Author: Mohammad Khairul Muqorobin

Avatar photo

Hakim Pengadilan Negeri Pulang Pisau

Jakarta – Badan Strategi Kebijakan dan Diklat Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung RI (BSDK MA RI) melalui Pusdiklat Teknis Peradilan menggelar pelatihan Kecerdasan Artifisial: Kejahatan, Batas Etika dan Pemanfaatan di Pengadilan Gelombang 2, dimana pada pelatihan ini diikuti oleh seluruh hakim dari empat lingkungan peradilan dari seluruh Indonesia secara daring melalui platform Zoom. Memasuki hari kedua pada Selasa, 27 Oktober 2026, tema pelatihan tersebut bertajuk “Etika Yudisial, Independensi Hakim, dan Pelindungan Data pada Era AI”. Sesi ini telah menghadirkan Guru Besar Hukum Siber dan Data Privacy sekaligus akademisi Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran (UNPAD), Prof. Dr. Sinta Dewi Rosadi, S.H., LL.M.,…

Read More

Jakarta (Senin, 26/10/2026) – Perkembangan teknologi digital yang pesat telah mengubah lanskap penegakan hukum sehingga menuntut aparat penegak hukum, khususnya hakim, untuk memiliki pemahaman mendalam mengenai teknologi serta forensik digital di persidangan. Hal tersebut dipaparkan oleh Direktur Pengawasan Sertifikasi dan Transaksi Elektronik Kementerian Komunikasi dan Digital RI, Teguh Arifiyadi, S.H., M.H., C.E.H., C.H.F.I., dalam sesi pelatihan bertajuk “Pemanfaatan AI dalam Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Yudisial Hakim” yang dipandu oleh Hakim Tinggi Yudisial BSDK MA RI, Bapak Raden Heru Wibowo Sukaten, S.H., M.H. Pelatihan ini mengupas tuntas urgensi pemahaman teknologi, penguatan hukum positif terhadap alat bukti elektronik, hingga prosedur teknis penanganan…

Read More

JAKARTA — Badan Strategi Kebijakan dan Diklat Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung RI melalui Pusdiklat Teknis Peradilan resmi membuka program “Pelatihan Kecerdasan Artifisial: Kejahatan, Batas Etika, dan Pemanfaatan di Pengadilan Gelombang 2”. Kegiatan yang dilaksanakan secara daring (online) pada tanggal 26 hingga 30 Oktober 2026 ini dibuka secara resmi oleh Kepala Pusdiklat Menpim sekaligus Plt. Kepala Pusdiklat Teknis Peradilan, Bapak D.Y. Witanto, S.H., pada hari Senin, 26 Oktober 2026. Dalam arahannya, Witanto menyampaikan bahwa pelatihan ini tidak hanya diarahkan untuk memberikan pemahaman mengenai teknologi kecerdasan artifisial semata, tetapi juga untuk membangun kesadaran kritis mengenai implikasi hukum, risiko, serta tanggung jawab…

Read More

GARUT — Badan Strategi Kebijakan dan Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung Republik Indonesia (BSDK MA RI) menggelar kegiatan peningkatan kompetensi, profesionalisme, dan kualitas kinerja hakim serta Aparatur Sipil Negara (ASN). Kegiatan berlangsung di Cahaya Villa Hotel, Kabupaten Garut, Jawa Barat, Rabu (21/10/2026), dan dibuka oleh Hakim Agung Kamar Pidana sekaligus Plt. Kepala BSDK MA RI, Dr. H. Syamsul Arief, S.H., M.H. Dalam sambutannya, Syamsul menegaskan bahwa BSDK tidak boleh hanya menjadi wadah pertemuan tahunan yang berhenti pada evaluasi dan proyeksi. Menurutnya, BSDK harus menjadi pergerakan yang memastikan tujuan bersama tercapai, terutama dalam penguatan kapasitas hakim dan ASN…

Read More

Kayu Agung, Ogan Komering Ilir — Perkara Pidana Anak Nomor 18/Pid.Sus-Anak/2026/PN Kag diselesaikan melalui kesepakatan diversi di Ruang Mediasi Pengadilan Negeri Kayu Agung, Senin (19/10/2026). Anak berinisial J.A.J.B.R. (13) yang didakwa mengambil uang Rp. 350.000 milik Fitriyanti menyetujui pelayanan masyarakat membersihkan masjid di Masjid Polres Ogan Komering Ilir selama tiga jam per hari, 20 hari per bulan, selama tiga bulan berturut-turut mulai 20 Oktober 2026. Kesepakatan itu dicapai di hadapan Fasilitator Diversi Iqbal Lazuardi, S.H., dengan melibatkan anak, orang tua, korban, advokat, Pembimbing Kemasyarakatan, dan Penuntut Umum. Dalam surat dakwaan penuntut umum, perbuatan yang didakwakan yaitu pada saat hari Rabu,…

