapat menangkap setiap nilai-nilai maupun…

Rabu 15 April 2026, berlokasi di Hotel Swiss-Belhotel Ambon Jl. Benteng Kapaha No. 88, Uritetu, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, Provinsi Maluku. Kementrian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Republik Indonesia (Kemenkopolkam RI) menyelenggarakan acara ”Rapat Sinkronisasi Identifikasi dan Verifikasi Permasalahan Dalam Implementasi Keadilan Restoratif Dalam Penguatan Penegakan Hukum Berdasarkan RPJMN 2025-2029”, guna melancarkan proses forum grup diskusi tersebut kemudian turut mengundang para jajaran Kepolisian Resor dibawah wilayah hukum Polda Maluku yakni (Polresta Pulau Maluku dan Pulau Lease, Polres Maluku Tengah, Polres Buru, Polres Seram Bagian Timur, Polres Seram Bagian Barat), jajaran Kejaksaan dibawah wilayah hukum Kejaksaan Tinggi Ambon yakni (Kejari Ambon,…