Author: Agus Suharsono

Pendahuluan Wacana reformasi peradilan di Indonesia kerap berangkat dari kehendak penyeragaman struktur kelembagaan demi efisiensi dan perluasan akses keadilan. Dalam konteks tersebut, pengadilan khusus dan keberadaan hakim ad hoc acap diposisikan secara seragam, bahkan diajukan sebagai objek penghapusan. Pendekatan generalisasi ini, meskipun dimaksudkan untuk menyederhanakan sistem, berpotensi mengabaikan diferensiasi kelembagaan yang secara konstitusional justru diakui dan dilembagakan dalam desain kekuasaan kehakiman. Pasal 24 UUD 1945 membuka ruang diferensiasi peradilan melalui pembentukan pengadilan khusus yang diatur dengan undang‑undang. Diferensiasi ini dirancang sebagai respons terhadap kompleksitas perkara modern yang menuntut keahlian tertentu. Dalam kerangka tersebut, Pengadilan Pajak menempati posisi yang khas (sui…