Author: Muhammad Adiguna Bimasakti

Hari ini merupakan hari pertama bagi kami berempat: saya (Bima), Ranggi, Galang, dan Adji, mengikuti short course untuk hakim di National Judicial Academy (NJA – Pusdiklat Kehakiman India) yang terletak di Bhopal, Negara Bagian Madhya Pradesh, India yang akan dilaksanakan selama 5 hari sejak 24-28 April 2026. Setelah menyelesaikan kelas di hari pertama, kami memutuskan untuk menjelajahi kuliner jalanan (street food) di sekitar kota. Foto (Kiri ke Kanan): Galang, Adji, Ranggi, Bima. Pada malam hari, kami berjalan santai di depan DB City Mall sambil menikmati suasana kota yang cukup ramai. Di pinggir jalan, kami melihat seorang penjual minuman sederhana dengan…

Mahkamah Agung Republik Indonesia menggelar kegiatan penyusunan Naskah Akademik Pembaruan Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara sebagai bagian dari upaya penguatan sistem peradilan administrasi di Indonesia. Kegiatan ini berlangsung selama empat hari, mulai Selasa, 7 April 2026 hingga Jumat, 10 April 2026. Acara tersebut secara resmi dibuka pada Selasa (7/4/2026) oleh Syamsul Arief selaku Kepala Badan Strategi Kebijakan dan Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung. Dalam sambutannya, Syamsul Arief menegaskan pentingnya pembaruan regulasi Peradilan Tata Usaha Negara agar mampu menjawab dinamika perkembangan hukum administrasi negara yang semakin kompleks. Ia menyebut bahwa pembaruan undang-undang ini menjadi langkah strategis dalam meningkatkan…

BALI – Ketua Kamar Pembinaan Mahkamah Agung Republik Indonesia, Syamsul Ma’arif, S.H., LL.M., Ph.D., menyampaikan sambutan dalam rangka penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) antara Mahkamah Agung RI dan Mahkamah Agung Singapura. Kegiatan ini berlangsung dalam forum internasional bertajuk The First Judicial Wellbeing Workshop for ASEAN Judges yang diselenggarakan di Bali. Dalam sambutannya, Syamsul Ma’arif menekankan pentingnya kerja sama peradilan lintas negara di tengah semakin kompleksnya dinamika hukum global, khususnya dalam perkara-perkara yang memiliki dimensi internasional. Ia menyatakan bahwa hubungan antara lembaga peradilan Indonesia dan Singapura telah menunjukkan perkembangan yang signifikan dalam beberapa tahun terakhir. Lebih lanjut, ia menyampaikan bahwa penandatanganan MoU…

BALI – Ketua Mahkamah Agung Singapura, Sundaresh Menon, menyampaikan sambutan dalam rangka penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) dengan Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam Pembukaan acara The First Judicial Wellbeing Workshop for ASEAN Judges yang diselenggarakan di Bali. Dalam sambutannya, Sundaresh Menon menekankan pentingnya memperkuat kerja sama peradilan lintas negara di tengah meningkatnya kompleksitas sengketa komersial global. Ia menyatakan bahwa interaksi ekonomi yang semakin intens di kawasan ASEAN menuntut adanya sistem peradilan yang adaptif, responsif, dan terkoordinasi. Menurutnya, hubungan antara lembaga peradilan Singapura dan Indonesia telah berkembang secara signifikan dalam beberapa tahun terakhir. Momentum penandatanganan MoU ini menjadi langkah lanjutan yang strategis…

BALI – Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, Prof. Dr. H. Sunarto, S.H., M.H. secara resmi membuka The First ASEAN Judicial Well-Being Workshop for Judges yang diselenggarakan di Garuda Wisnu Kencana Cultural Park, Senin (30/3). Dalam sambutannya, ia menyampaikan penghormatan dan apresiasi kepada seluruh peserta yang hadir dari berbagai negara di kawasan ASEAN. Dalam pembukaan tersebut, Ketua Mahkamah Agung RI menyampaikan ucapan selamat datang kepada para tokoh penting peradilan kawasan, termasuk Ketua Mahkamah Agung Singapura serta pimpinan lembaga peradilan dari negara-negara ASEAN lainnya. Ia menegaskan bahwa kehadiran para peserta mencerminkan komitmen bersama dalam memperkuat kerja sama peradilan regional. Selain itu, ia…

