Author: Harun Maulana

JAKARTA, suarabsdk.com — Memasuki hari ketiga pelaksanaan Rapat Evaluasi dan Penyempurnaan Kurikulum Sertifikasi Lingkungan Hidup pada Kamis (23/4/2026), intensitas pembahasan di Hotel Grand Mercure Harmoni kian meningkat. Agenda yang diselenggarakan oleh Pusdiklat Teknis Peradilan Mahkamah Agung RI ini kini memasuki tahapan krusial, yakni pembedahan substansi kurikulum melalui sistem kerja kelompok terfokus (Focus Group Discussion). Langkah ini diambil secara terukur guna memastikan setiap aspek hukum, baik dari sisi formil maupun materiil, terakomodasi secara tajam, mutakhir, dan komprehensif sebelum draf silabus tersebut disahkan untuk Tahun Anggaran 2026. Kolaborasi Lintas Sektor dan Pembagian Keahlian Dalam sesi yang berlangsung dinamis tersebut, Pusdiklat Teknis Peradilan…

JAKARTA, suarabsdk.com — Dinamika hukum lingkungan hidup di tahun 2026 tidak lagi hanya terbatas pada regulasi domestik. Dalam Rapat Evaluasi Kurikulum Sertifikasi Hakim Lingkungan Hidup yang digelar BSDK Mahkamah Agung, Lasma Natalia, S.H., M.H. dari Indonesian Center for Environmental Law (ICEL) memaparkan urgensi pembaruan materi pendidikan bagi para hakim agar selaras dengan tren peradilan dunia dan perubahan fundamental hukum nasional. Tiga Pilar Hukum Internasional (Advisory Opinions) Salah satu sorotan utama dalam evaluasi ini adalah munculnya tiga opini hukum (Advisory Opinions) dari lembaga peradilan internasional (ITLOS, IACtHR, dan ICJ). Perkembangan ini mengubah status isu iklim menjadi kewajiban hukum yang ketat: Era…

JAKARTA, suarabsdk.com — Dinamika hukum lingkungan hidup di Indonesia menuntut kesiapan aparatur peradilan yang tidak hanya menguasai teks undang-undang, tetapi juga tanggap terhadap praktik empiris di lapangan. Menjawab kebutuhan tersebut, Badan Strategi Kebijakan dan Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan Peradilan (BSDK) Mahkamah Agung RI menggelar Rapat Evaluasi Pengembangan dan Penyempurnaan Kurikulum serta Silabus Pelatihan Sertifikasi Lingkungan Hidup Tahun Anggaran 2026. Kegiatan yang berlangsung selama empat hari, mulai Selasa (21/4/2026) hingga Jumat (24/4/2026) di Hotel Grand Mercure Harmoni, Jakarta ini, menjadi langkah strategis BSDK dalam melakukan transformasi pola pembelajaran bagi para hakim dan aparatur peradilan. Evaluasi Berbasis Data dan Pengalaman Kepala…

Bogor — Dalam rangka meningkatkan kompetensi dan pemahaman peserta terhadap aspek hukum dalam praktik ekonomi syariah, Pelatihan Sertifikasi Ekonomi Syariah menghadirkan materi Hukum Kontrak Bisnis Internasional sebagai salah satu pembekalan penting. Materi tersebut disampaikan oleh Prof. Dr. Hikmahanto Juwana, Guru Besar Hukum Internasional Universitas Indonesia. Dalam paparannya, Prof. Hikmahanto menegaskan bahwa di era globalisasi, transaksi bisnis lintas negara tidak dapat dihindari, termasuk dalam pengembangan ekonomi dan keuangan syariah yang semakin terhubung secara internasional. Ia menjelaskan bahwa kontrak bisnis internasional memiliki peran vital dalam menjamin kepastian hukum bagi para pihak yang berasal dari negara dan sistem hukum yang berbeda. Oleh karena itu,…

Jakarta — Badan Strategi Kebijakan Diklat Hukum dan Peradilan (BSDK) Mahkamah Agung Republik Indonesia bekerja sama dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menggelar Diskusi Intensif Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 4 Tahun 2025 tentang Tata Cara Mengadili Gugatan yang Diajukan oleh OJK sebagai Upaya Perlindungan Konsumen. Kegiatan ini dilaksanakan pada 3–6 Februari 2026 di Hotel Shangri-La Jakarta. Diskusi intensif ini bertujuan untuk memperkuat pemahaman, keseragaman penerapan, serta meningkatkan kualitas pelaksanaan Perma Nomor 4 Tahun 2025, khususnya dalam penanganan gugatan yang diajukan oleh OJK dalam rangka perlindungan konsumen sektor jasa keuangan. Perkuat Sinergi MA dan OJK Pembukaan kegiatan diawali dengan menyanyikan lagu…

