Author: Mohammad Khairul Muqorobin

Palangkaraya, 8 Januari 2026 – Pengadilan Tinggi Palangkaraya menyelenggarakan acara sosialisasi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Kegiatan ini diikuti secara langsung oleh seluruh Hakim Tinggi dan Hakim Ad-Hoc Pengadilan Tinggi Palangkaraya serta para Ketua Pengadilan Negeri di wilayah hukum Pengadilan Tinggi Palangkaraya. Sementara itu, seluruh jajaran Pengadilan Negeri di bawah wilayah hukum tersebut mengikuti acara secara daring. Dalam sambutannya, Ketua Pengadilan Tinggi Palangkaraya, Dr. Pujiastuti Handayani, menyampaikan beberapa pesan penting kepada para peserta sosialisasi. Ia menekankan bahwa di tahun baru ini,…

Palangkaraya, 8 Januari 2026 – Wakil Ketua Pengadilan Tinggi (WKPT) Palangkaraya, Muhammad Damis, S.H., M.H., memaparkan secara rinci ketentuan transisi dan teknis penerapan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) serta KUHP baru dalam sosialisasi yang digelar secara daring dan luring. Acara ini diikuti langsung oleh para Hakim Tinggi, Hakim Ad-Hoc, dan Ketua Pengadilan Negeri se-wilayah hukum PT Palangkaraya, serta jajaran Pengadilan Negeri lainnya secara daring. Ketentuan Peralihan dan Keberlakuan Aturan Lama Damis menegaskan bahwa beberapa peraturan pelaksana KUHAP lama masih tetap berlaku selama belum diganti. “Termasuk Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 junto Nomor 58 Tahun 2010 dan Nomor 92…

Pengadilan Tinggi Palangkaraya menandatangani Pakta Integritas, Perjanjian Kinerja, dan Komitmen Bersama pada Kamis (7/1/2026). Kegiatan ini dipimpin langsung oleh Ketua Pengadilan Tinggi, Dr. Pujiastuti Handayani sebagai wujud peneguhan integritas dan profesionalisme aparatur. Penandatanganan diselenggarakan di Ruang Sidang Prof. Dr. H.M. Syarifuddin, Pengadilan Tinggi Palangkaraya, Jalan RTA. Milono No.09, Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah. Acara ini diikuti oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi, seluruh Hakim Tinggi, Hakim Tinggi ad-Hoc, ketua pengadilan negeri se-wilayah hukum Pengadilan Tinggi Palangkaraya, panitera, sekretaris, pejabat struktural dan fungsional, serta seluruh aparatur Pengadilan Tinggi Palangkaraya. Pakta Integritas dan Perjanjian Kinerja yang ditandatangani merupakan pernyataan sikap dan tanggung…

Pendahuluan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP Baru) membawa angin segar dalam reformasi sistem peradilan pidana di Indonesia, khususnya berkaitan dengan ketentuan mekanisme pemanggilan yang menjadi fondasi utama kelancaran proses persidangan. Reformasi ini tidak hanya menekankan pada aspek prosedural semata, melainkan juga pada komitmen pembentuk undang-undang untuk mewujudkan asas peradilan cepat, sederhana, dan berbiaya ringan, sebagaimana diamanatkan dalam prinsip-prinsip dasar hukum acara pidana. Dalam konteks ini, ketentuan pemanggilan dirancang untuk mengantisipasi dan mengatasi masalah klasik seperti ketidakhadiran terdakwa (yang tidak ditahan), saksi, atau ahli pada sidang pertama atau sidang kedua yang sering kali menyebabkan…

Pendahuluan Perlindungan data pribadi merupakan salah satu bagian dari hak asasi manusia yang fundamental, bahkan sejumlah negara telah mengakui perlindungan data sebagai hak konstitusional atau dalam bentuk “habeas data” yakni hak seseorang untuk mendapatkan pengamanan terhadap datanya dan untuk pembenaran ketika ditemukan kesalahan terhadap datanya. Konsep privasi (data pribadi) sebagai suatu hak asasi manusia yang harus dilindungi telah diakui dalam instrument Internasional, beberapa di antaranya : Pasal 12 Deklarasi Umum Hak Asasi Manusia Tahun 1948 (DUHAM), yang menyatakan bahwa: “No one shall be subjected to arbitrary interference with his privacy, family, home or correspondence, nor to attacks upon his honour…