Kewajiban pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) tahunan bagi wajib pajak merupakan bagian dari sistem perpajakan modern yang menganut prinsip self-assessment. Namun, ketika kewajiban ini tetap dibebankan kepada wajib pajak yang seluruh penghasilannya telah dipotong pajak secara otomatis oleh pemberi kerja, muncul pertanyaan serius mengenai rasionalitas kebijakan tersebut. Dalam praktiknya, karyawan atau pegawai yang bekerja pada perusahaan formal atau instansi negara umumnya telah dikenakan pemotongan Pajak Penghasilan (PPh 21) langsung oleh pemberi kerja. Artinya, kewajiban perpajakan mereka secara substansi telah dipenuhi tanpa perlu intervensi tambahan dari wajib pajak itu sendiri. Dalam kondisi ini, pelaporan SPT menjadi sekadar formalitas administratif. Masalah utama dari…

Dalam kegiatan Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) Teknis Yudisial Petanahan Bagi Hakim Peradilan TUN Seluruh Indonesia yang dilaksanakan pada tanggal 23 Februari 2026, Marsekal Muda TNI Dr. Yuwono Agung Nugroho, S.H., M.H. selaku Direktur Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara Mahkamah Agung (Dirjen Badilmiltun MA RI) sebagai salah satu narasumber menyampaikan materi bertema Kepemimpinan dan Manajemen Teknis Peradilan. Tujuan diberikannya materi ini adalah sebagai upaya penguatan kapasitas pimpinan pengadilan dan hakim dalam menjalankan fungsi kekuasaan kehakiman. Materi disampaikan oleh dengan menekankan pentingnya kepemimpinan yang berintegritas dan manajemen teknis yang efektif dalam mewujudkan peradilan yang berwibawa dan akuntabel. Dalam…

Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia mengakui bahwa lembaga peradilan tengah menghadapi peringatan serius terkait integritas, seiring menurunnya sejumlah indikator kepercayaan publik. Pernyataan tersebut disampaikan dalam pidato Pembinaan kepada Ketua Pengadilan Tingkat Banding dan Tingkat Pertama dari empat lingkungan peradilan seluruh Indonesia, di Ruang Balairung Gedung Tower Mahkamah Agung, Jakarta, Selasa malam. Pembinaan yang merupakan rangkaian Laporan Tahunan Mahkamah Agung Tahun 2025 ini disebut sebagai momentum penting untuk bercermin secara jujur atas kondisi internal peradilan, bukan sekadar forum seremonial penyampaian capaian lembaga. Dalam pembinaannya, Ketua MA menegaskan bahwa keberhasilan dan penghargaan yang telah diraih Mahkamah Agung tidak boleh membuat aparatur peradilan…

Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia menegaskan bahwa tidak ada ruang sedikit pun bagi praktik peradilan transaksional di lingkungan peradilan. Penegasan tersebut disampaikan dalam pidato Pembinaan kepada Ketua Pengadilan Tingkat Banding dan Tingkat Pertama dari empat lingkungan peradilan seluruh Indonesia, yang digelar di Ruang Balairung Gedung Tower Mahkamah Agung, Jakarta, Selasa malam. Pembinaan ini merupakan bagian dari rangkaian Laporan Tahunan Mahkamah Agung Tahun 2025 dengan tema “Pengadilan Terpercaya, Rakyat Sejahtera”, sekaligus menjadi momentum refleksi institusional atas capaian, tantangan, dan persoalan integritas yang dihadapi lembaga peradilan saat ini. Dalam arahannya, Ketua MA menekankan bahwa peningkatan kesejahteraan hakim yang telah diberikan negara harus…

Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia menyampaikan peringatan keras bahwa peningkatan kesejahteraan hakim tidak otomatis berbanding lurus dengan penguatan integritas peradilan. Peringatan tersebut disampaikan dalam pidato Pembinaan kepada Ketua Pengadilan Tingkat Banding dan Tingkat Pertama dari empat lingkungan peradilan seluruh Indonesia, di Ruang Balairung Gedung Tower Mahkamah Agung, Jakarta, Selasa malam tanggal 10 Februari 2026. Dalam forum yang menjadi bagian dari rangkaian Laporan Tahunan Mahkamah Agung Tahun 2025 itu, Ketua MA secara terbuka mengingatkan bahaya keserakahan dalam penyelenggaraan kekuasaan kehakiman yang dapat meruntuhkan kepercayaan publik. Ketua MA menegaskan bahwa negara telah menunaikan kewajibannya dengan meningkatkan kesejahteraan para hakim sebagai bentuk penghormatan…