Read More

Bali, 15 Oktober 2026 — Wakil Ketua Mahkamah Agung (MA) Bidang Non Yudisial Dr. H. Dwiarso Budi Santiarto, S.H., M.Hum. menegaskan independensi dan akuntabilitas dalam kekuasaan kehakiman bukan dua kutub yang saling meniadakan, melainkan harus dirancang saling menguatkan. Penegasan itu disampaikan dalam Seminar Internasional bertajuk “Menata Ulang Judicial Governance Indonesia: Menjadikan Komisi Yudisial sebagai Penyempurna Kekuasaan Kehakiman guna Mewujudkan Independensi Peradilan” di Bali, 15 Oktober 2026. Menurutnya, tantangan utama bukan memilih independensi atau akuntabilitas, tetapi merancang institusi yang memungkinkan keduanya berjalan simultan. Dwiarso kemudian memaparkan tiga fondasi fundamental dalam tata kelola kekuasaan kehakiman. Pertama, independensi, yaitu proses mengadili harus terlindungi…

Read More

Sebuah Usulan kepada Mahkamah Agung (Part II) Bagian pertama tulisan ini telah menegaskan bahwa penyimpangan hukum acara tidak otomatis merupakan pelanggaran etik karena harus dibedakan secara tegas dari persoalan yudisial. Akan tetapi, pembedaan tersebut belum menyentuh persoalan institusional yang lebih lanjut: bagaimana Mahkamah Agung sebagai pemegang fungsi pembinaan dan pengawasan internal peradilan bertindak ketika menerima laporan masyarakat tentang dugaan penyimpangan hukum acara? Jika ranah etik tidak dapat dijadikan jalan pintas, mekanisme apa yang tersedia agar laporan tersebut tetap didengar, diperiksa, dan ditindaklanjuti secara proporsional tanpa mengganggu independensi hakim? Sebelum menguraikan lebih lanjut terkait mekanisme apa yang seharusnya dilakukan oleh Mahkamah Agung…

Read More

Perlunya Membedakan Aspek Etik dan Aspek Yudisial (Part I) Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim merupakan panduan keutamaan moral bagi hakim, baik dalam menjalankan tugas profesinya maupun dalam hubungan kemasyarakatan di luar kedinasan. Atas dasar hal tersebut, maka dalam menjalankan tugas profesi maupun hubungan masyarakat, diperlukan adanya kerangka etik dalam bentuk Kode Etik dan Perilaku Hakim. Dalam kerangka itulah sistem pengawasan terhadap hakim dibangun melalui dua jalur, yaitu pengawasan internal oleh Mahkamah Agung melalui Badan Pengawasan dan pengawasan eksternal oleh Komisi Yudisial. Kedua jalur ini bertemu dalam instrumen Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung dan Ketua Komisi Yudisial Nomor 047/KMA/SKB/IV/2009 -…

Read More

Ketika pembaca mulai bertugas sebagai Hakim, pembaca menyadari bahwa pengetahuan pembaca tentang cara hukum pidana bekerja masih sangat terbatas. Namun semakin lama pembaca menyadari bahwa memahami hukum pidana bukan hanya penting bagi hakim, melainkan juga penting bagi siapa pun yang ingin melihat hukum pidana sebagai satu sistem besar yang saling terhubung. Kebutuhan itulah yang membuat buku Wahyu Sudrajat ini terasa hadir pada saat yang tepat. Pembaca mengenal penulis sejak pembaca masih berstatus sebagai Analis Perkara Peradilan di Pengadilan Agama Polewali, di mana pada saat itu pembaca hanya memahami hukum pidana dari satu perspektif (teoretis), namun sangat minim terhadap perspektif praktis.…

Read More

Foto: Keadaan udara di pagi hari di Kabupaten Pulang Pisau Pendahuluan Kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang terjadi di beberapa wilayah di Indonesia bukan lagi ancaman masa depan, melainkan realitas hari ini. Data WALHI mencatat bahwa Indeks Standar Pencemar Udara (ISPU) di sejumlah wilayah, khususnya Sumatera dan Kalimantan, semakin memburuk karena kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Angka ISPU tertinggi mencapai 2000 dengan kategori berbahaya dialami oleh warga Kalimantan Barat dan Kalimantan Tengah. Pencemaran udara dan krisis kesehatan pun kembali harus ditanggung oleh masyarakat. Data kasus Infeksi Saluran Pernapasan Akut (ISPA) yang tersedia di sejumlah wilayah menunjukkan besarnya beban kesehatan yang…

Read More