Pendahuluan Perlindungan hukum bagi perempuan dan anak telah mengalami perkembangan signifikan, baik di tingkat internasional maupun nasional. Tonggak penting dimulai dengan diterbitkannya Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (CEDAW) oleh PBB pada tahun 1979, yang diratifikasi Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984. CEDAW mewajibkan negara anggota untuk menyediakan perlindungan hukum efektif bagi perempuan dan menghapus praktik yang diskriminatif. Sepuluh tahun kemudian, PBB menerbitkan Konvensi Hak Anak (1989) yang diratifikasi Indonesia melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990. Konvensi ini menekankan pemenuhan hak anak di semua aspek, dengan prinsip “kepentingan terbaik anak” (Pasal 3) dan perlindungan dari segala bentuk…

Belakangan ini, berita dari Sumatera sungguh memilukan. Wilayah seperti Aceh, Sumatera Utara (Tapanuli Tengah, Sibolga), dan Sumatera Barat dilanda banjir bandang dan tanah longsor hebat. Korban jiwa berjatuhan, infrastruktur rusak, listrik dan komunikasi putus. Pemerintah, melalui BMKG, menyebut “Siklon Tropis Senyar” atau gangguan atmosfer skala besar yang bisa memicu musibah seperti banjir atau longsor sebagai biang keladi cuaca ekstrem ini. Tapi, para aktivis lingkungan bersikeras yang menganggap peristiwa ini bukan cuma bencana alam, melainkan bencana ekologis akibat kerusakan lingkungan yang sudah parah. Lebih lanjut, banyak pihak yang berpandangan bahwa penanganan bencana dari pemerintah berjalan lamban apalagi dengan tidak menetapkan status…

Prolog: Pesta Demokrasi dan Auman Janji Manis Di Kerajaan Alasnusa yang megah, pesta demokrasi baru saja usai. Dengan gemuruh sorak-sorai yang memecah langit, Sang Singa terpilih sebagai Penguasa Tertinggi. Di atas Batu Orationis, tempat segala janji diumbar, aumannya bergema memenuhi sudut-sudut kerajaan. “WARGAAAA ALASNUSA YANG KUCINTAI!” gertaknya, dada membusung penuh wibawa. “Kepada Sang Kambing penegak keadilan, dengarlah suaraku! Kami AKAN MELIPATGANDAKAN pasokan rumput kalian RATUSAN KALI LIPAT! Setiap tetes keringat kejujuran dan integritas kalian, akan kami tukar dengan gunungan rumput hijau yang menjulang hingga menyentuh awan! PERCAYALAH PADAKU!” Sorak-sorai membahana. Para kambing menari-nari kegirangan, melompat-lompat, dan para bersuit riang. Janji…

Pendahuluan Pada tanggal 18 November 2025, Presiden Prabowo Subianto yang diwakili oleh Menteri Hukum RI, Supratman Andi Atgas bersama DPR RI telah menyetujui Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) disahkan menjadi undang-undang (UU). RUU tersebut sudah disetujui dalam Rapat Paripurna ke-18 DPR Masa Persidangan II Tahun Sidang 2025-2026 setelah sebelumnya selesai dibahas di Komisi III DPR RI. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang telah berusia 44 tahun ini sebelumnya tidak sekalipun mengalami proses amandemen, melainkan hanya terjadi pengembangan di dalam ketentuan…

Pendahuluan Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 telah menjamin pemanfaatan bumi, air, dan kekayaan alam oleh negara untuk kemakmuran rakyat, sebagaimana diatur dalam Pasal 33 Ayat (3). Selain itu, Pasal 28A mengakui hak setiap orang untuk hidup dan mempertahankan kehidupannya. Wilayah pesisir, sebagai peralihan antara daratan dan laut, tidak terpisahkan dari wilayah Indonesia. Perencanaan dan pembangunannya melibatkan pemerintah pusat, daerah, serta sektor swasta. Indonesia memiliki garis pantai terpanjang kedua di dunia setelah Kanada, yaitu 99.000 km, dengan keanekaragaman hayati tinggi yang memengaruhi kebiasaan, gaya hidup, budaya, dan penghidupan masyarakat. Ekosistem mangrove, bagian integral dari wilayah pesisir, mencakup sekitar 3,44 juta hektare atau…