Bogor — Badan Strategi Kebijakan dan Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan Peradilan (Badan Strajak Diklat Kumdil) Mahkamah Agung Republik Indonesia secara resmi membuka Pelatihan Sertifikasi Hakim Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) bagi Hakim Lingkungan Peradilan Umum serta Pelatihan Sertifikasi Hakim Ekonomi Syariah bagi Hakim Lingkungan Peradilan Agama Tahun Anggaran 2026. Pembukaan pelatihan diawali dengan sambutan Kepala Badan Strajak Diklat Kumdil Mahkamah Agung RI, Dr. Syamsul Arief, S.H., M.H., yang menekankan pentingnya peningkatan kompetensi dan profesionalisme hakim dalam merespons dinamika hukum yang terus berkembang. Dalam sambutannya, Kepala Badan Strajak Diklat Kumdil menyampaikan bahwa Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) merupakan wujud kesadaran…

Jakarta, Hari kedua Pelatihan Singkat Penerapan Pasal-Pasal Terkait Kebebasan Berekspresi dalam KUHP 2023 yang diselenggarakan Pusdiklat Teknis Peradilan bersama Lembaga Kajian dan Advokasi Independensi Peradilan (LeiP) menjadi ruang refleksi penting bagi para hakim dalam membaca ulang pasal-pasal pidana yang selama ini dinilai sensitif terhadap kebebasan berekspresi. Berlangsung pada Selasa, 20 Januari 2026 di Hotel Mercure Jakarta Sabang, sesi pelatihan hari kedua secara khusus membedah pasal penghinaan, ujaran kebencian, dan makar dalam KUHP lama, Undang-Undang ITE, serta KUHP 2023. Sebanyak 20 hakim pengadilan negeri dari berbagai daerah terlibat aktif dalam diskusi kritis mengenai perubahan norma, potensi penafsiran, serta dampaknya terhadap praktik…

Pelatihan Teknis Yudisial Filsafat Hukum menjadi salah satu sorotan utama dalam pelaksanaan program Pusdiklat Teknis Peradilan sepanjang tahun 2025. Sebagai pelatihan baru, program ini mendapat respons luar biasa dari aparatur peradilan. Dari rencana awal hanya 80 peserta, jumlah peminat melonjak hingga 716 orang, sehingga pelatihan ini akhirnya diselenggarakan dalam dua gelombang, yakni Gelombang I dengan 296 peserta dan Gelombang II dengan 420 peserta. Tingginya antusiasme tersebut mencerminkan besarnya kebutuhan aparatur peradilan terhadap penguatan pemahaman filosofis dalam penegakan hukum. Secara keseluruhan, sepanjang tahun 2025 Pusdiklat Teknis Peradilan mencatat capaian yang membanggakan dalam pelaksanaan berbagai program pelatihan dan sertifikasi. Berdasarkan laporan rencana…

Sabtu, 06 Desember 2025 – Pelatihan Sertifikasi Hakim Tindak Pidana Korupsi Angkatan XXVII bagi Hakim Karier dan Hakim Adhoc pada Pengadilan Tingkat Pertama dan Banding seluruh Indonesia memasuki salah satu agenda inti, yaitu kegiatan Bedah Kasus, yang dilaksanakan pada tanggal 6 s.d. 11 Desember 2025. Kegiatan ini menjadi bagian penting dalam rangkaian pelatihan yang bertujuan memperkuat kompetensi hakim dalam menangani perkara tindak pidana korupsi secara profesional dan berintegritas. Bedah kasus dirancang untuk memberikan pemahaman komprehensif kepada peserta melalui pembahasan contoh perkara secara mendalam. Dalam sesi ini, peserta tidak hanya menganalisis konstruksi hukum dan alat bukti, tetapi juga menguji kemampuan menyusun…

Sentul, 22 November 2025 — Suasana berbeda tampak dalam rangkaian Pelatihan Sertifikasi Hakim Lingkungan Hidup Angkatan XXII. Peserta pelatihan dari Peradilan Umum, Peradilan Militer, dan Peradilan Tata Usaha Negara se-Indonesia melaksanakan kegiatan outbound di kawasan wisata alam Leuwi Areuy, Sentul, yang dikenal dengan aliran sungai bening serta panorama hutan tropis yang masih asri. Outbound ini menjadi salah satu kegiatan lapangan yang secara khusus dirancang untuk memberikan pengalaman langsung mengenai kondisi lingkungan hidup, di luar sesi kelas yang biasanya bersifat teoritis. Selain menjadi sarana penyegaran di tengah padatnya materi pelatihan, aktivitas ini juga menunjukkan keterkaitan antara edukasi lingkungan dan pendekatan lapangan.…