Author: Sahram

Pendahuluan Indonesia selama bertahun-tahun menghadapi tantangan besar dalam memperkuat prinsip negara hukum. Salah satu tolok ukur yang digunakan dunia internasional untuk menilai kualitas penegakan hukum suatu negara adalah Rule of Law Index yang diterbitkan oleh World Justice Project (WJP). Dalam laporan terbaru, Indonesia menempati posisi ke-69 dari 143 negara dengan skor 0,52. Angka ini menunjukkan bahwa Indonesia masih berada di papan tengah, tertinggal dari negara-negara maju maupun beberapa negara tetangga di ASEAN. Di tengah kondisi tersebut, muncul Rancangan Undang-Undang (RUU) Jabatan Hakim yang sedang digodok oleh pemerintah dan DPR. RUU ini diharapkan menjadi tonggak penting dalam reformasi peradilan di Indonesia.…

Dalam diskursus pemberantasan korupsi, sering muncul pertanyaan klasik “mengapa pejabat tetap korup meskipun sistem pengawasan diperketat?” Banyak negara berkembang menjawabnya dengan menambah lapisan prosedur, membentuk komite etik atau meluncurkan program simbolik seperti zona integritas. Namun, sejumlah negara dengan tingkat korupsi rendah justru mengambil pendekatan yang lebih sederhana, keras dan rasional yaitu sistem gaji pejabat yang tinggi (high public officials’ remuneration) yang dipadukan dengan sanksi hukum yang tegas dan tanpa kompromi (zero tolerance enforcement). Pendekatan ini bertumpu pada satu asumsi dasar pejabat publik adalah rational actors. Mereka mempertimbangkan untung-rugi (cost benefit calculation) sebelum bertindak. Jika keuntungan korupsi kecil dan risikonya besar…