Author: Irvan Mawardi

Perjalanan dari Bhopal menuju Jabalpur memakan waktu sekitar tujuh jam. Kami, rombongan hakim Indonesia yang sedang mengikuti short course di India, menempuh perjalanan darat menuju High Court of Madhya Pradesh. Namun, bukan panjangnya perjalanan yang paling membekas. Bukan pula soal jarak, medan, atau kelelahan. Yang justru tertinggal dalam ingatan adalah satu bunyi yang terus berulang, bertalu-talu sepanjang jalan: klakson. Di jalan raya, sesungguhnya kita dapat membaca wajah sebuah masyarakat. Cara orang berkendara, memberi jalan, menyalip, berhenti, menunggu, dan membunyikan klakson adalah bahasa sosial yang jujur. Jalan raya adalah ruang publik yang paling telanjang. Di sana, watak individual, kesabaran kolektif, kepatuhan…

Tidak ada hakim yang benar-benar memutus perkara di ruang kosong. Di balik setiap putusan, selalu ada sejarah yang bekerja—diam, tetapi menentukan arah. Kesadaran itu mengemuka dalam sesi Pendidikan Filsafat dan Keadilan bagi Hakim yang diselenggarakan Badan Strategi Kebijakan dan Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan Peradilan (BSDK) Mahkamah Agung RI, Selasa (7/4/2026), secara daring. Sebanyak 230 hakim dari seluruh lingkungan peradilan umum, agama, militer, dan tata usaha negara mengikuti sesi yang menghadirkan sejarawan nasional, Prof. Dr. Anhar Gonggong, MA. Mengangkat tema “Refleksi Sejarah Masa Lalu dan Membaca Masa Depan Peradaban Indonesia”, Prof. Anhar tidak sekadar menyampaikan kronologi sejarah, tetapi mengajak peserta…

Di tengah wajah penegakan hukum Indonesia yang kerap tampak “centang perenang”—dipenuhi perdebatan publik, tarik-menarik kepentingan, hingga kritik terhadap kualitas putusan—peran hakim kembali menjadi sorotan utama. Di titik inilah, hakim tidak hanya hadir sebagai penafsir norma, tetapi juga sebagai penjaga nurani keadilan di tengah kegaduhan sistem hukum itu sendiri. Mahkamah Agung melalui Badan Strategi Kebijakan dan Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan Peradilan (BSDK) tampak tidak tinggal diam. Upaya penguatan kapasitas hakim tidak lagi semata teknis-prosedural, melainkan menyentuh akar terdalam: cara berpikir. Salah satu bentuk konkret dari ikhtiar tersebut adalah penyelenggaraan Pendidikan Filsafat dan Keadilan bagi Hakim seluruh lingkungan peradilan di Indonesia…

Dalam perkembangan praktik ketatanegaraan Indonesia, terdapat satu persoalan yang kian mengemuka, tetapi belum sepenuhnya memperoleh perhatian konseptual yang memadai, yakni mengenai status hukum partai politik dalam kaitannya dengan hukum publik. Selama ini, partai politik secara umum diposisikan sebagai entitas non-negara. Konsekuensi dari konstruksi tersebut cukup jelas: tindakan atau keputusan partai politik tidak dipandang sebagai keputusan badan atau pejabat tata usaha negara, sehingga tidak termasuk dalam objek sengketa di Pengadilan Tata Usaha Negara. Sengketa yang timbul kemudian diarahkan ke mekanisme internal partai atau, pada tahap lanjutan, ke peradilan umum melalui jalur perdata. Namun, dalam praktik, konstruksi tersebut mulai memperlihatkan keterbatasannya. Hal…

Di dunia peradilan, jabatan sering kali dilihat sebagai puncak perjalanan karier. Namun bagi seorang hakim, jabatan sesungguhnya hanyalah bagian dari perjalanan panjang pengabdian kepada hukum dan keadilan. Demikian pula perjalanan Hatta Ali. Ia memimpin Mahkamah Agung Republik Indonesia selama satu dekade, tetapi kisah kepemimpinannya tidak dimulai dari ruang rapat pimpinan Mahkamah Agung. Kisah itu justru bermula jauh sebelumnya—dari ruang sidang pengadilan negeri di berbagai daerah, tempat seorang hakim muda belajar memahami perkara, menimbang keadilan, dan menjaga marwah profesinya. Perjalanan panjang itulah yang menjadikan Hatta Ali bukan sekadar pemimpin lembaga peradilan, tetapi juga simbol dari ketekunan seorang hakim karier yang menapaki…

