Author: Audrey Kartika Putri

Perkembangan kebijakan perubahan iklim di Indonesia tidak hanya membawa implikasi lingkungan, tetapi juga melahirkan konstruksi hukum baru yang beririsan dengan hukum administrasi negara. Salah satu instrumen strategis yang dikembangkan adalah Carbon Capture and Storage (CCS), yang secara normatif diatur melalui Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Kegiatan Penangkapan dan Penyimpanan Karbon. Regulasi ini menarik untuk dikaji dalam konteks hukum administrasi negara, khususnya terkait pengakuan nilai ekonomi karbon dan implikasinya terhadap kewenangan administratif negara serta potensi sengketa di Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN). Berbeda dengan pendekatan pasar karbon konvensional yang menempatkan karbon sebagai komoditas yang dapat diperdagangkan secara langsung,…