Author: Enrico Simanjuntak

Tahun 2026 diawali dengan sejumlah momentum penting bagi prospek penegakan HAM ke depan. Sepekan pertama, KUHP dan KUHAP baru resmi mulai berlaku. Di pekan kedua, Indonesia resmi ditetapkan sebagai Ketua Dewan HAM PBB. Selanjutnya, salah satu lembaga pengawal HAM, yakni Peradilan TUN selaku Peradilan Administrasi memasuki usia 35 tahun pada pekan lalu. Kilas balik sejarahnya adalah sejak ditandatangani Presiden Soeharto pada tanggal 14 Januari 1991, maka UU No. 5/1986 Tentang Peradilan TUN ”dinyatakan mulai diterapkan secara efektif di seluruh wilayah Indonesia sejak berlakunya Peraturan Pemerintah ini”. Refleksi Perjalanan. Berlakunya KUHP dan KUHAP dimaksudkan pemerintah dan parlemen untuk menyeimbangkan kewenangan negara…