Megamendung, sore yang teduh di bulan Ramadhan. Lampu-lampu hangat di Auditorium Badan Strategi Kebijakan Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan Peradilan (BSDK) Mahkamah Agung RI menyinari ratusan insan peradilan yang duduk bersila dengan khidmat. Para hakim, widyaiswara, peneliti, dan aparatur peradilan memenuhi ruangan itu dengan satu niat yang sama: menghadiri majelis ilmu dalam rangka memperingati Nuzulul Quran, malam turunnya wahyu yang menjadi petunjuk bagi kehidupan manusia. Di hadapan mereka, layar besar menampilkan tema kegiatan: Memperingati Malam Nuzulul Quran. Sore itu, keluarga besar BSDK mendapatkan kehormatan menghadirkan dai nasional K.H. Abdullah Gymnastiar (Aa Gym), yang dikenal luas dengan pesan-pesan spiritual yang sederhana…

Megamendung, 24 Februari 2026 — Suasana hangat menyelimuti Aula BSDK Mahkamah Agung RI sore itu. Di tengah bulan suci Ramadan, keluarga besar Badan Strategi Kebijakan (BSDK) MA RI berkumpul dalam satu momentum yang istimewa: Buka Puasa Bersama yang bertepatan dengan hari ulang tahun ke-50 Kepala BSDK, Dr. Syamsul Arif. Acara berlangsung sederhana, namun sarat makna. Di panggung utama, layar besar bertuliskan “Buka Puasa Bersama Keluarga Besar BSDK MA RI” menjadi latar refleksi dan kebersamaan. Dalam sambutannya, Dr. Syamsul Arif tidak menempatkan usia sebagai selebrasi personal, melainkan sebagai ruang perenungan. Ia mengawali dengan refleksi tentang puasa sebagai tradisi panjang lintas zaman.…

Megamendung, 12 Februari 2026 — Hujan turun sejak siang dan tak juga reda hingga malam. Di antara udara dingin pegunungan dan kabut tipis yang menyelimuti Kompleks Pusdiklat BSDK Mahkamah Agung, keluarga besar Peradilan Tata Usaha Negara (PERATUN) Indonesia berkumpul dalam suasana khidmat: Malam Renungan dan Tasyakuran 35 Tahun PERATUN. Hadir langsung Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, Sunarto, didampingi Pimpinan Mahkamah Agung, para Ketua Kamar, para Hakim Agung Kamar Tata Usaha Negara, serta Dirjen Badilmiltun. Turut hadir pula para purnabakti Hakim Agung TUN, di antaranya Dr. Imam Subechi dan Prof. Dr. Supandi, yang selama bertahun-tahun menjadi bagian dari sejarah dan perkembangan…

Megamendung, 11–12 Februari 2026 — Di sela semarak HUT ke-35 PERATUN, ada ruang kerja yang tak kalah penting: ruang pembenahan sistem. Di Kompleks Pusdiklat BSDK Mahkamah Agung, Kelompok Kerja (Pokja) Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara (Badilmiltun) melakukan kajian intensif terhadap dua hal yang tampak teknis, namun sesungguhnya fundamental: Pedoman Penomoran Perkara dan Pemeriksaan Setempat di lingkungan PTUN. Dua hari penuh, diskusi berlangsung serius, tajam, dan konstruktif. Sebab yang dibahas bukan sekadar angka dan prosedur, tetapi fondasi presisi peradilan. Menata Nomor, Menata Sistem Dalam kajian pertama, Pokja merumuskan penyempurnaan Pedoman Penomoran Perkara di Lingkungan Peradilan Tata Usaha…

Pembinaan teknis penyusunan naskah rekomendasi kebijakan yang diselenggarakan Badan Strategi Kebijakan dan Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan Peradilan (BSDK), 11 Februari 2026 di Morrrisey Hotel, Jakarta menegaskan kembali satu pesan utama: naskah kebijakan bukan sekadar kajian akademik, melainkan instrumen strategis untuk membantu pimpinan mengambil keputusan yang tepat. Ketua Kamar Pembinaan Mahkamah Agung, Syamsul Ma’arif, dalam pembukaan kegiatan tersebut menekankan bahwa naskah kebijakan harus memiliki nilai input yang kuat, terarah, dan relevan dengan kebutuhan kebijakan pimpinan. Di sinilah letak kekhasan naskah kebijakan dibandingkan kajian ilmiah. Berbeda dengan kajian akademik yang kesimpulannya bersifat ilmiah—dan bahkan terbuka untuk dikaji ulang pada penelitian berikutnya—naskah…