Author: Zulfahmi

Perkembangan teknologi informasi telah melahirkan satu lanskap baru dalam dunia kejahatan. Kejahatan tidak lagi hadir dalam bentuk fisik yang kasat mata, melainkan bertransformasi menjadi kejahatan digital yang bekerja dalam senyap, cepat, dan lintas batas. Dalam konteks ini, cyber crime—terutama dalam bentuk cyber scam—menjadi wajah paling nyata dari perubahan tersebut. Ia bukan sekadar kejahatan berbasis teknologi, tetapi merupakan kejahatan multidimensi yang memadukan kecanggihan sistem dengan manipulasi psikologis manusia. Dari kerangka konseptual yang telah diuraikan, dapat dipahami bahwa kejahatan siber dibangun di atas karakter dasar yang khas. Ia menggunakan teknologi informasi sebagai alat, sasaran, sekaligus medium. Sifatnya lintas batas, melampaui yurisdiksi negara,…

Di setiap negara hukum, pertanyaan tentang siapa yang menjadi hakim tidak pernah sekadar soal pengisian jabatan. Ia adalah pertanyaan tentang masa depan keadilan. Undang-undang dapat berubah, doktrin hukum dapat berkembang, dan sistem peradilan dapat direformasi dari waktu ke waktu. Namun pada akhirnya, wajah hukum sangat ditentukan oleh kualitas, integritas, keberanian, dan independensi para hakim yang duduk di ruang-ruang pengadilan. Karena itu, mekanisme rekrutmen hakim, terutama hakim pada pengadilan tertinggi, selalu menjadi isu yang sangat penting dalam desain ketatanegaraan modern. India menawarkan satu model yang menarik untuk dikaji. Di negara tersebut, rekrutmen hakim pada tingkat Mahkamah Agung tidak sepenuhnya diletakkan di…

Tragedi kebocoran gas beracun di Bhopal pada Desember 1984 merupakan salah satu bencana industri paling mematikan dalam sejarah modern. Ribuan orang meninggal dalam hitungan jam, puluhan ribu lainnya mengalami dampak kesehatan jangka panjang, dan lingkungan hidup mengalami kerusakan yang tak sepenuhnya pulih hingga kini. Peristiwa ini tidak hanya menjadi catatan kelam bagi dunia industri, tetapi juga menjadi cermin kegagalan sistem hukum dalam mencegah, merespons, dan menegakkan keadilan atas kejahatan lingkungan yang berdampak luas. Bagi Indonesia, tragedi tersebut bukan sekadar kisah dari masa lalu atau dari negara lain. Ia adalah peringatan keras bahwa pembangunan ekonomi yang tidak diimbangi dengan tata kelola…

Konstitusi sebagai hukum dasar suatu negara merupakan kristalisasi dari pengalaman sejarah, pergulatan politik, dan kebutuhan institusional suatu bangsa. Oleh karena itu, analisis terhadap Konstitusi India dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945) perlu ditempatkan dalam kerangka historis yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan secara akademis. Konstitusi India mulai berlaku pada 26 Januari 1950, suatu tanggal yang dipilih untuk memperingati deklarasi kemerdekaan (Purna Swaraj) tahun 1930. Penyusunannya dilakukan oleh Constituent Assembly (1946–1949) yang dipimpin oleh Dr. B. R. Ambedkar sebagai  Chairman of the Drafting Committee. Secara historis, kerangka awal konstitusional India dipengaruhi kuat oleh Government of India Act 1935, yang memperkenalkan struktur federal dan pembagian kewenangan antara pusat dan provinsi.  Secara…

Ketika Hukum Terlalu Keras atau Terlalu Lunak Dalam praktik peradilan pidana, persoalan paling serius sering kali bukan ketiadaan hukum, melainkan ketiadaan keseimbangan. Hukum yang terlalu keras berpotensi berubah menjadi alat penindasan, sementara hukum yang terlalu lunak berisiko kehilangan wibawa serta kepercayaan publik. Pada titik inilah pembaruan hukum pidana nasional melalui Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Tahun 2023 (KUHP 2023) dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Tahun 2025 (KUHAP 2025) menjadi relevan untuk dibaca, tidak semata sebagai perubahan norma, melainkan sebagai pergeseran cara berpikir. Keduanya membawa pesan yang sama: keadilan pidana tidak boleh lagi dijalankan secara ekstrem, baik ekstrem represif maupun ekstrem…